Sidang e-KTP, Keponakan Setya Novanto Jelaskan Perannya

Reporter

Keponakan Ketua DPR Setya Novanto Irvanto Hendra Pambudi (tengah) dan Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey (kanan) bersaksi dalam sidang lanjutan kasus korupsi KTP Elektronik dengan terdakwa Irman (kiri) dan Sugiharto di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (27/4/2017). ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta -  Mantan Direktur PT Murakabi Sejahtera, Irvanto Hendra Pambudi Cahyo, menjelaskan peran perusahaannya saat bersaksi dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP atau kartu tanda penduduk elektronik. Irvanto, yang merupakan keponakan Ketua DPR Setya Novanto, memimpin perusahaan konsorsium peserta tender pengadaan e-KTP.

Irvanto Hendra Pambudi Cahyo mengatakan, hubungannya dengan Setya Novanto tidak ada kaitan dengan proyek pengadaan e-KTP.

Baca juga: Kasus E-KTP, Kenapa Peran Setya Novanto Dianggap Penting?

"Kenal, itu paman saya, om saya," kata Irvanto menjawab pertanyaan jaksa penuntut umum dalam sidang lanjutan dugaan korupsi proyek e-KTP di PN Jakarta Pusat, Kamis 27 April 2017.

Saat jaksa bertanya apakah pernah ada pertemuan dengan Novanto di Equity Tower, Irvanto mengaku tidak pernah bertemu. "Tidak pernah ketemu di Equity," kata Irvanto. Ia mengatakan hanya menemui beberapa kliennya di Equity Tower.

Gedung Equity Tower lantai 20 diduga menjadi tempat pertemuan Setya Novanto bersama Andi Narogong, Paulus Tannos, Chairuman Harahap dan Irvanto. Pertemuan terjadi pada Januari 2011 lalu.

Terkait hubungannya dengan Andi Narogong, Irvanto mengaku kenal dengan orang bernama asli Andi Agustinus itu. Irvanto mengaku mengenal Andi sejak SMA lantaran Andi adalah kakak dari Vidi Gunawan, teman sekolahnya. 

Irvanto pun membantah terpilihnya PT. Marukabi sebagai ketua konsorsium bersama tiga perusahaan lain lantaran dirinya dekat dengan Setya Novanto. "Tidak ada urusannya. Sepertinya mereka sudah tahu, tapi tidak ada urusannya juga," kata dia.

Ia menjelaskan sejak awal perusahaannya bergerak di bidang percetakan dan security printing. "Selama ini kami berkutat di pusaran printing dan percetakan. Itu awalnya kita bisa masuk ke e-KTP," kata Irvan.

Ia bercerita pada awal 2010, perusahaan dan beberapa rekan di bidang percetakan mengadakan pertemuan di Fatmawati. Dari situ ia mengetahui adanya proyek pekerjaan KTP secara nasional. "Tidak ada pembahasan mendetail, tidak lebih dari 1 jam," kata dia.

Ia pun membentuk konsorsium bersama tiga perusahaan lain menjelang batas tender e-KTP. Mereka adalah PT Javatrade, PT Aria Multi Graphia, dan PT Stacopa. Pada persiapan dokumen itulah Irvan mengenal Johanes Tandjaja alias Johanes Tan. "Saya tahu mereka perwakilan dari tiga perusahaan konsorsium," katanya.

Irvan menyebutkan perusahaanya dipilih sebagai pemimpin konsorsium. Alasannya, dari perusahaan yang tergabung dalam konsorsium, Murakabilah yang memiliki sertifikasi pencetakan uang dan security printing. "Saat itu hanya Murakabi yang punya sertifikasi," ujarnya.

Baca juga: Kasus E-KTP, KPK Dalami Pertemuan dengan Setya Novanto

Irvan hadir sebagai saksi dalam persidangan dengan terdakwa dua mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri, Irman dan Sugiharto dalam proyek  e-KTP yang diduga merugikan negara Rp 2,9 triliun. Hadir juga saksi mantan pimpinan Badan Anggaran Olly Dondokambey.

ARKHELAUS W.






Lukas Enembe Diperiksa KPK, Kuasa Hukum Sebut Dicecar Soal Nama Pengusaha dan Hasil Kekayaan

3 jam lalu

Lukas Enembe Diperiksa KPK, Kuasa Hukum Sebut Dicecar Soal Nama Pengusaha dan Hasil Kekayaan

Kuasa Hukum, Lukas Enembe Petrus Bala Pattyona, mengatakan kliennya ditanyai sejumlah pertanyaan termasuk mengkonfirmasi sejumlah nama pengusaha


KPK Periksa Kembali Lukas Enembe untuk Tanyakan Barang Bukti

4 jam lalu

KPK Periksa Kembali Lukas Enembe untuk Tanyakan Barang Bukti

Lukas Enembe menjadi tersangka dalam kasus suap sejumlah proyek pembangunan di Papua.


Nama Said Aqil Disebut di Sidang Kasus Unila, Sekretaris SAS Institute: Beliau Subyek Korban

5 jam lalu

Nama Said Aqil Disebut di Sidang Kasus Unila, Sekretaris SAS Institute: Beliau Subyek Korban

Sekretaris Eksekutif Said Aqil Siroj Institute, Abi Rekso menyatakan Said Aqil menjadi subjek korban dalam praktik korupsi di Unila.


Ini Alasan KPK Menambah Personel dari Kepolisian

6 jam lalu

Ini Alasan KPK Menambah Personel dari Kepolisian

Sebanyak 15 orang personel Polri bergabung dengan KPK sebagai penyidik. Mereka telah menjalani serangkaian tahapan seleksi


Polri Kirim 15 Orang Personel yang Bertugas Jadi Penyidik KPK

8 jam lalu

Polri Kirim 15 Orang Personel yang Bertugas Jadi Penyidik KPK

Polri telah mengirimkan 15 orang personel untuk menjadi penyidik di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama empat tahun ke depan


Profil Samanhudi Anwar, Bekas Wali Kota Blitar Perampok Rumah Dinas Penggantinya

2 hari lalu

Profil Samanhudi Anwar, Bekas Wali Kota Blitar Perampok Rumah Dinas Penggantinya

Samanhudi Anwar menjadi tersangka dan ditahan Polda Jatim. Moncer di politik, kejeblos suap ijon proyek gedung SLTP di Blitar.


Pedagang Burung Korban Salah Blokir BCA atas Permintaan KPK, Siapa Ilham Wahyudi Ini?

3 hari lalu

Pedagang Burung Korban Salah Blokir BCA atas Permintaan KPK, Siapa Ilham Wahyudi Ini?

Ilham Wahyudi pedagang burung rekeningnya diblokir BCA atas permintaan KPK. Salah blokir, maksudnya Ilham Wahyudi lain.


KPK Ingatkan Nilai Manfaat Dana Haji Bisa Habis Jika Persentase Subsidi Tak Diubah

3 hari lalu

KPK Ingatkan Nilai Manfaat Dana Haji Bisa Habis Jika Persentase Subsidi Tak Diubah

KPK khawatir jemaah tunggu bakal tidak bisa menikmati subsidi dari nilai manfaatnya karena sudah habis terpakai jemaah kloter sebelumnya.


Rekening Penjual Burung Diblokir BCA atas Perintah KPK, YLKI: Melanggar Hak Konsumen

3 hari lalu

Rekening Penjual Burung Diblokir BCA atas Perintah KPK, YLKI: Melanggar Hak Konsumen

YLKI menyatakan seharusnya BCA mengkonfirmasi ke penyidik sebelum memblokir nomor rekening seseorang.


Temui Pimpinan KPK, Menteri Agama Ungkap Dua Saran yang Belum Dilaksanakan

3 hari lalu

Temui Pimpinan KPK, Menteri Agama Ungkap Dua Saran yang Belum Dilaksanakan

Menteri Agama Yaqut bertemu pimpinan KPK membahas saran dan rekomendasi yang pernah diberikan mengenai pelaksanaan haji.