Sebelum Kunjungan Jokowi, Nusron Temui Buruh Migran di Hong Kong

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Nusron Wahid, Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). Istimewa

    Nusron Wahid, Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). Istimewa

    TEMPO.CO, Jakarta - Sebelum kedatangan Presiden Joko Widodo atau Jokowi ke Hong Kong pada pekan depan, Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Nusron Wahid lebih dulu menuju negara tersebut. Pada Minggu, 23 April 2017, Nusron bertemu buruh migran Indonesia yang di sana untuk menyerap aspirasi mereka.

    Nusron berdiskusi dengan buruh migran tentang berbagai persoalan yang mereka alami dan bagaimana mencari solusi ke depannya, setelah sebelumnya bertemu dengan LSM yang fokus mengurusi tenaga kerja. Diskusi digelar di Aula Islamic Union, satu gedung dengan Masjid Ammar di Hong Kong.

    Baca: Presiden Jokowi Melawat ke Hong Kong, Ini Harapan Buruh Migran

    Dalam sambutannya, Nusron menyampaikan salam dari Presiden Jokowi. Ia mengatakan pemerintah di bawah pimpinan Jokowi berkomitmen meningkatkan perlindungan dan pelayanan terhadap warga negara Indonesia yang menjadi buruh migran di luar negeri. "Karena itu, perbaikan regulasi dan peningkatan pelayanan terus dilakukan," kata dia.

    Dalam kunjungannya ke Hong Kong, Nusron didampingi Kepala Puslitfo BNP2TKI M Hidayat, Tenaga Profesional BNP2TKI Bidang Pembiayaan, Remitansi, dan Pemberdayaan, Anjani Amitya Kirana. Turut mendampingi Nusron dalam agendanya di Hong Kong, Konsul Konsuler KJRI Hong Kong, Rafael Walangitan.

    Dalam forum itu, para buruh migran antusias bertanya mengenai berbagai hal berkaitan dengan nasib mereka. Yang paling banyak ditanyakan adalah perihal Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN) yang selama ini membuat mereka resah.

    Baca juga: Kisah Sukses Mantan Buruh Migran Jadi Pengusaha

    Menanggapi pertanyaan itu, Nusron menjelaskan bahwa semua buruh migran yang sudah terdaftar di Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri (Sisko TKLN) tidak ada kewajiban untuk membuat KTKLN.

    "Makanya kalau ada yang cuti, sepanjang punya visa kerja dan kontrak kerja, bludas-bludus (keluar-masuk) tidak ada masalah. Kalau ada perubahan nomor paspor, laporkan, biar dicatat. Kalau di Bandara, sepanjang bisa menunjukkan visa kerja dan kontrak kerja di imigrasi lolos," Nusron menjelaskan.

    Setelah diskusi dengan ratusan buruh migran Indonesia di Hong Kong, Nusron kemudian menuju tempat pembagian tiket untuk acara kehadiran Presiden Joko Widodo. Di tempat pembagian tiket, Nusron juga menyempatkan berdiskusi dengan ratusan buruh migran yang antre mengambil tiket.

    ANTARA | RW


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Perjalanan Pemakzulan Donald Trump Dari Ukraina Ke Kongres AS

    Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat mencetuskan penyelidikan untuk memakzulkan Presiden Donald Trump. Penyelidikan itu bermula dari Ukraina.