Penduduk Miskin di Jawa Barat Turun

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Angka kemiskinan Jawa Barat  lebih rendah dari angka kemiskinan nasional, yakni sebesar  11,13 persen  pada tahun 2015 dan 10,70 persen tahun 2016.

    Angka kemiskinan Jawa Barat lebih rendah dari angka kemiskinan nasional, yakni sebesar 11,13 persen pada tahun 2015 dan 10,70 persen tahun 2016.

    INFO JABAR - Pertumbuhan ekonomi Jawa Barat  tahun 2016 mencapai  5,67 persen atau berada di atas  pertumbuhan  ekonomi nasional sebesar 5,02 persen. Hal tersebut berdampak pada menurunnya  persentase  jumlah orang  miskin di Tanah Pasundan.

    "Angka kemiskinan tahun 2015 sebesar 9,57 persen, sedang tahun 2016 di angka 8,77 persen’’  kata Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan pada acara  puncak penyelenggaraan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Jawa Barat tahun 2018 di Bandung,  Kamis, 13 April 1027.

    Angka kemiskinan Jawa Barat  juga lebih rendah dari angka kemiskinan nasional, yakni sebesar  11,13 persen  pada tahun 2015 dan 10,70 persen tahun 2016. Namun,  secara absolut  jumlah penduduk miskin di Jabar  masih cukup besar, mencapai  4 juta jiwa. Hal ini disebabkan  karena jumlah penduduk provinsi ini  yang memang terbanyak  di Indonesia.

    Pertumbuhan ekonomi Jabar juga belum bisa menekan persentase jumlah penganggur. ‘’Tingkat  penganggur terbuka  tahun 2015 sebesar 8,72 persen (nasional 6,18 persen), dan tahun 2016 sebesar 8,89 persen(nasional 5,61%) ,’’ kata Aher, sapaan akrab Ahmad Heryawan.

    Adapun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) , kata Aher,  mencapai 70,19 poin dengan komposisi Indeks Pendidikan 61,39 poin,  Indeks Kesehatan  81,05 poin.

    Aher juga memaparkan sejumlah tantangan pembangunan di tahun 2018.  Salah satunya, kata dia,  yakni globalisasi ekonomi yang menuntut peningkatan daya saing sumber daya manusia ,  produktivitas dan kualitas produksi. Terkait hal tersebut,  dirumuskan 11 prioritas pembangunan di Jawa Barat , di antaranya  akses dan kualitas pendidikan serta keagamaan serta  akses dan kualitas pelayanan kesehatan. Selanjutnya,  kata Aher, diperlukan harmonisasi, sinkronisasi, dan sinergi terkait dengan usulan dan kesepakatan program dari seluruh hirarki pemerintahan.

     Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, meminta  Aher memfokuskan program pemerintahannya  untuk menepati janji kampanye.  "Satu tahun ini, mantapkan agar janji kampanye gubernur (terpenuhi ), skala prioritas DPRD, masukan dari perguruan tinggi, LSM dan Forkopimda, dibuat secara terpadu," kata Tjahjo. (*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tarif Baru Ojek Online di Tiap Zonasi yang Berlaku 18 Juni 2019

    Kementerian Perhubungan telah menetapkan tarif baru ojek online berdasarkan pembagian zona. Kemehub mengefektifkan regulasi itu pada 18 Juni 2019.