Pembahasan RUU Pemilu Molor, Kemendagri:Tak Ganggu Tahapan Pemilu

Reporter

Editor

Dwi Arjanto

Buku Naskah Akademik Draft RUU Tentang Kitab Hukum Pemilu. Foto: Kemitraan

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Dalam Negeri optimistis pembahasan rancangan undang-undang pemilihan umum tidak akan terlambat. Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Soedarmo mengatakan ada waktu enam bulan bagi Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan tahapan persiapan.

"Tahun 2014 kan kampanye satu tahun. Sekarang kami potong jadi enam bulan," kata Soedarmo di Jakarta, Kamis, 27 April 2017.

Baca : Soal Aturan Kampanye di Medsos dalam RUU Pemilu, di Antaranya...

Karena ada pemotongan masa kampanye, lanjutnya, maka mesti pembahasan RUU Pemilu molor, KPU tetap mempunyai masa persiapan yang cukup, yaitu enam bulan.

Menurut Soedarmo, dengan waktu enam bulan itu cukup bagi KPU untuk membentuk peraturan-peraturan KPU. Ia menyatakan seumpama RUU Pemilu disahkan pada Mei, maka proses pembuatan aturan KPU dilakukan pada Juni hingga Desember.

Simak pula : Miryam S. Haryani Jadi Buron, KPK Kirim Surat DPO ke Kapolri

Seperti diberitakan, penyelesaian pembahasan RUU Pemilu akan dituntaskan pada akhir 2016. Namun rupanya target itu molor menjadi Februari 2017 ke April 2017.

Komisi Pemilihan Umum (KPU), sebelumnya menyatakan, bakal bekerja keras mempersiapkan Pemilu Serentak 2019 bila pembahasan RUU Pemilu terlambat. Sebab, KPU harus menyelesaikan Peraturan KPU (PKPU) sebagai turunan dari undang-undang. Belum lagi PKPU juga harus disosialisasikan kepada penyelenggara pemilu dan peserta pemilu.

ADITYA BUDIMAN






Stok Blangko E-KTP di Jakarta Kosong, Baru Tersedia Tahun Depan

17 jam lalu

Stok Blangko E-KTP di Jakarta Kosong, Baru Tersedia Tahun Depan

Pemerintah akan memberikan Surat Keterangan Pengganti E-KTP atau menerbitkan Identitas Kependudukan Digital (IKD).


Ketua Umum MIPI Lantik Pengurus Cabang Sulawesi Selatan

3 hari lalu

Ketua Umum MIPI Lantik Pengurus Cabang Sulawesi Selatan

Ketua Umum MIPI, Bahtiar mengapresiasi dukungan Pemprov Sulsel. Menandakan seluruh jajaran dituntun oleh ilmu pemerintahan.


Kemendagri Dukung Festival Al Quran Braille dan Dzikir bersama Seribu Tunanetra

3 hari lalu

Kemendagri Dukung Festival Al Quran Braille dan Dzikir bersama Seribu Tunanetra

Kegiatan berlangsung di Masjid Istiqlal dan berlanjut di Hall Balairung Jakarta.


Mendagri Periksa Kesiapan Acara Puncak Sail Tidore 2022

9 hari lalu

Mendagri Periksa Kesiapan Acara Puncak Sail Tidore 2022

Kementerian Dalam Negeri bertanggung jawab sebagai Ketua Pelaksana Perayaan Puncak Sail Tidore 2022.


Kamboja Belajar Layanan di Mal Pelayanan Publik DKI Jakarta, Akan Ditiru

10 hari lalu

Kamboja Belajar Layanan di Mal Pelayanan Publik DKI Jakarta, Akan Ditiru

DKI Jakarta menerima kunjungan Kementerian Dalam Negeri Kamboja, Transparency International Cambodia, dan Action Aid Cambodia.


Bahas UMP DKI 2023, Heru Budi: Penghitungannya Harus di Atas Inflasi

17 hari lalu

Bahas UMP DKI 2023, Heru Budi: Penghitungannya Harus di Atas Inflasi

Pj DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan sudah membahas kenaikan UMP DKI 2023 bersama Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Ketenagakerjaan


Kemendagri Rampungkan 797 Segmen Batas Daerah

24 hari lalu

Kemendagri Rampungkan 797 Segmen Batas Daerah

Penegasan batas daerah bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan.


Kemendagri Apresiasi Pemda yang Percepat Penyelesaian Batas Daerah

24 hari lalu

Kemendagri Apresiasi Pemda yang Percepat Penyelesaian Batas Daerah

Dengan batas daerah yang jelas, maka luas wilayah dapat dihitung dengan pasti.


Kemendagri Apresiasi Indeks Demokrasi Indonesia Membaik

25 hari lalu

Kemendagri Apresiasi Indeks Demokrasi Indonesia Membaik

Rata-rata nilai IDI nasional berada di tingkat sedang yaitu 78,12.


Dirjen Kemendagri Apresiasi Peran PHIS dukung Pemerintah

28 hari lalu

Dirjen Kemendagri Apresiasi Peran PHIS dukung Pemerintah

PHIS dan masyarakat Tionghoa diharapkan terus membantu pemerintah di bidang Ekonomi, Sosial Pendidikan.