TEMPO.CO, Bandung - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat Susy Susilawati mengatakan, pemohon dokumen paspor di Jawa Barat membludak. “Pemohon pasport sampai Maret itu sudah 80 ribu orang, kebanyakan untuk Umrah,” kata dia di Bandung, Jumat 28 April 2017.
Susy mengatakan, jumlah itu melonjak ketimbang tahun lalu kendati dia tidak merincinya. Pemohon parpo untuk perjalanan Umrah dari Indonesia itu sedikitnya seperlimanya dari Jawa Barat. “Tahun ini diperkirakan dari seluruh Indonesia diprediksi 1 juta orang. Kalau dari Jawa Barat seperlimnya, berarti 200 ribuan pemohon itu luar biasa,” kata dia.
Baca : Rizieq Syihab Diisukan Kabur ke Luar Negeri, Pengacara: Sedang Umroh
Menurut Susy, pemohon paspor yang membludak itu terlihat di Kantor Imigrasi Bandung misalnya. Antrian seharinya bisa menembus 400 orang. “Yang jadi masalah it antrian numpuk,” kata dia.
Susy mengatakan, kantor wilayahnya tengah menjajaki kemungkinan menambah layanan penerbitan paspor. “Sementara ini perbaikan sistemnay dulu supaya tidak lemot, karean izin tetap diputuskan dari pusat,” kata dia.
Penjajakan pendirian fasilita pelayanan imigrasi juga tengah dijajai diperluas untuk kantong-kantong industri. “Orang asing yang berada di Jawa Barat ada 40 ribuan orang, dan 17 ribuan orang diantaranya adalah tenaga kerja,” kata Susy.
Sementara pelayanan imigrasi di Jawa Barat tersebar di 8 lokasi. Satu usulan penambahan kantor imigrasi baru diterima Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Jawa Barat untuk daerah Cianjur. “Cianjur mau membangun kantor imigrasi dan berbagai fasilitasnya, itu sangat dimungkinkan. Kita sedang membahas dan dalam waktu dekat akan di usulkan ke Jakarta,” kata Susy.
Simak pula : Kontroversi Cantrang, Menteri Susi: Sudah 2 Tahun Tidak Move On
Menurut Susy, idealnya tiap kabupaten/kota punya kantor layanan imigrasi. “Kami sedang melihat titik-titik yang banyak dikunjungiorang asing, maupun tempat diamana banyak eprusahaan. Selama ini menumpuk di Bekasi dan Sukabumi. Bekasi paling banyak,” kata dia.
Susy mengatakan, rencanan penambahan layanan urusan imigrasi itu tengah dijajaki di sejumlah daerah. “Namanya bukan Unit Layanan Paspor, tapi Unit Layanan Keimigrasian,” kata dia.
AHMAD FIKRI