Sidang Ahok, Din Syamsuddin: Jangan Usik Rasa Keadilan Rakyat

Reporter

Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Dien Syamsuddin, memberikan keterangan pers, di Kantor MUI, Jakarta, 6 Januari 2015. Dien menjelaskan rencana penyelenggaraan Kongres Umat Islam Indonesia di Yogyakarta, dengan agenda pembahasan penguatan peran politik, ekonomi dan sosial budaya umat Islam untuk Indonesia yang berkeadilan dan berperadaban.TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia atau MUI, Din Syamsuddin mewanti-wanti penyelenggara negara agar tidak bermain-main dengan hukum terkait kasus penistaan agama. Jaksa penuntut umum yang dilaporkan Pemuda Muhammadiyah, menurutnya, adalah contoh reaksi keras masyarakat terhadap abainya pemerintah.

"Ya, karena ini banyak elemen yang tergerak, masing-masing dengan caranya sendiri. Ada yang mungkin membawa identitas agama Islam, ya sah-sah saja. Asal jangan ada kekerasan," kata Din Syamsuddin setelah acara rapat pleno Dewan Pertimbangan MUI di Gedung MUI, Jakarta Pusat, Rabu, 26 April 2017.

Baca juga:
Komisi Kejaksaan: Jaksa Sidang Ahok Sudah Sesuai SOP

Din menilai kecenderungan pemerintah nantinya bisa berujung pada pergerakan masyarakat yang lebih besar. "Dengan gelagat seperti itu, jangan salahkan rakyat nanti kalau bergerak -- yang kami harap tidak terjadi. MUI, NU, Muhammadiyah tidak akan sanggup menghalangi. Jangan memainkan dan mengusik rasa keadilan rakyat. Tuntutan jaksa itu contohnya," kata dia.

Pekan lalu, jaksa penuntut umum hanya menuntut terdakwa Basuki Tjahaja Purnama dipenjara 1 tahun dengan 2 tahun percobaan. Pembacaan tuntutan sendiri sempat ditunda satu minggu setelah JPU mengaku belum siap. Menurut Din, gelagat ini menunjukkan keberpihakan pemerintah dan penegak hukum.

Baca pula:

Dilaporkan Soal Independensi di Kasus Ahok, Jaksa: Buktinya Mana?

"Kami ingatkan juga, jangan sampai kekerasan oleh negara, yang didukung kekerasan oleh pemodal, berkoalisi kemudian berhadapan dengan rakyat. Rakyat tidak akan tinggal diam. Kalau itu terjadi rusak bangsa ini," kata Din.

Din lalu mengelaborasi beberapa isi dalam tausyiah kebangsaan yang dibacakan dalam rapat pleno tersebut. "Kepada pemegang amanah, persatuan bangsa terlalu mahal. Ujaran kebencian di Pulau Seribu itu virus yang menganggu bangsa ini. Ini malah ketika ada yang menanggapi, dituduh antikebangsaan. Itu sakitnya disini," ujarnya, setengah berseloroh sambil menunjuk dadanya.

Silakan baca:

Sidang Ahok, Seorang Pelapor Kecewa dengan Tuntutan Ringan Jaksa

"Sekarang saya pimpin Wantim untuk mengeluarkan pernyataan. Adanya penegakan hukum yang tidak sejati dan tidak berkeadilan, ini urusannya bukan hanya umat Islam, tapi masalah warga bangsa," ujarnya.

Dalam tausyiah kebangsaan yang dibacakan hari ini, Wantim MUI mengimbau penganut Islam sebagai warga mayoritas untuk menjadi perekat bangsa, dengan membuka dialog dan memperbaiki persatuan.

Sebelumnya, Wantim MUI juga pernah menyampaikan tausyiah kebangsaan pada 9 November 2016, yang ditulis untuk memperkuat pernyataan sikap MUI pada 11 Oktober 2016. Dalam kedua kesempatan tersebut, MUI menyatakan Ahok benar menghina Al Quran dan ulama serta harus menghadapi konsekuensi hukum.

Ketua Dewan pertimbangan MUI Din Syamsuddin berujar bahwa dirinya cinta perdamaian. Ia hanya menginginkan keadilan dan hukum untuk tetap ditegakkan, termasuk kasus penistaan agama yang dituduhkan kepada Ahok ini.

AGHNIADI  I  S. DIAN ANDRYANTO






KALEIDOSKOP 2022: Roy Suryo Tersandung Kasus Hukum Akibat Meme Stupa Candi Borobudur Mirip Jokowi

34 hari lalu

KALEIDOSKOP 2022: Roy Suryo Tersandung Kasus Hukum Akibat Meme Stupa Candi Borobudur Mirip Jokowi

Dalam sidang, Roy Suryo dituntut penjara satu tahun enam bulan dan denda sebesar Rp 300 juta subsider enam bulan kurungan.


KALEIDOSKOP 2022: Ferdinand Hutahaean Terjerat Kasus Penistaan Agama karena Cuitannya

35 hari lalu

KALEIDOSKOP 2022: Ferdinand Hutahaean Terjerat Kasus Penistaan Agama karena Cuitannya

Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan Ferdinand Hutahaean bersalah dalam perkara ujaran kebencian cuitan Allahmu Lemah


Sidang Kasus Penistaan oleh Bambang Tri Mulyono Penggugat Ijazah Jokowi: Pemeriksaan Saksi Pelapor

35 hari lalu

Sidang Kasus Penistaan oleh Bambang Tri Mulyono Penggugat Ijazah Jokowi: Pemeriksaan Saksi Pelapor

PN Kota Solo menggelar sidang kasus dugaan penistaan agama dengan terdakwa Bambang Tri Mulyono, yang dulu pernah menggugat Presiden Jokowi terkait dugaan ijazah palsu.


Ulama MUI Kabupaten Bogor Tampilkan Islam Moderat, Jabar: Enggak Mungkin Radikal

44 hari lalu

Ulama MUI Kabupaten Bogor Tampilkan Islam Moderat, Jabar: Enggak Mungkin Radikal

MUI Kabupaten Bogor konsisten menjalankan program Pendidikan Kader Ulama.


Kuasa Hukum Roy Suryo Minta Sidang Pembelaan Digelar Offline

47 hari lalu

Kuasa Hukum Roy Suryo Minta Sidang Pembelaan Digelar Offline

Sidang pembelaan Roy Suryo bakal digelar pada Kamis depan.


Roy Suryo Dituntut 1 Tahun 6 Bulan Penjara Kasus Meme Stupa Candi Borobudur

47 hari lalu

Roy Suryo Dituntut 1 Tahun 6 Bulan Penjara Kasus Meme Stupa Candi Borobudur

Jaksa pun mempertimbangkan beberapa aspek yang memberatkan terdakwa Roy Suryo dalam kasus penistaan agama ini.


Julukan Messias kepada Messi Dinilai Penistaan Agama

48 hari lalu

Julukan Messias kepada Messi Dinilai Penistaan Agama

Lionel Messi kerap jadi penyelamat tim dan pembawa kemenangan. Hal itu membuatnya dijuluki Messiah.


Sidang Tuntutan Roy Suryo di Kasus Penistaan Agama Ditunda

49 hari lalu

Sidang Tuntutan Roy Suryo di Kasus Penistaan Agama Ditunda

Roy Suryo menjadi tersangka penistaan agama karena me-retweet meme stupa mirip Candi Borobudur mirip Presiden Joko Widodo di akun media sosialnya.


Sule dan Mang Saswi Dilaporkan Atas Penistaan Agama karena Ikut Tertawa

24 November 2022

Sule dan Mang Saswi Dilaporkan Atas Penistaan Agama karena Ikut Tertawa

Sule dan Mang Saswi dianggap ikut menistakan agama.


Sule Cs Dilaporkan Atas Dugaan Penistaan Agama, Ancaman Bui 5 Tahun

24 November 2022

Sule Cs Dilaporkan Atas Dugaan Penistaan Agama, Ancaman Bui 5 Tahun

Sule Cs dianggap menistakan agama dan diancam hukuman maksimal di atas lima tahun penjara.