Menteri Agraria Disorot Soal Reshuffle, Sofyan Djalil: Berat...

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sofyan Djalil, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    Sofyan Djalil, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo menyatakan akan me-reshuffle atau merombak Kabinet Kerja bila ada menteri yang tidak bisa memenuhi target kerja. Kementerian yang paling disorot Jokowi, yaitu Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional, yang dijabat oleh Sofyan Djalil.

    Menteri Sofyan mengakui target sertifikasi tanah yang menjadi tanggung jawabnya tidak mudah dicapai. Karena itu, Sofyan akan bekerja keras untuk bisa memenuhi target yang diminta Presiden Jokowi. “Itu target yang sudah kami sepakati. Berat, tapi semua harus kerja keras,” kata  Sofyan Djalil lewat pesan pendek, Minggu, 23 April 2017.

    Baca: Terancam Dicopot Jokowi, Sofyan Djalil Kebut Sertifikasi Tanah

    Saat ini, kata Sofyan, kementerian sedang mempercepat proses pemetaan, pengukuran, dan pendaftaran tanah. Mantan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional itu menyatakan sertifikat yang sudah jadi pada tiga bulan pada awal tahun ini mencapai ratusan ribu. “Sebagian sudah diserahkan.”

    Kementerian Agraria ditargetkan bisa melakukan sertifikasi 5 juta bidang tanah pada tahun ini. Tahun depan jumlah itu bertambah menjadi 7 juta, lalu naik menjadi 9 juta pada 2019. "Kalau tidak selesai, ya pasti urusannya akan lain. Bisa diganti, bisa digeser, bisa dicopot," kata Jokowi saat membuka acara Forum Ekonomi Umat yang diselenggarakan Majelis Ulama Indonesia, di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Sabtu, 22 April 2017.

    Baca: Presiden Jokowi Ancam Bakal Ganti Menteri yang Tak Penuhi Target

    Saat ini, kata Jokowi, baru ada 46 juta dari 126 juta bidang tanah yang bersertifikat. "Kalau tidak diberi target yang konkret, ya sampai berapa puluh tahun pensertifikatan ini akan selesai,” kata Jokowi. Sertifikat tanah diharapkan bisa mengurangi ketimpangan ekonomi di masyarakat di desa dan kota. Reshuffle kabinet jilid 3 ini juga sempat beredal awal Januari lalu.

    ADITYA BUDIMAN | MAYA AYU PUSPITASARI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tarif Baru Ojek Online di Tiap Zonasi yang Berlaku 18 Juni 2019

    Kementerian Perhubungan telah menetapkan tarif baru ojek online berdasarkan pembagian zona. Kemehub mengefektifkan regulasi itu pada 18 Juni 2019.