Dosen PTN Baru, Menteri Nasir: Dana Pendidikan Ditambah Rp 10 T

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Mohammad Nasir. TEMPO/Aditia Noviansyah

    Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Mohammad Nasir. TEMPO/Aditia Noviansyah

    TEMPO.CO, Pangkal Pinang - Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi M. Nasir mengatakan kementeriannya akan mengucurkan dana sebesar Rp 10 triliun untuk tambahan dana abadi pendidikan.

    "Pada 2017 kami mengharapkan tambahan Rp 10 triliun ke dalam dana pendidikan yang nantinya hasil pengelolaan dananya digunakan untuk beasiswa dosen dan lainnya," ujar Nasir di Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Jumat, 14 April 2017.

    Baca juga: Menristekdikti Minta PTS Tingkatkan Kualitas, Ini Alasannya

    Kucuran dana tersebut diperkirakan akan terus meningkat menjadi Rp 150 triliun pada 2018. "Kami mengharapkan pada 2030 kita bisa memiliki anggaran untuk pendidikan mencapai Rp 400 triliun," katanya.

    Nasir memberi prioritas kepada dosen-dosen yang mengajar di perguruan tinggi negeri baru (PTNB) untuk melanjutkan pendidikan hingga ke jenjang doktor. "Lalu bagaimana mengganti dosen yang ada sekarang lagi belajar. Kami minta agar kerja sama dengan pemerintah daerah agar pegawainya yang sudah pascasarjana ditarik ke Kemristekdikti dan bisa mengajar. Tahun depan kami berharap ada kuota penerimaan dosen untuk PTNB," kata dia.

    Simak pula: Menteri Riset: Revitalisasi Politeknik Tingkatkan Mutu Lulusan

    Dia memberi contoh Universitas Bangka Belitung yang merupakan PTNB dan saat ini memiliki 186 dosen. Sebagian besar dosen Universitas Bangka Belitung sedang menempuh pendidikan. "Kami menargetkan pada 2024 semua dosen Universitas Bangka Belitung sudah doktor semua," kata dia.

    Dalam kesempatan itu, Nasir meminta PTNB untuk menentukan milestone atau tonggak pencapaian selama 20 tahun ke depan. "Terutama untuk PTNB seperti Universitas Bangka Belitung. Jadi perlu suatu organisasi yang baik, yang mengetahui apa yang harus dikerjakan hingga 20 tahun ke depan," katanya.

    Lihat juga: Mendikti: Perguruan Tinggi Kekurangan 38 Ribu Dosen Kesehatan

    Dengan adanya tonggak pencapaian tersebut, universitas tahu apa yang dikerjakan dan tidak berganti-ganti kebijakan. "Jangan sampai ganti rektor, ganti lagi kebijakan. Ganti rektor seharusnya menguatkan kebijakan yang sudah ada, bukan malah menggantinya," katanya dia.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    RZWP3K

    Sebanyak 21 provinsi telah menerbitkan Peraturan Daerah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang dianggap tak berpihak pada nelayan.