Cegah Konflik Pilkada DKI ke Pilgub Jabar, Golkar-Hanura Koalisi

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Dedi Mulyadi, Bupati Purwakarta, Jawa Barat. TEMPO/Nanang Sutisna

    Dedi Mulyadi, Bupati Purwakarta, Jawa Barat. TEMPO/Nanang Sutisna

    TEMPO.CO, Bandung - Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Jawa Barat membangun koalisi dengan Partai Hanura dan Partai Kebangkitan Bangsa. Koalisi itu dibangun untuk membangun peta politik menjelang pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat 2018.

    Ketua DPD Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan, koalisi itupun digagas untuk membendung konflik Pilkada DKI tidak menjalar ke Pilgub Jabar. Ia mengendus konflik Pilkada DKI kemarin bakal terjadi juga di Jawa Barat.

    Baca juga: Pilgub Jabar, Hanura Pilih Dedi Mulyadi ketimbang Ridwan Kamil  

    "Mengapa dibangun koalisi itu? Karena saya melihat ada fenomena pertarungan politik ala DKI akan dibawa ke Jabar," ucap Dedi saat menghadiri Rakorda Hanura Jawa Barat, di Kota Bandung, Jumat, 21 April 2017.

    Dedi menambahkan, setelah membangun koalisi yang diberi nama Koalisi Jawa Barat itu, pihaknya akan merumuskan program dan strategi politik dalam pertarungan Pilkada 2018. Ia mengharapkan, koalisi itu bisa membangun iklim yang sejuk di Pilkada nanti.

    "Kita bikin poros adem. Bahwa di DKI sudah selesai. Sekarang tidak ada kaitannya lagi dengan DKI," ujarnya.

    Namun, ia belum bisa memastikan siapa calon yang bakal diusung oleh koalisi tersebut. Ia mengatakan, Partai Golkar akan mengumumkan nama bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jabar setelah rapat pimpinan, 26 April 2017.

    "Kita bikin dulu kerangkanya. Jangan nama-nama dulu," ujar dia.

    Harapan untuk Pilkada Jabar yang damai pun disampaikan oleh Walikota Bandung Ridwan Kamil. Ridwan yang sudah mantap maju sebagai bakal calon gubernur Jawa Barat mengharapkan Pilkada di Jawa Barat harus berkaca pada Pilgub DKI. Ia tidak ingin konflik Pilgub di DKI menjalar ke Pilgub Jawa Barat. "Kita bisa kampanye tanpa ribut-ribut seperti di Jakarta. Nanti di Jabar harus jadi percontohan," ujar dia.

    IQBAL LAZUARDI S


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Rencana Pendapatan dari Pajak 2019 BPRD DKI Jakarta

    Badan Pajak dan Retribusi Daerah DKI Jakarta menetapkan target pendapatan dari pajak sebesar Rp 44,18 triliun pada 2019. Berikut rincian target BPRD.