Soal Cantrang, PKB Minta Susi Pudjiastuti Dialog dengan Nelayan

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar turut hadir pada konggres GP Ansor ke-15 di Pondok Pesantren Pandananaran, Sleman, Yogyakarta, 26 November 2015. Ribuan anggota GP Ansor seluruh Indonesia hadir meramaikan konggres. TEMPO/Pius Erlangga

    Ketua umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar turut hadir pada konggres GP Ansor ke-15 di Pondok Pesantren Pandananaran, Sleman, Yogyakarta, 26 November 2015. Ribuan anggota GP Ansor seluruh Indonesia hadir meramaikan konggres. TEMPO/Pius Erlangga

    TEMPO.CO, Jakarta -Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB meminta Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti berdialog langsung dengan para nelayan terkait pelarangan penggunaan cantrang. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menyatakan siap memfasilitasi dialog itu.

    "Saya mengusulkan ada dialog nasional nelayan seluruh Indonesia bersama Bu Susi Pudjiastuti," kata Muhaimin di Kantor DPP PKB, Jalan Raden Saleh I, Senen, Jakarta, Sabtu, 29 April 2017. "Kalau tidak terlaksana, PKB siap fasilitasi teleconference antara nelayan Tegal dan Pantura dengan Bu Susi," katanya, lagi.

    Baca juga:

    Menteri Susi Pudjiastuti Diprotes Nelayan, Istana Merespons

    Muhaimin menuturkan dialog ini bertujuan untuk mencari jalan keluar dari kebijakan pelarangan cantrang ini yang dikeluhkan nelayan.

    Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2015 melarang para nelayan untuk menggunakan alat tangkap cantrang karena dapat merusak lingkungan. Sebagai gantinya, KKP menyiapkan gillnet atau jaring vertikal yang dipasang membentang sehingga ikan yang mencoba melewatinya akan terjerat.

    Baca pula:

    Kontroversi Cantrang, Menteri Susi: Sudah 2 Tahun, Tidak Move On

    Pembagian gillnet ini sudah dilakukan KKP sejak awal 2017. Namun belum semua nelayan mendapatkan gillnet itu. Belakangan, para nelayan kembali protes dan meminta agar larangan cantrang dicabut.

    Protes dari nelayan ini sampai pula ke Istana Negara. Presiden Joko Widodo menyatakan akan memanggil Menteri Susi Pudjiatuti agar bisa mendapat penjelasan duduk perkaranya. Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki meminta KKP agar mempercepat pembagian gillnet sebagai pengganti cantrang.

    AHMAD FAIZ


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tingkat Kepuasan Kinerja dan Catatan Baik Buruk 5 Tahun Jokowi

    Joko Widodo dilantik menjadi Presiden RI periode 2019 - 2024. Ada catatan penting yang perlu disimak ketika 5 tahun Jokowi memerintah bersama JK.