Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Lagi, Jawa Barat Raih Penghargaan Provinsi Berkinerja Terbaik

image-gnews
Lagi, Jawa Barat Raih Penghargaan Provinsi Berkinerja Terbaik
Lagi, Jawa Barat Raih Penghargaan Provinsi Berkinerja Terbaik
Iklan

INFO JABAR - Pemerintah Provinsi Jawa Barat kembali meraih penghargaan sebagai provinsi berkinerja terbaik atau tertinggi secara nasional. Tahun lalu, penghargaan serupa diterima Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan. Penghargaan dua kali berturut-turut ini membuat Jawa Barat berpeluang besar meraih Parasamya Purna Karya Nugraha pada tahun berikutnya jika mampu mempertahankan prestasi serupa.

Penghargaan ini diberikan atas Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) 2016 terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) 2015 oleh Kementerian Dalam Negeri. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, mewakili Presiden Joko Widodo, dan didampingi Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo, menyerahkan penghargaan tersebut kepada Aher, sapaan akrab Gubernur Jawa Barat, dalam puncak peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) XXI 2017 di Sidoarjo, Selasa, 25 April.

"Kita bersyukur karena program yang kita buat berjalan baik. Awalnya, sama sekali tidak diniatkan untuk dapat penghargaan, tapi ternyata pengakuan dari berbagai pihak di luar dugaan kita. Tentu ini menyuntik jajaran pemerintah provinsi berkinerja lebih semangat lagi," kata Aher setelah menerima penghargaan.

Menurut dia, program-program inovasi pelayanan publik berbasis teknologi informasi yang telah diterapkan di Jawa Barat berjalan sukses. Misalnya, tiga aplikasi pelayanan publik yang juga telah diadopsi 17 provinsi di Indonesia dan menjadi pilot project Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pencegahan tindak korupsi. Aplikasi tersebut adalah pelayanan perizinan terpadu satu pintu, aplikasi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Online berbasis tunjangan perbaikan penghasilan pegawai, dan aplikasi e-Samsat.

Jawa Barat bersama Jawa Timur dan Kalimantan Timur menjadi tiga besar Provinsi berkinerja terbaik nasional. Disusul 10 daerah terbaik nasional tingkat kabupaten/kota dari 415 kabupaten dan 93 kota. Di Jawa Barat, pemerintah daerah berkinerja terbaik diraih Kota Depok, Sukabumi, Bandung, Banjar, dan Kabupaten Kuningan.

Kepala Biro Otda dan Kerja Sama Pemerintah Provinsi Jawa Barat Taufik Budi Santoso menyatakan kriteria yang dinilai tahun ini lebih lengkap, tapi tetap akurat. “Kompetisi antardaerah juga menjadi sangat tampak kita rasakan, tapi Jawa Barat masih konsisten mempertahankan pencapaian kinerja tahun sebelumnya," ucapnya.

Menurut dia, dalam penilaian LPPD kali ini, Jawa Barat meraih skor 3,1760 dan hanya terpaut tipis dengan Jawa Timur yang meraih 3,1802. Sedangkan peringkat tiga Kalimantan Timur raihan skornya jauh di bawah Jawa Barat.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Salam sambutannya, Wiranto mengatakan pemerintah mengapresiasi capaian kinerja tertinggi yang diberikan kepada pemerintah daerah berprestasi. Menurut dia, keberhasilan itu menjadi pertanda sudah berjalannya koordinasi efektif terhadap seluruh proses pembangunan di daerah yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat. “Kami ucapkan selamat bagi daerah yang telah mendapatkan penghargaan ini," ujarnya.

Wiranto menambahkan, kesejahteraan masyarakat yang menjadi tujuan utama otonomi daerah sejatinya akan diwujudkan melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah. "Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam mewujudkan hal itu," tuturnya.

Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Sumarsono menuturkan peringatan Hari Otonomi Daerah pada 25 April ini menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk mengevaluasi perkembangan kinerja pelaksanaan otonomi daerah di 540 daerah otonom di Indonesia, yaitu 34 provinsi, 415 kabupaten dan 93 kota.

"Berdasarkan hasil EKPPD 2016 terhadap LPPD 2015, telah ditetapkan dua kategori kinerja terbaik pemerintah daerah. Pertama pemerintah daerah dengan kinerja terbaik nasional selama 3 tahun berturut-turut, 2013, 2014 dan 2015, yaitu Parasamya Purna Karya Nugraha, sementara untuk 2015, Satyalencana Karya Bakti Praja Nugraha," katanya.

Kasubdit Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Daerah Dirjen Otda Kementerian Dalam Negeri Gensly menilai, di tengah kebijakan pemotongan anggaran oleh pemerintah pusat, Jawa Barat masih mampu berinovasi, bahkan menularkan hasil karyanya ke daerah lain . ”Kita melihat penguatan hal-hal apa yang pernah dilakukan Jawa Barat terkait dengan best practice-nya,” uucapnya.

(*)

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Cara Merawat Ban Tubeless Mobil

7 November 2022

Cara Merawat Ban Tubeless Mobil

Agar ban tubeless Anda mampu bertahan lama, pasti harus diperlakukan dengan baik sehingga tidak cepat rusak.


Guru TIK Batam Makin Melek Digital

29 Agustus 2022

Kemenkominfo Menyelenggarakan Kelas Literasi Digital dalam Bimbingan Teknis untuk MeningkatkanKompetensi Guru TIK di Kota Batam | Foto: KEMENKOMINFO
Guru TIK Batam Makin Melek Digital

Kemenkominfo Menyelenggarakan Kelas Literasi Digital dalam Bimbingan Teknis untuk MeningkatkanKompetensi Guru TIK di Kota Batam


Semakin Mudah, LRT, Bus, dan Angkot di Palembang Sudah Terintegrasi

27 Februari 2022

Semakin Mudah, LRT, Bus, dan Angkot di Palembang Sudah Terintegrasi

Integrasi memudahkan aksesibilitas dan meningkatkan kenyamanan masyarakat menggunakan angkutan umum perkotaan di Palembang dan sekitarnya.


Gus Muhaimin Rajut Spirit Perjuangan Kiai Abbas di Pesantren Buntet Cirebon

27 Februari 2022

Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar
Gus Muhaimin Rajut Spirit Perjuangan Kiai Abbas di Pesantren Buntet Cirebon

Gus Muhaimin mengaku spirit perjuangan Kiai Abbas akan terus dikenang sepanjang masa.


Penangkapan Ikan Terukur Berbasis Kuota Utamakan Nelayan Kecil

27 Februari 2022

Penangkapan Ikan Terukur Berbasis Kuota Utamakan Nelayan Kecil

Kuota tersebut dimanfaatkan untuk nelayan lokal, bukan tujuan komersial (penelitian, diklat, serta kesenangan dan rekreasi), dan industri


BNI Siapkan Layanan Beyond Banking untuk 8 Juta Diaspora Indonesia

19 Februari 2022

(Ki-ka) Direktur Utama BNI Royke Tumilaar, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, dan Direktur Treasury dan International BNI Henry Panjaitan bersama sekitar 300 diaspora Indonesia yang hadir secara virtual dalam Acara Silaturahmi Daring Diaspora Indonesia, Sabtu (19/2/2021).
BNI Siapkan Layanan Beyond Banking untuk 8 Juta Diaspora Indonesia

Kolaborasi diaspora dengan perbankan nasional merupakan upaya untuk terus menciptakan banyak peluang investasi di luar negeri.


Mesin ATM BNI di Kantor Rans, Pakar: Strategi Bank Genjot Literasi Keuangan

19 Februari 2022

Mesin ATM BNI
Mesin ATM BNI di Kantor Rans, Pakar: Strategi Bank Genjot Literasi Keuangan

Heboh Raffi Ahmad dan Nagita Slavina yang mendapatkan kado ulang tahun mesin ATM dari PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI).


Bamsoet Optimistis Pengaspalan Kembali Sirkuit Internasional Pertamina Mandalika Segera Selesai

19 Februari 2022

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo
Bamsoet Optimistis Pengaspalan Kembali Sirkuit Internasional Pertamina Mandalika Segera Selesai

Tes pramusim MotoGP yang telah digelar pada 11 Maret 2022 menjadi pelajaran penting menghadapi race MotoGP pada 18-20 Maret 2022 nanti.


Dukung KTT G20, PLN Tambah 2 Pembangkit Perkuat Listrik Bali

19 Februari 2022

Dukung KTT G20, PLN Tambah 2 Pembangkit Perkuat Listrik Bali

Kesuksesan penyelenggaraan G20 Indonesia akan menjadi bukti keandalan listrik PLN dalam mendukung kegiatan berstandar dunia.


HNW: Sebaiknya Pemerintah Segera Mencabut Permenaker 2/2022

19 Februari 2022

Wakil Ketua MPR RI Dr. H. M Hidayat Nur Wahid, MA
HNW: Sebaiknya Pemerintah Segera Mencabut Permenaker 2/2022

Sikap yang memaksakan tetap berlakunya Permenaker 2/2022 itu bisa menciderai nilai kemanusiaan dan keadilan dalam Pancasila.