Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Panitia E-KTP Tak Ikuti Saran, LKPP: Sekarang Ketemu di Tipikor

image-gnews
E-KTP: Satu Proyek, Berjibun Masalah
E-KTP: Satu Proyek, Berjibun Masalah
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Penanganan Permasalahan Hukum Lembaga Kajian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Setya Budi Arijanta mengatakan lembaganya tak pernah setuju dengan usul sembilan paket pekerjaan e-KTP yang disatukan. Namun usulan LKPP agar sembilan paket ini dipecah selalu dimentahkan oleh panitia pengadaan e-KTP.

Selain rawan korupsi, penggarapan sembilan paket pekerjaan yang dijadikan satu juga mustahil bisa selesai dalam waktu dua tahun. "Itu enggak masuk akal berdasarkan analisis kami ya," kata Setya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin, 17 April 2017.

Baca: Korupsi E-KTP, Jaksa: Peran Ketua Tim Teknis Sangat Signifikan  

Menurut pengalaman di LKPP, kata Setya, sistem elektronik pengadaan bisa memakan waktu hingga lima tahun. "Kami kan berdasarkan pengalaman, kami juga punya ahli IT, enggak sembarangan berpendapat," ujarnya.

Setya menambahkan alasan panitia tidak mau menuruti saran LKPP adalah karena dikejar waktu. Padahal, kata dia, dipercepat pun tidak akan berdampak apapun. "Enggak ada gunanya menurut kami," katanya.

Setya menegaskan yang terpenting dari pemecahan paket pekerjaan itu adalah agar mendorong kompetisi yang benar sehingga bisa meminimalisir korupsi.

Baca: Sidang E-KTP, Ketua Tim Teknis Pengadaan Akui Sering Dapat Uang

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sayangnya, panitia pengadaan tidak menggubris saran LKPP. Mereka tetap pada pendirian dengan menyatukan sembilan paket pekerjaan. Bahkan karena rekomendasi-rekomendasi LKPP, Setya sempat diadukan ke Presiden karena dianggap menghambat pengadaan proyek e-KTP.

Padahal, menurut Setya, panitia lah yang tidak taat aturan dengan mementahkan saran LKPP. Sebab, dalam peraturan, panitia wajib menaati rekomendasi LKPP. "Kalau enggak ikut rekomendasi kami biasanya ketemunya di sini (pengadilan tipikor)," katanya

MAYA AYU PUSPITASARI

Baca: Kasus E-KTP, KPK dalami Hubungan Andi Narogong dengan Sejumlah Nama

 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

LKPP Sebut Transaksi Pengadaan Barang dan Jasa Lewat E-Katalog Tembus Rp 161,3 Triliun

7 November 2023

LKPP Sebut Transaksi Pengadaan Barang dan Jasa Lewat E-Katalog Tembus Rp 161,3 Triliun

Kepala LKPP Hendrar Prihadi mengatakan realisasi pengadaan produk dalam negeri (PDN) telah mencapai 90 persen.


Kemenperin Terus Dorong Adanya Insentif Fiskal untuk Industri Hijau

28 Februari 2023

Di KTT G20 di Bali, Indonesia memperoleh hasil yang penting: pendanaan untuk transisi energi dan proyek berorientasi lingkungan. Dalam edisi khusus Outlook Ekonomi 2023, Tempo menyoroti membanjirnya pembiayaan hijau atau green financing di Indonesia.
Kemenperin Terus Dorong Adanya Insentif Fiskal untuk Industri Hijau

Kemenperin terus mendorong adanya insentif fiskal bagi perusahaan yang menjalankan program industri hijau.


Tingkatkan Transparansi, PLN Gandeng KPK dan LKPP

13 Juli 2022

Tingkatkan Transparansi, PLN Gandeng KPK dan LKPP

PLN membutuhkan bimbingan dan pengawalan dari KPK dan LKPP


Dengan E-katalog, LKPP Targetkan Efisensi Anggaran 40 Persen

15 Februari 2019

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) merumuskan aturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang baru melalui Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai pengganti dari Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta Perubahannya. (Foto: Dok. LKPP)
Dengan E-katalog, LKPP Targetkan Efisensi Anggaran 40 Persen

LKPP menargetkan efisinsi penyerapan anggaran dalam pengadaan barang dan jasa dengan sistem e-katalog mencaepai 40 persen.


LKPP: Sistem Pengadaan Barang ala Risma Bisa Cegah Korupsi

26 Februari 2018

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini membagikan pengalamannya tentang strategi pembangunan Kota Pahlawan kepada bakal calon wakil gubernur yang diusung PDI Perjuangan, Puti Guntur Soekarno, 22 Januari 2018. TEMPO/Artika Farmita
LKPP: Sistem Pengadaan Barang ala Risma Bisa Cegah Korupsi

Direktur LKPP Setya Budi Arijanta mengatakan sistem pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kota Surabaya di bawah Risma adalah yang terbaik.


LKPP Sebut Proyek E-KTP Telah Bermasalah Sejak Awal

2 Februari 2018

Mantan Ketua Komisi II DPR Chairuman Harahap (kanan) bersama pengacara Hotma Sitompul, dan Direktur Kebijakan Pengadaan Umum Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Setiabudi Arianta (kiri), memberikan keterangan sebagai saksi dalam sidang lanjutan dengan terdakwa Setya Novanto di Pengadilan Tipikor Jakarta, 1 Februari 2018. TEMPO/Imam Sukamto
LKPP Sebut Proyek E-KTP Telah Bermasalah Sejak Awal

ada perbedaan pendapat antara LKPP dengan Kementerian Dalam Negeri, bahwa hanya LKPP yang menyatakan bahwa proyek e-KTP bermasalah.


711 Peserta CPNS 2017 Perebutkan 25 Kursi di LKPP

4 Oktober 2017

Peserta melaksanakan tes melalui Computer Assisted Test (CAT) calon pegawai negeri sipil (CPNS) kementerian Hukum dan HAM di Universitas Tadulako, Palu, Sulawesi Tengah, 11 September 2017. Sebanyak 3020 peserta CPNS Strata satu (S1) mengikuti tes tersebut
711 Peserta CPNS 2017 Perebutkan 25 Kursi di LKPP

Sebanyak 711 peserta CPNS 2017 bersaing memperebutkan 25 kursi di LKPP.


Kepala LKPP Sebut Praktek Korupsi Bergeser ke DPR

25 Juli 2017

Ilustrasi Pungutan liar (Pungli)/Korupsi/Suap. Shutterstock
Kepala LKPP Sebut Praktek Korupsi Bergeser ke DPR

Agus mengatakan pengadaan barang dan jasa masih membuka peluang korupsi terbesar.


LKPP dan Bhinneka.com Sosialisasikan E-Katalog Belanja Pemerintah  

19 Juli 2017

Dua petugas saat menjelaskan cara penggunaan program Whistleblower System, program baru yang diluncurkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), di Jakarta, Senin (30/4). TEMPO/Imam Sukamto
LKPP dan Bhinneka.com Sosialisasikan E-Katalog Belanja Pemerintah  

Bhinneka.com dan LKPP melakukan sosialisasi cara belanja cepat dan tepat melalui e-katalog.


LKPP Rilis Enam Aplikasi Baru Pengadaan Barang dan Jasa  

3 November 2016

Agus Prabowo, Ketua LKPP (lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa). TEMPO/Frannoto
LKPP Rilis Enam Aplikasi Baru Pengadaan Barang dan Jasa  

Setiap tahun LKPP harus memiliki inovasi baru