INFO JABAR - Pertumbuhan ekonomi Jawa Barat tahun 2016 mencapai 5,67 persen atau berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,02 persen. Hal tersebut berdampak pada menurunnya persentase jumlah orang miskin di Tanah Pasundan.
"Angka kemiskinan tahun 2015 sebesar 9,57 persen, sedang tahun 2016 di angka 8,77 persen’’ kata Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan pada acara puncak penyelenggaraan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Jawa Barat tahun 2018 di Bandung, Kamis, 13 April 1027.
Baca Juga:
Angka kemiskinan Jawa Barat juga lebih rendah dari angka kemiskinan nasional, yakni sebesar 11,13 persen pada tahun 2015 dan 10,70 persen tahun 2016. Namun, secara absolut jumlah penduduk miskin di Jabar masih cukup besar, mencapai 4 juta jiwa. Hal ini disebabkan karena jumlah penduduk provinsi ini yang memang terbanyak di Indonesia.
Pertumbuhan ekonomi Jabar juga belum bisa menekan persentase jumlah penganggur. ‘’Tingkat penganggur terbuka tahun 2015 sebesar 8,72 persen (nasional 6,18 persen), dan tahun 2016 sebesar 8,89 persen(nasional 5,61%) ,’’ kata Aher, sapaan akrab Ahmad Heryawan.
Adapun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) , kata Aher, mencapai 70,19 poin dengan komposisi Indeks Pendidikan 61,39 poin, Indeks Kesehatan 81,05 poin.
Baca Juga:
Aher juga memaparkan sejumlah tantangan pembangunan di tahun 2018. Salah satunya, kata dia, yakni globalisasi ekonomi yang menuntut peningkatan daya saing sumber daya manusia , produktivitas dan kualitas produksi. Terkait hal tersebut, dirumuskan 11 prioritas pembangunan di Jawa Barat , di antaranya akses dan kualitas pendidikan serta keagamaan serta akses dan kualitas pelayanan kesehatan. Selanjutnya, kata Aher, diperlukan harmonisasi, sinkronisasi, dan sinergi terkait dengan usulan dan kesepakatan program dari seluruh hirarki pemerintahan.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, meminta Aher memfokuskan program pemerintahannya untuk menepati janji kampanye. "Satu tahun ini, mantapkan agar janji kampanye gubernur (terpenuhi ), skala prioritas DPRD, masukan dari perguruan tinggi, LSM dan Forkopimda, dibuat secara terpadu," kata Tjahjo. (*)