Menpan RB: Ada Potensi Inefisiensi Anggaran di Daerah Rp 392 T

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Asman Abnur (kiri atas), memberi tanggapan usai paparan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2016 di Gedung Sate, Bandung, 26 Agustus 2016. Menteri Asman Abnur tengah berkunjung ke daerah untuk mencari role model program kementeriannya. TEMPO/Prima Mulia

    Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Asman Abnur (kiri atas), memberi tanggapan usai paparan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2016 di Gedung Sate, Bandung, 26 Agustus 2016. Menteri Asman Abnur tengah berkunjung ke daerah untuk mencari role model program kementeriannya. TEMPO/Prima Mulia

    TEMPO.COJakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur menyatakan masih banyak kabupaten/kota yang tidak efisien menggunakan anggarannya. Menurut dia, ada potensi inefisiensi sebesar Rp 392 triliun. 

    "Anggarannya habis tapi hasilnya tidak jelas," kata Asman dalam acara “Pembekalan Pemerintahan Dalam Negeri” bagi kepala daerah di Jakarta, Kamis, 27 April 2017. Ia menyatakan, kalaupun kepala daerah mempunyai program kerja, dari sisi sasaran tidak tercapai sesuai visi dan misinya.

    Baca:
     
    Pemerintah Tetapkan Cuti Bersama Idul Fitri Selama 4 Hari
    Kementerian PAN-RB Siapkan Aturan Teknis Redistribusi Guru

    Karena itu, bupati/wali kota mesti memantau program kerja hingga ke tingkat eselon II. Pasalnya, ucap Asman, masih ada kepala daerah yang tidak mengetahui kinerja bawahannya saat merealisasikan program kerja. "Misalnya program irigasi. Ada irigasi tapi tidak ada sumber airnya," ujarnya. 

    Padahal Presiden Joko Widodo sudah mewanti-wanti agar para kepala daerah berfokus pada penggunaan anggaran. "Tidak perlu banyak program prioritas, tapi yang penting jadi," tutur Asman menirukan pesan dari Presiden Jokowi. 

    Inefisiensi hanya salah satu masalah pada pemerintah daerah. Asman menambahkan, tidak imbangnya belanja pegawai dengan belanja modal masih menjadi persoalan. Dari 509, ada 134 kabupaten/kota yang belanja pegawainya lebih besar dari belanja modal. 

    Simak pula:
     Hak Angket ke KPK, Fahri Hamzah: Untuk Mengungkap Kebenaran

    "Belanja pegawainya di atas 50 persen," ucap Asman. Menteri Asman menilai, bila belanja pegawai masih lebih besar, akan menjadi beban bagi kepala daerah untuk merealisasikan janji-janji saat kampanye. 

    Agar anggaran pendapatan belanja daerah bisa optimal, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sudah membentuk tim untuk memberi pelatihan. Selain itu, Asman menjadikan pemda yang bagus dalam penggunaan anggaran sebagai contoh atau mentor bagi daerah lain. "Misalnya, Kota Bima akan menjadi contoh di wilayah Indonesia timur," katanya. 

    ADITYA BUDIMAN


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Eliud Kipchoge Tak Pecahkan Rekor Dunia Marathon di Ineos 1:59

    Walau Eliud Kipchoge menjadi manusia pertama yang menempuh marathon kurang dari dua jam pada 12 Oktober 2019, ia tak pecahkan rekor dunia. Alasannya?