Keraton Solo Gelar Tingalan Jumenengan PB XIII di Tengah Konflik

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah pasukan Keraton Kasunan Surakarta mengikuti kirab budaya menyambut munas Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies (ASITA) melintas di Jalan Slamet Riyadi, Solo. TEMPOAndry Prasetyo

    Sejumlah pasukan Keraton Kasunan Surakarta mengikuti kirab budaya menyambut munas Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies (ASITA) melintas di Jalan Slamet Riyadi, Solo. TEMPOAndry Prasetyo

    TEMPO.CO, Surakarta - Wali Kota Surakarta FX HAdi Rudyatmo mengatakan bahwa persiapan pelaksanaan upacara adat Tingalan Jumenengan di Keraton Kasunanan Surakarta sudah siap. Dia memastikan acara tahunan itu bisa terlaksana dengan lancar.

    "Saat ini persiapannya sudah 99 persen," katanya dalam jumpa pers di Keraton Kasunanan Surakarta, Jumat 21 April 2017. Saat ini, pihaknya tinggal melakukan pengecekan akhir sebelum pelaksanaan acara pada Sabtu siang, 22 April 2017.

    Baca juga:

    Konflik Keraton Surakarta, Dua Kubu Akhirnya Bertemu

    Penyelenggaraan upacara adat itu memang mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Kota Surakarta. Kepanitiaan acara itu juga berasal dari unsur pemerintah serta pihak Keraton Surakarta.

    "Penyelenggaraan Tingalan Jumenengan tidak bisa berjalan sempurna selama beberapa tahun terakhir," kata Rudyatmo. Hal itu terkait konflik internal yang terjadi selama ini.

    Salah satu adik Paku Buwana XIII, KGPH Benowo menyebut bahwa Tingalan Jumenengan merupakan upacara adat paling penting di keraton. "Upacara ini memperingati ulang tahun bertahtanya raja," katanya.

    Bagian penting dari upacara itu adalah pementasan tari Bedhaya Ketawang. Tarian itu hanya boleh dipentaskan saat Tingalan Jumenengan. "Saat ini penarinya juga sudah siap," katanya.

    AHMAD RAFIQ


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    RZWP3K, Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

    Sebanyak 21 provinsi telah menerbitkan Peraturan Daerah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang dianggap tak berpihak pada nelayan.