Alasan Pemkot Samarinda Akan Laporkan Korban Longsor ke Polisi

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pelantikan pasangan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda terpilih, Syaharie Jaang dan Nusyirwan Ismail. TEMPO/Firman Hidayat

    Pelantikan pasangan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda terpilih, Syaharie Jaang dan Nusyirwan Ismail. TEMPO/Firman Hidayat

    TEMPO.CO, Samarinda - Wakil Wali Kota Samarinda Nusyirwan Ismail kecewa terhadap tindakan korban longsor di Selili, Kota Samarinda yang mematikan mesin penyalur air PDAM. Tindakan warga dinilai anarkis dan saat ini ia sedang melakukan koordinasi dengan instansi terkait sebelum melaporkan warga ke Polisi.

    "Warga sudah anarkis yang bukan proporsinya. Publik yang dilayani PDAM bisa terganggu. Yang jelas ini akan kita laporkan ke polisi," kata Nusyirwan kepada awak media diruang kerjanya, Samarinda, Rabu 26 April 2017.

    Baca juga:

    Banjir Landa 4 Kelurahan di Samarinda, 10.000 Rumah Terendam

    Nusyirwan menilai warga tidak kooperatif dengan upaya Pemkot Samarinda yang telah coba memberikan solusi. Sebelumnya, Pemerintah Kota Samarinda memberikan bantuan sebanyak Rp 3 Juta per rumah untuk sekitar 55 Kepala Keluarga. Selain itu, warga juga ditawarkan untuk tinggal gratis selama 3 bulan di Rusunawa milik Pemkot yang terletak di Jalan Teuku Umar.
    "Dalam satu bulan ini akan kita lakukan pemindahan di Pulau Atas (lahan milik Pemkot Samarinda). Akan diberikan tanah saja, untuk bangunan dibangun sendiri," jelas Nusyirwan.

    Politisi Partai Nasdem itu menyadari warganya merupakan korban longsor. Namun ia menjelaskan bahwa tempat tinggal warga tersebut melanggar tata ruang kota. "Disana sudah ditetapkan daerah rawan bencana dan ditetapkan sebagai jalur hijau. Tapi warga tetap membangun meski tidak diberikan IMB (Izin Mendirikan Bangunan)," kata Nusyirwan.

    Nusyirwan Ismail juga mengaku diancam oleh salah satu Ketua RT korban longsor Selili. Ia siap jika memang warga menginginkan untuk menempuh jalur hukum. "Ketua RT sms saya mengancam, saya bilang silahkan ke jalur hukum. Ibu kota lho ini, masa diganggu 11 KK (Kepala Keluarga) yang tidak bisa diajak kompromi," katanya.

    SAPRI MAULANA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Sidang MK Terkait Sengketa Pilpres 2019 Berlangsung Dua Pekan

    Sidang MK terkait sengketa Pilpres 2019 memasuki tahap akhir. Majelis hakim konstitusi akan membacakan putusannya pada 27 Juni. Ini kronologinya.