Novel Baswedan Diteror, ICW Sarankan KPK Bentuk Unit Mirip SWAT

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Emerson Yuntho. ANTARA/Jessica Helena Wuysang

    Emerson Yuntho. ANTARA/Jessica Helena Wuysang

    TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perlu membentuk Unit Khusus Keamanan KPK setelah kasus penyidik KPK Novel Baswedan yang disiram air keras. Ia menjelaskan unit ini mirip tim Special Weapons And Tactics (SWAT) di kepolisian Amerika Serikat.

    Unit ini diperlukan karena selama 14 tahun terakhir ini berbagai upaya teror terus terjadi terhadap KPK. “Maka sudah seharusnya KPK punya unit keamanan tersendiri (guardian of KPK),” kata Emerson lewat pesan singkat, Jumat, 14 April 2017.

    Baca juga: Jokowi Diminta Bentuk Tim Independen Usut Kasus Novel Baswedan

    Dengan mengadopsi tim SWAT di Kepolisian Amerika, nantinya personel unit ini direkrut dan dilatih secara khusus. “Dan bahkan dapat dipersenjatai,” tuturnya.

    Emerson menjelaskan tugas unit ini yaitu: mengawal penyidik, pegawai, dan pimpinan KPK dalam kondisi khusus, melakukan operasi senyap atau pengamanan untuk membantu tugas-tugas dibidang penindakan termasuk operasi tangkap tangan. “Dan melakukan pengusutan dan penangkapan pelaku teror terhadap KPK,” ucapnya.

    Sebelumnya, penyidik KPK Novel Baswedan mendapat serangan dari dua orang yang tidak dikenal pada Selasa lalu. Wajahnya disiram dengan air keras saat ia pulang dari masjid di dekat rumahnya, Kelapa Gading, Jakarta Utara, selepas menunaikan salat subuh.

    Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan banyak penyidik KPK yang rentan mendapat serangan lantaran terekspos ke publik. Pihaknya pun kini tengah memitigasi resiko ancaman itu terhadap para penyidik KPK. Ia menilai pengamanan terhadap penyidik perlu ditambah.

    AHMAD FAIZ


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Anwar Usman dan 8 Hakim Sidang MK dalam Gugatan Kubu Prabowo

    Mahkamah Konstitusi telah menunjuk Anwar Usman beserta 8 orang hakim untuk menangani sengketa pemilihan presiden 2019.