Jokowi Diminta Bentuk Tim Independen Usut Kasus Novel Baswedan

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Penyidik KPK Novel Baswedan tiba di Rumah Sakit Mata Jakarta Eyes Center di Menteng, Jakarta Pusat, 11 April 2017. TEMPO/Yohanes Paskalis

    Penyidik KPK Novel Baswedan tiba di Rumah Sakit Mata Jakarta Eyes Center di Menteng, Jakarta Pusat, 11 April 2017. TEMPO/Yohanes Paskalis

    TEMPO.CO, Jakarta - Wadah Pegawai KPK meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi membentuk tim gabungan pencari fakta yang independen untuk mengusut penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan.

    "Kami konsisten meminta dan mendorong presiden untuk membongkar berbagai teror kepada KPK melalui pembentukan tim  gabungan pencari fakta yang independen," ujar Ketua I Wadah Pegawai KPK, Hery Nurudin dalam aksinya di depan Gedung KPK, Kamis, 13 April 2017.

    Baca: JK Pesan pada KPK: Cari Perawatan Terbaik bagi Novel Baswedan

    Dalam aksi bertajuk 'Peduli Novel Baswedan' itu sekitar seratusan pegawai KPK yang terhimpun dalam Wadah Pegawai KPK menggelar doa bersama untuk kesembuhan Novel Baswedan yang kini menjalani perawatan di rumah sakit di Singapura. "Semoga Pak Novel segera diberi kesembuhan," ujar Hery.

    Mewakili Wadah Pegawai KPK, Hery, berharap kejadian yang menimpa Novel tidak terjadi lagi. "Kami tentu berharap kejadian ini tidak terjadi lagi. Namun, kami semua tidak takut dengan teror dan siap memberantas korupsi," ujar dia.

    Dalam aksi itu, Wadah Pegawai KPK juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, pimpinan lembaga, serta seluruh pihak yang sudah memberikan dukungan kepada KPK.

    Baca: Kapolda: Wajah Penganiaya Novel Baswedan Tidak Tampak di CCTV  

    Hery juga menegaskan, kejadian yang menimpa Novel tidak menyurutkan semangat pegawai KPK dalam memberantas Korupsi. "Kami mengajak seluruh komponen masyarakat untuk terlibat aktif bersama kami memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya," kata dia.

    GRANDY AJI | ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Protokol PSBB Masa Transisi di DKI Jakarta, Ada Rem Darurat

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan PSBB Masa Transisi mulai 5 Juni 2020. Sejumlah protokol harus dipatuhi untuk menghindari Rem Darurat.