Ada Soal Freeport dalam Bincang Presiden Jokowi dan Wapres Pence

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Presiden Amerika Serikat Micahel Pence berbincang dengan Presiden Indonesia, Jokowi saat berkunjung ke Istana Kepresidenan di Jakarta, 20 April 2017. REUTERS

    Wakil Presiden Amerika Serikat Micahel Pence berbincang dengan Presiden Indonesia, Jokowi saat berkunjung ke Istana Kepresidenan di Jakarta, 20 April 2017. REUTERS

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan bahwa masalah izin usaha pertambangan khusus Freeport sempat disinggung Presiden Joko Widodo dalam kunjungan Wakil Presiden Amerika Serikat Mike Pence. Luhut mengklaim Pence puas dengan penjelasan Presiden Joko Widodo soal Freeport.

    "Pence sangat puas dengan penjelasan Presiden Joko Widodo," ujar Luhut saat dicegat awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis, 20 April 2017.

    Baca juga:
    3 Hari Wapres AS di Indonesia, Apa Pesan Trump untuk Jokowi?

    Sebagaimana diketahui, IUPK Freeport masih bermasalah hingga saat ini. Freeport kurang puas dengan syarat-syarat penggantian kontrak kerja menjadi IUPK yang berarti mereka harus mengikuti kebijakan perpajakan yang bersifat prevailing serta melakukan divestasi saham 51 persen.

    Hingga berita ini ditulis, negosiasi antara pemerintah Indonesia dan Freeport masih berlanjut dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai leading sector-nya. Pemerintah sendiri optimistis Freeport akan menuruti syarat-syarat IUPK yang ditetapkan.

    Baca pula:
    Presiden Jokowi dan Wapres AS Bahas Investasi dan Perdamaian

    Luhut mengatakan, hal yang dijelaskan Presiden Joko Widodo kepada Pence lebih banyak berkaitan dengan divestasi 51 persen saham Freeport. Menurut Luhut, Presiden Joko Widodo perlu menjelaskan kepada Pence alasan di balik kenapa pemerintah Indonesia menghendaki saham sebesar 51 persen.

    Untuk hal yang lain, misalnya yang berkaitan dengan pajak prevailing, Luhut mengatakan bahwa hal itu hanya disinggung sedikit. Presiden Joko Widodo, kata ia, lebih memprioritaskan masalah divestasi tadi serta pembahasan soal kerja sama bilateral ekonomi.

    "Masa rakyat kita minta saham lebih banyak gak boleh?" ujar Luhut.

    ISTMAN M.P.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    RZWP3K, Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

    Sebanyak 21 provinsi telah menerbitkan Peraturan Daerah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang dianggap tak berpihak pada nelayan.