Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Hari Bumi, Aktivis Sampaikan Kondisi Gunung Slamet

image-gnews
Puncak gunung Slamet. ANTARA/Irwansyah Putra
Puncak gunung Slamet. ANTARA/Irwansyah Putra
Iklan

EMPO.CO, Banyumas - Seratusan pelajar dan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Selamatkan Slamet memperingati Hari Bumi dengan membuka dukungan dan mensosialisasikan kondisi Gunung Slamet yang saat ini tengah dijadikan proyek pemerintah pusat untuk Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi.

“Kami ingin menunjukan bahwa Gunung Slamet yang bagian dari Banyumas terintegrasi di dunia. Ketika dirusak secara massif semua orang akan merasakan dampak. Kami ingin menunjukan bahwa Slamet sedang tidak dalam baik,” kata Koordinator Aliansi Selamatkan Slamet, Muflih Fuadi saat ditemui Tempo di Alun-alun Purwokerto, Sabtu malam, 22 April 2017.

PLTP yang saat ini pada tahap eksplorasi tersebut, kata Muflih, setidaknya memberikan dampak kerusakan ekologi seperti keruhnya aliran sungai Prukut dan Sungai Tepus di Gunung Slamet yang pernah terjadi pada akhir 2016. Hal tersebut terjadi, karena PT Sejahtera Alam Energy (SAE) yang mengerjakan proyek tersebut hanya bermodal Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup. “Mereka membuka lahan tidak mempunyai dokumen AMDAL dan membuat kebutuhan masyarakat tentang air bersih menjadi terganggu,” katanya.

Dampak air keruh tersebut, menurut Muflih, pernah melanda 3 kecamatan di Banyumas seperti Kedungbanteng, Karanglewas, dan Cilongok. Juga terjadi kerusakan infrastruktur jalan di Kabupaten Brebes seperti di Paguyangan dan Sirampong. “Proyek tersebut melibatkan perusahaan asal Jerman yaitu STEAG GmbH yang nantinya kalau sudah jadi mereka mendapatkan pembagian hasil sebesar 75 persen,” katanya.

Pembangunan PLTP Baturraden direncananya untuk memenuhi target listrik nasional pada kuartal pertama sebesar 10 ribu MW. Dari data beberapa kementerian yang diperoleh Muflih, pada 2011-2019 ketersediaan listrik untuk wilayah Jawa dan Bali mengalami surplus sebesar 31 persen. “Kenapa tidak dilakukan di luar Jawa. Akibatnya flora dan fauna di kawasan hutan lindung Gunung Slamet terancam musnah,” ujarnya.

Kepala Panglima Divisi Lingkungan Hidup Perhimpunan Pecinta Alam Eiger Corps Rahma Adi Pratama mengatakan berdasarkan data Forest Watch Indonesia kerusakan hutan di Indonesia semakin tahun semakin masif terjadi. Lembaga tersebut, kata Adi, memprediksi sekitar tahun 2030 hutan di Indonesia akan akan habis.

Atas dasar itu, dia bekerja sama dengan Photo Bugs, unit kegiatan siswa di SMA Negeri 1 Purwokerto mengadakan kerja sama melakukan pameran foto kerusakan lingkungan akibat pembuangan sampah sembarangan. Proses pencarian foto tersebut setidaknya dilakukan selama hampir sebulan di Desa Kalibaku, Kecamatan Baturraden. “Kami juga ingin menyadarkan masyarakat agar sadar lingkungan. Setidaknya dengan membuang sampah pada tempatnya,” katanya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Mereka memamerkan sebanyak 30 foto yang merekam pembuangan sampah yang dilakukan secara sembarangan. Selain itu, pameran tersebut juga memamerkan pemandangan pembanding dengan 40 foto yang merekam tentang kondisi alam yang bersih tanpa adanya sampah.

Syaiful Anwar, salah seorang warga yang turut hadir, mendukung penolakan PLTP Baturraden dalam peringatan Hari Bumi. Keruhnya air yang pernah melanda beberapa kecamatan di sekitar lereng Gunung Slamet adalah faktor agar proyek tersebut perlu untuk diberhentikan. “Air bersih itu hak dasar kebutuhan hajat hidup orang banyak,” ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pekerjaa Umum Banyumas Irawadi mengatakan bahwa merespon keruhnya air akibat pembukaan lahan untuk infrastruktur jalan, Bupati Banyumas pada pertengahan Januari lalu meminta PT PT Sejahtera Alam Energi (SAE) untuk menghentikan pembukaan lahan sementara. Penghentian tersebut dimaksudkan untuk pengamanan jalan dengan melapisi batu beralas plastik. "Sehingga tanahnya tidak terbuka dan terbawa air hujan," ujarnya.

BETHRIQ KINDY ARRAZY

Catatan Redaksi:

Berita ini ditambahi satu paragraf terakhir pada 24 April 2017 pukul 15.00 untuk melengkapi berita yang telah dipublikasikan sebelumnya. Terima kasih.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Terpopuler: Kekayaan Syahrul Yasin Limpo yang Terseret Kasus Korupsi, Dampak Rempang Eco City Tidak Punya Amdal

1 hari lalu

Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, seusai memenuhi panggilan penyidik untuk menjalani pemeriksaan, di KPK, Jakarta, Senin, 19 Juni 2023. Syahrul diperiksa untuk diminta keterangan dalam pengembangan penyelidikan kasus tindak pidana korupsi di Kementerian Pertanian RI. TEMPO/Imam Sukamto
Terpopuler: Kekayaan Syahrul Yasin Limpo yang Terseret Kasus Korupsi, Dampak Rempang Eco City Tidak Punya Amdal

Terpopuler: Kekayaan Menteri Syahrul Yasin Limpo yang terseret kasus dugaan korupsi, dampak Rempang Eco City yang tidak punya Amdal.


Rempang Eco City Tidak Punya Amdal, Walhi: Seperti Bikin Mie Instan

1 hari lalu

Warga membawa poster saat unjuk rasa bela Rempang di depan Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, 26 September 2023. Mereka menuntut aparat untuk membebaskan warga yang ditahan saat konflik agraria antara warga Rempang dibubarkan oleh aksi represif polisi. Massa aksi juga menyerukan agar pemerintah lebih pro pada hak-hak rakyat ketimbang pencaplokan lahan demi investasi. TEMPO/Prima mulia
Rempang Eco City Tidak Punya Amdal, Walhi: Seperti Bikin Mie Instan

Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Indonesia mengatakan proyek Rempang Eco City tidak memiliki analisis dampak lingkungan atau Amdal.


Walhi Anggap Proyek Strategis Nasional Jokowi Konyol dan Mirip Proyek Cendana Era Soeharto

6 hari lalu

Aktivis Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) bersama warga Nagari Air Bangis melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Kemenko Marves, Jakarta, Jumat, 22 September 2023. Dalam aksinya mereka menyampikan penolakan pengusulan Air Bangis sebagai wilayah Proyek Strategis Nasional (PSN), karena dengan adanya proyek tersebut warga terancam akan kehilangan lahan yang menjadi sumber nafkah mereka. TEMPO / Hilman Fathurrahmam W
Walhi Anggap Proyek Strategis Nasional Jokowi Konyol dan Mirip Proyek Cendana Era Soeharto

Ia pun menganggap proyek-proyek strategis Jokowi ini konyol. Sebab, proyeknya strategis tapi tidak ada kajian.


Mengenal Apa Itu AMDAL, Tujuan, dan Manfaatnya

14 hari lalu

AMDAL adalah sebuah kajian tentang dampak lingkungan yang muncul karena aktivitas bisnis. Berikut ini tujuan AMDAL dan manfaatnya. Foto: Canva
Mengenal Apa Itu AMDAL, Tujuan, dan Manfaatnya

AMDAL adalah sebuah kajian tentang dampak lingkungan yang muncul karena aktivitas bisnis. Berikut ini tujuan AMDAL dan manfaatnya.


Peneliti IPB University Sambangi IKN Nusantara, Perkaya Draf Standar Kajian Lingkungan

19 hari lalu

Peneliti IPB University saat mengunjungi kawasan IKN Nusantara. Dok. IPB University
Peneliti IPB University Sambangi IKN Nusantara, Perkaya Draf Standar Kajian Lingkungan

Tim peneliti IPB University bersama dengan pihak-pihak yang berkaitan, mengunjungi IKN untuk melengkapi standar kajian lingkungan.


Tanda Tanya Kajian Amdal Proyek IKN

30 Juni 2023

Tanda Tanya Kajian Amdal Proyek IKN

Pemerintah menolak membuka informasi tentang kajian lingkungan atau Amdal proyek ibu kota negara atau IKN.


Warga Dairi Gugat KLHK karena Terbitkan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Dairi Prima Mineral

14 Juni 2023

Ilustrasi palu sidang pengadilan. legaljuice.com
Warga Dairi Gugat KLHK karena Terbitkan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Dairi Prima Mineral

Sebanyak 11 warga Kabupaten Dairi, Sumatera Utara menggugat KLHK di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau PTUN Jakarta. Ini duduk perkaranya.


Masyarakat Adat Boven Digoel Gugat Izin Lingkungan Perusahaan Sawit

13 Maret 2023

Pegiat lingkungan dari masyarakat adat Suku Awyu, Hendrikus 'Franky' Woro (kanan) dan Kasimilus Awe, saat mendaftarkan gugatan lingkungan hidup dan perubahan iklim ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura, Kota Jayapura, Papua, Senin, 13 Maret 2023.  ANTARA FOTO/Gusti Tanati
Masyarakat Adat Boven Digoel Gugat Izin Lingkungan Perusahaan Sawit

Izin kelayakan lingkungan hidup dikeluarkan berdasarkan Amdal yang bermasalah karena mengabaikan keberadaan masyarakat adat sebagai pemilik wilayah,


Jokowi Akan Letakkan Batu Pertama Pembangunan PLTA di Malinau Kaltara

23 Februari 2023

Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kiri) dan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono (kanan) meninjau lokasi normalisasi Kali Ciliwung di Cikoko, Jakarta, Selasa 21 Februari 2023. Proyek normalisasi Kali Ciliwung untuk mengurangi banjir di Jakarta itu tersisa 17 kilometer dan diperkiran selesai pada akhir 2024. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Jokowi Akan Letakkan Batu Pertama Pembangunan PLTA di Malinau Kaltara

Jokowi akan mengunjungi Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara, untuk meletakkan batu pertama pembangunan PLTA Mentarang pada 1 Maret 2023.


Top 3 Tekno Berita Hari Ini: Peringatan Dini Tsunami Gempa Maluku

10 Januari 2023

Peta pusat gempa M7,5--diperbarui dari info awal M7,9--pada Selasa dinihari 10 Januari 2023 dan data historis gempa bumi di wilayah Maluku. (ANTARA/HO-BMKG)
Top 3 Tekno Berita Hari Ini: Peringatan Dini Tsunami Gempa Maluku

Gempa magnitudo 7,9 guncang Maluku, pada Selasa, 10 Januari 2023, pukul 00.47 WIB.BMKG mengeluarkan peringatan dini tsunami.