Aher Klaim Pilkada Serentak di Jawa Barat Lebih Hemat Rp 500 M  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan bercakap dengan sesama pendonor darah di PMI Bandung, 2 Februari 2017. Di Bandung sendiri, membutuhkan sekitar 500 labu darah per hari. TEMPO/Prima Mulia

    Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan bercakap dengan sesama pendonor darah di PMI Bandung, 2 Februari 2017. Di Bandung sendiri, membutuhkan sekitar 500 labu darah per hari. TEMPO/Prima Mulia

    TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengatakan pemilihan Gubernur Jawa Barat 2018 yang dilakukan serentak bersama 16 kabupaten/kota membuat biaya penyelenggaraannya lebih ringan.

    “Ada penghematan karena penyelengaraannya bersama-sama di 16 kabupaten/kota bisa menghemat Rp 500 miliar,” katanya di Bandung, Jumat, 28 April 2017.

    Aher, sapaan Ahmad Heryawan, mengatakan total biaya pemilihan gubernur yang dipergunakan KPU, Bawaslu, TNI/Polri, serta Deks Pilkada itu menembus Rp 1,687 triliun. KPU menerima anggaran terbesar hingga Rp 1,169 triliun, disusul Bawaslu Rp 322 miliar.

    Menurut Aher, sejumlah pekerjaan dalam pemilihan gubernur bisa dibiayai bersama dengan 16 kabupaten/kota. Dia mencontohkan biaya TPS serta kotak suara. “Kecuali surat suara. Itu masing-masing,” ujarnya. “Kalau pilgub ini dilakukan sendiri tidak dengan kabupaten/kota, biaya yang sekarang kurang dari Rp 500 miliar bisa jadi sampai Rp 2 triliun,” tuturnya.

    Ketua KPU Jawa Barat Yayat Hidayat mengatakan sempat menghitung dengan asumsi biaya ideal, dan anggarannya lembaganya jauh lebih besar dari yang diterima saat ini. “Kalau anggaran idealnya mencapai Rp 1,8 triliun,” ucapnya, Jumat.

    Yayat mengaku memangkas perencanaan anggaran itu dengan tidak menggunakan secara penuh standar biaya yang sudah ditetapkan Kementerian Keuangan. “Kalau dari standar biaya Menteri Keuangan, kita ambil 80 persennya untuk yang diselenggarakan serentak. Kalau tidak, bisa lebih kecil lagi,” katanya.

    Menurut Yayat, salah satu pemangkasan anggaran yang bisa menghemat rancangan biaya pemilihan gubernur Jawa Barat adalah mengurangi porsi alat kampanye. “Alat kampanye kita tidak pakai 100 persen, tapi 30 persen,” ujarnya.

    AHMAD FIKRI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Rencana Pendapatan dari Pajak 2019 BPRD DKI Jakarta

    Badan Pajak dan Retribusi Daerah DKI Jakarta menetapkan target pendapatan dari pajak sebesar Rp 44,18 triliun pada 2019. Berikut rincian target BPRD.