Terancam Dicopot Jokowi, Menteri Agraria Kebut Sertifikasi Tanah  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sofyan Djalil. TEMPO/Subekti

    Sofyan Djalil. TEMPO/Subekti

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Pertanahan Nasional Sofyan Djalil mengatakan pihaknya tengah mengebut menyelesaikan sertifikasi lima juta bidang tanah tahun ini seperti permintaan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Ia mengakui target tersebut cukup berat.

    “Itu target yang sudah kami sepakati. Berat, tapi semua harus kerja keras...,” tulis dia dalam pesan pendeknya melalui WhatsApp kepada Tempo, Ahad, 23 April 2017.

    Baca: Presiden Jokowi Ancam Bakal Ganti Menteri yang Tak Penuhi Target

    Kinerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang belakangan disorot oleh presiden. Saat membuka Kongres Ekonomi Umat 2017, Sabtu kemarin, Jokowi mengingatkan kepada Sofyan yang turut hadir dalam acara itu, bahwa dari 126 juta bidang tanah, baru 46 juta yang disertifikasi.

    Presiden Jokowi meminta target sertifikasi lima juga bidang tanah di tahun ini harus tercapai. Bila tidak, ia menyatakan akan menggeser atau bahkan mengganti menteri-menterinya yang tidak bisa memenuhi target itu.

    Terkait dengan peringatan Jokowi tersebut, menurut Sofyan, itu merupakan pernyataan umum presiden tentang cara bekerja sama dengannya. Semua, kata dia, ada target yang harus dicapai. “Presiden menyatakan hal yang sama dalam berbagai kesempatan. Saya sudah sering mendengar pernyataan tersebut,” ucapnya.

    Baca: Tuntaskan Sertifikasi Tanah, Ini Daftar Rencana Pemerintah

    Proses sertifikasi tanah sendiri melewati empat tahapan, yaitu pemetaan, pengukuran, pendaftaran, dan tahap akhir pemberian sertifikat. Saat ini, kata Sofyan, pihaknya sedang mempercepat proses pemetaan, pengukuran, dan pendaftaran tanah.

    Mantan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional ini menambahkan, sertifikat yang sudah jadi hingga saat ini mencapai ratusan ribu. “Sebagian sudah diserahkan,” ucapnya.

    MAYA AYU PUSPITASARI | AHMAD FAIZ


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Enam Poin dalam Visi Indonesia, Jokowi tak Sebut HAM dan Hukum

    Presiden terpilih Joko Widodo menyampaikan sejumlah poin Visi Indonesia di SICC, 14 Juli 2019. Namun isi pidato itu tak menyebut soal hukum dan HAM.