Jokowi Teken Perpres Asian Games 2018, Menteri Puan Mengaku Lega

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Presiden Jusuf Kalla didampingi Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani (kiri) dan Menpora Imam Nahrawi (kanan), memberikan keterangan pers usai menggelar rapat persiapan penyelenggaraan Asian Games 2018, di Kementerian Pemuda dan Olah raga, Jakarta, 15 Maret 2017. Rapat tersebut membahas segala persiapan penyelenggaraan Asian Games 2018 serta pencapaian prestasi yang ditargetkan mampu menembus 8-10 besar dengan minimal meraih 23 medali emas. TEMPO/Imam Sukamto

    Wakil Presiden Jusuf Kalla didampingi Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani (kiri) dan Menpora Imam Nahrawi (kanan), memberikan keterangan pers usai menggelar rapat persiapan penyelenggaraan Asian Games 2018, di Kementerian Pemuda dan Olah raga, Jakarta, 15 Maret 2017. Rapat tersebut membahas segala persiapan penyelenggaraan Asian Games 2018 serta pencapaian prestasi yang ditargetkan mampu menembus 8-10 besar dengan minimal meraih 23 medali emas. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani yang menjadi Wakil Ketua Pengarah Asian Games 2018 mengaku lega Presiden Joko Widodo telah meneken Perpres Penyelenggaraan Asian Games. Ia mengatakan, hal itu akan mempermudah kinerja panitia penyelenggara ke depannya.

    "Insya Allah (penandatangan Perpres) akan mempercepatan penyelenggaraan Asian Games 2018," ujar Puan saat ditemui di Istana Kepresidenan, Selasa, 18 April 2017.

    Baca: Teken Perpres Asian Games 2018, Ini Pesan Presiden Jokowi

    Seperti diketahui, tahapan penyelenggaraan Asian Games 2018 sempat jalan di tempat karena tidak adanya Perpres Penyelenggaraan Asian Games 2018 atau yang selama ini dikenal sebagai Perpres Pengadaan Barang dan Jasa Terkait Penyelenggaraan Asian Games. Sebab, tanpa Perpres itu, INASGOC (Indonesian Asian Games Organizing Committee) selaku penyelenggara Asian Games tidak bisa mencairkan dana APBN dan mencari dana tambahan.

    Asian Games 2018 yang digelar di Palembang dan Jakarta, diproyeksikan memakan biaya maksimal sekitar Rp 8 triliun atau minimal sekitar Rp 4 triliun. Sejauh ini, dana yang tersedia baru sekitar Rp 500 miliar yang berasal dari APBN. Rencananya, untuk melengkapi kekurangan itu, penyelenggara akan mencari dana tambahan dari sponsor.

    Puan mengatakan, penandatangan perpres itu oleh Jokowi mempermudah dalam membujuk sponsor untuk membantu pendanaan ke Asian Games 2018. Sebab, dengan adanya Perpres, maka ada acuan untuk memberikan kepastian hukum.

    Baca: Wapres JK Jumpa Komite Olimpiade Asia Bahas Asian Games 2018

    Calon sponsor sendiri, kata Puan, telah dijajaki. Ia mengklaim tiap pekan ada pembicaraan inten antara calon sponsor, penyelenggara, dan kementerian-kementerian yang terlibat. Ia optimistis dalam waktu dekat calon-calon sponsor tersebut sudah menjadi sponsor sepenuhnya.

    Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, penyelenggara sudah menjajaki belasan hingga puluhan calon sponsor. Dan, berdasarkan perhitungan sejauh ini, calon-calon sponsor itu bisa menyuntikkan dana segar hingga Rp 1,5 triliun.

    "Harapannya kami bisa segera mendata dan memetakan mana saja sponsor yang sudah siap untuk bergotong royong menyelenggarakan Asian Games. Kami tidak meminta uang, tetapi support yang menguntungkan semua pihak. Kami optimistis itu bisa tercapai," ujar Puan.

    Secara terpisah, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi menyampaikan bahwa Perpres yang telah diteken presiden itu juga mengatur INASGOC sebagai Badan Layanan Umum. Tujuannya, untuk mempermudah pengelolaan dana yang didapat penyelenggara dari Asian Games.

    Ia berharap, dengan INASGOC sebagai BLU, penyelenggara bisa menggunakan dana pemasukkan Asian Games untuk biaya operasional hingga perhelatan usai. Jika dengan mekanisme murni, biasanya, uang pemasukkan akan ke kas negara dahulu sebelum disalurkan lagi ke penyelenggara.

    "Hal itu hanya berlaku untuk dana yang bukan berasal dari APBN. Jadi, dana APBN tetap dikelola dengan mekanisme APBN, yang di luar itu tidak," ujarnya.

    ISTMAN M.P.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Dampak Screen Time pada Anak dan Cara Mengontrol

    Sekitar 87 persen anak-anak berada di depan layar digital melebihi durasi screen time yang dianjurkan.