Pembahasan UU MD3 Tertunda, Tunggu Sikap Fraksi DPR

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • (kiri-kanan) Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) Saifullah Tamliha, Wakil Ketua Baleg Firman Soebagyo, Anggota DPR dari Fraksi PDIP Masinton Pasaribu dan Pengamat Hukum Rahmat Bagja dalam diskusi di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, 29 Januari 2016. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    (kiri-kanan) Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) Saifullah Tamliha, Wakil Ketua Baleg Firman Soebagyo, Anggota DPR dari Fraksi PDIP Masinton Pasaribu dan Pengamat Hukum Rahmat Bagja dalam diskusi di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, 29 Januari 2016. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Firman Soebagyo mengatakan pihaknya masih menunggu sikap fraksi dewan dalam pembahasan revisi Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD. Beberapa partai belum menentukan sikap terkait beberapa poin perubahan dalam UU MD3.

    "Kemarin ditugaskan kepada kapoksi untuk lapor ke fraksinya. Ternyata sampai hari ini sikap fraksi belum ada, baru NasDem dan Hanura," kata Firman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis 20 April 2017.

    Baca juga:
    Usulan Perubahan UU MD3 Masuk Paripurna DPR

    Pembahasan Revisi UU MD3 Dipercepat, PDIP Mulai Siapkan Nama

    Dalam rapat dengan pemerintah, Firman menjelaskan ada kesepakatan penambahan substansi, norma, dan pasal baru oleh beberapa fraksi seperti Partai Hanura, PKB, Gerindra, dan PPP. "Ini terkait penambahan struktur pimpinan dan kewenangan DPD," kata dia.

    Selain itu, tertundanya pembahasan, kata Firman, terjadi lantaran pihak pemerintah masih harus berkonsultasi terkait pembahasan Daftar Inventaris Masalah. "Apakah pemerintah setuju atau tidak. Kalau gak setuju berarti akan deadlock," kata Firman.

    Baca pula:

    Pemerintah dan DPR Sepakat Revisi UU MD3 Dibahas di Panja
    Baleg Ubah Enam Pasal UU MD3, PDIP Dapat Kursi Pimpinan DPR

    Anggota Baleg dari fraksi PDI Perjuangan Hendrawan Supraktikno menjelaskan penundaan pembahasan membuka ruang pembahasan yang lebih panjang. Tujuannya mengakomodasi masukan dari setiap fraksi. "Karena ini revisi inisiatif DPR," kata Hendrawan.

    PDI Perjuangan, kata dia, menginginkan pembahasan selesai pada masa sidang sebelum masa reses pada 29 April 2017. Sebab, pemerintah memiliki niat baik untuk segera merampungkan revisi dengan minimnya perubahan yang diajukan. "Ini artinya political will-nya untuk menciptakan stabilitas nasional," kata dia.

    ARKHELAUS W.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Sidang MK Terkait Sengketa Pilpres 2019 Berlangsung Dua Pekan

    Sidang MK terkait sengketa Pilpres 2019 memasuki tahap akhir. Majelis hakim konstitusi akan membacakan putusannya pada 27 Juni. Ini kronologinya.