Gubernur Jawa Barat Hadiri Musrenbangnas

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2018 menggunakan prinsip money follows program melalui pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial dengan empat fokus perkuatan.

    Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2018 menggunakan prinsip money follows program melalui pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial dengan empat fokus perkuatan.

    INFO JABAR - Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) yang dibuka Presiden Joko Widodo, di Jakarta, Rabu, 26 April 2017. Musrenbangnas ini dihadiri gubernur, bupati/ wali kota, pimpinan lembaga tinggi negara, para menteri, dan kepala lembaga pemerintah non-kementerian.

    Dalam arahannya, Jokowi meminta kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah fokus pada program yang benar-benar prioritas. “Jangan semuanya menjadi prioritas. Ini kebiasaan kita, ini rutinitas dan mengulang-ulang. Saya lihat, hampir di semua daerah karena saya baca APBD, APBN saya baca. Rutinitas dan mengulang-ulang,” katanya.

    Untuk tahun 2018, pemerintah menetapkan 10 prioritas pembangunan nasional yang mencakup bidang pendidikan, kesehatan, perumahan dan permukiman, pengembangan dunia usaha dan pariwisata, ketahanan energi, dan ketahanan pangan. Kemudian penanggulangan kemiskinan, infrastruktur, konektivitas, kemaritiman, pembangunan wilayah, serta politik, hukum, pertahanan, dan keamanan.

    Sementara itu, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengungkapkan, program prioritas dan proyek prioritas beserta lokasinya akan dibahas antara kementerian/lembaga dan pemerintah provinsi. Adapun penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2018 menggunakan prinsip money follows program melalui pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial dengan empat fokus perkuatan.

    “Pertama, penguatan perencanaan dan penganggaran. Hal ini dilakukan terutama dengan menajamkan prioritas nasional dan program prioritas tahun 2018, serta memperkuat koordinasi antara kementerian, pusat, dan daerah,” kata Bambang.

    Bambang juga menekankan, penguatan perencanaan berbasis kewilayahan perlu dilakukan dengan penyusunan proyek prioritas hingga detail rencana lokasi pembangunan. (*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Anwar Usman dan 8 Hakim Sidang MK dalam Gugatan Kubu Prabowo

    Mahkamah Konstitusi telah menunjuk Anwar Usman beserta 8 orang hakim untuk menangani sengketa pemilihan presiden 2019.