Hak Angket E-KTP, Fadli Zon: DPR Tak Intervensi Proses Hukum KPK

Reporter

Editor

Dwi Arjanto

Ketua DPR Setya Novanto melambaikan tangan saat berjalan bersama Wakil Ketua DPR Fadli Zon dan Agus Hermanto seusai mengikuti Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, 15 Maret 2017. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.COJakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon mengatakan pengajuan hak angket Komisi Pemberantasan Korupsi bukan berarti mengintervensi proses hukum yang sedang dilakukan lembaga antirasuah tersebut. "Tentu kita kan melihat bagaimana perkembangannya," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 20 April 2017.

Sebelumnya, pimpinan DPR bakal mempertimbangkan usul Komisi III tentang wacana pengguliran hak angket kepada KPK. Ini terkait dengan permintaan Komisi untuk membuka rekaman pemeriksaan Miryam S. Haryani dalam kasus dugaan korupsi pengadaan proyek kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP).

Baca:
 Kasus E-KTP, KPK Tidak Akan Buka Rekaman Miryam S. Haryani di DPR

"Kalau memang Komisi berharap ada itu (hak angket), ya kami akan proses sesuai dengan prosedur yang berlaku," kata Fadli Zon. Pengajuan hak angket adalah domain komisi hukum tersebut. Pimpinan Dewan, kata Fadli, hanya meneruskan pengajuan hak angket tersebut. 

Fadli menambahkan, pengajuan hak angket oleh Komisi III adalah hak Dewan untuk melakukan penyelidikan terhadap kasus yang ditangani KPK. "Saya kira tidak masalah," ujar politikus Partai Gerindra ini. 

Simak pula:
 Pilkada DKI Muluskan Prabowo Jadi Presiden, Ini Kata Gerindra

Dalam rapat kerja Komisi Hukum dan KPK, sejumlah anggota dan pemimpin Komisi meminta rekaman pemeriksaan terhadap Miryam, politikus Hanura, dibuka. Sejumlah anggota Dewan menilai ada kejanggalan dalam pengusutan kasus ini lantaran banyaknya anggota Dewan yang diduga terlibat.

Ketua KPK Agus Rahardjo menjelaskan, pihaknya berkukuh tidak mau membuka rekaman pemeriksaan. Sebab, menurut dia, Miryam saat ini sedang berstatus sebagai tersangka kesaksian palsu. Pemeriksaan terhadap Miryam dalam kasus ini masih berlangsung.

ARKHELAUS W. | AHMAD FAIZ






Komisi VII Rekomendasikan Audit dan Ganti Kepala BRIN, MPI Beri Apresiasi

1 jam lalu

Komisi VII Rekomendasikan Audit dan Ganti Kepala BRIN, MPI Beri Apresiasi

Selain pergantian Kepala BRIN, MPI juga mengusulkan untuk melakukan koreksi total terhadap segenap kebijakan BRIN selama ini.


Komisi VII DPR 'Mengamuk' Setelah Dituding Pakai Dana BRIN Berujung Desakan Kepala Diganti

4 jam lalu

Komisi VII DPR 'Mengamuk' Setelah Dituding Pakai Dana BRIN Berujung Desakan Kepala Diganti

Komisi VII DPR RI mendesak pemerintah segera mengganti Kepala BRIN mengingat permasalahan di tubuh lembaga itu


Sandiaga Uno Sebut Fadli Zon Pegang Fakta Perjanjian Politik Prabowo dan Anies Baswedan

8 jam lalu

Sandiaga Uno Sebut Fadli Zon Pegang Fakta Perjanjian Politik Prabowo dan Anies Baswedan

Nama Fadli Zon muncul dalam pusaran perjanjian politik yang pernah dibuat oleh Prabowo Subianto, Anies Baswedan, dan Sandiaga Uno.


Mahasiswa UI Tewas Ditabrak Jadi Tersangka, Politikus NasDem: Polisi Tidak Berempati

8 jam lalu

Mahasiswa UI Tewas Ditabrak Jadi Tersangka, Politikus NasDem: Polisi Tidak Berempati

Politikus Partai NasDem Taufik Basari menganggap polisi tidak berempati lantaran menetapkan mahasiswa UI yang tewas ditabrak jadi tersangka.


Program Food Estate Dinilai Gagal, Apa Itu Food Estate?

9 jam lalu

Program Food Estate Dinilai Gagal, Apa Itu Food Estate?

Food estate menjadi Program Strategis Nasional 2020-2024 untuk menjaga ketahanan pangan di dalam negeri.


Dinasti Politik Keluarga Jokowi Mencuat, DPR Disarankan Bikin Aturan Khusus

18 jam lalu

Dinasti Politik Keluarga Jokowi Mencuat, DPR Disarankan Bikin Aturan Khusus

Aturan soal dinasti politik dinilai perlu dibuat setelah putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep, menyatakan juga ingin masuk ke dunia politik.


Sandiaga Uno Ceritakan Ihwal Perjanjian Dia, Anies, dan Prabowo Menjelang Pilgub DKI 2017

22 jam lalu

Sandiaga Uno Ceritakan Ihwal Perjanjian Dia, Anies, dan Prabowo Menjelang Pilgub DKI 2017

Sandiaga Uno menjelaskan perjanjian yang pernah dibuat lalu diteken oleh dia, Prabowo dan Anies pada 2017. Apa isinya?


Wakil Ketua MPR Bilang Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Tergantung Kesepakatan Politik

1 hari lalu

Wakil Ketua MPR Bilang Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Tergantung Kesepakatan Politik

Perpanjangan masa jabatan kepala desa merupakan bagian dari aspirasi yang ada di tengah masyarakat yang terbuka dibahas oleh DPR.


Mahasiswa UI Tewas Tertabrak, Fadli Zon: Harus Ada Keadilan, Apalagi yang Dihadapi Arogan

2 hari lalu

Mahasiswa UI Tewas Tertabrak, Fadli Zon: Harus Ada Keadilan, Apalagi yang Dihadapi Arogan

"Harus ada keadilan menyangkut nyawa manusia. Apalagi yang dihadapi manusia arogan," kata Fadli Zon soal kasus mahasiswa UI tewas tertabrak


Tolak Kenaikan Biaya Haji, Fadli Zon: Ada Potensi Korupsi, Perlu Audit Khusus

2 hari lalu

Tolak Kenaikan Biaya Haji, Fadli Zon: Ada Potensi Korupsi, Perlu Audit Khusus

Anggota DPR RI Fadli Zon menolak usulan kenaikan biaya haji. Menurutnya ada potensi korupsi di sana sehingga perlu audit khusus.