Penjelasan Bupati Tasik Tak Setuju Ibukota Pindah ke Palangkaraya

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Bupati Tasikmalaya Uu Ruzhanul Ulum, Kapolres Tasikmalaya Wijonarko dan Ketua MUI Kab. Tasikmalaya Ii Abdul Basit dan para alim ulama membawa spanduk usai penandatanganan penolakan keberadaan ISIS di Mesjid Agung Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat,  8 Agustus 2014. ANTARA /Adeng Bustomi

    Bupati Tasikmalaya Uu Ruzhanul Ulum, Kapolres Tasikmalaya Wijonarko dan Ketua MUI Kab. Tasikmalaya Ii Abdul Basit dan para alim ulama membawa spanduk usai penandatanganan penolakan keberadaan ISIS di Mesjid Agung Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, 8 Agustus 2014. ANTARA /Adeng Bustomi

    TEMPO.CO, Tasikmalaya - Bupati Tasikmalaya, Uu Ruzhanul Ulum menolak jika ibukota negara pindah ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Hal ini menyusul wacana pemerintah yang akan memindahkan ibukota.

    “Saya tidak setuju ibukota negara pindah ke sana,” kata Uu saat ditemui di Pendapa Lama Kabupaten Tasikmalaya, Kamis 13 April 2017.

    Baca: Ibu Kota Pindah ke Palangkaraya, Bagaimana Nasib Jakarta?

    Dia beralasan, Jakarta telah dipilih sebagai ibukota oleh pemerintah terdahulu. Uu yakin, pemerintah saat itu memilih Jakarta berdasarkan pemikiran. “Tidak menutup kemungkinan hasil istikharah para ulama, dan juga hasil ilmu yang dimiliki pada hari itu,” jelas Uu.

    Alasan lain, tambah Uu, secara geografis Jakarta dekat dengan daerah manapun. Kata dia, Jakarta sudah tertata dengan rapi, pemerintahannya sudah daerah khusus. “Jika ke Palangkaraya jauh,” ucapnya.

    Disinggung kemacetan dan banjir yang kerap terjadi di Jakarta, Uu mengatakan, hal itu bukan alasan mendesak kepindahan ibukota. Kemacetan, kata dia bisa diatasi. “Kok daerah lain bisa mengatasi macet, bukan hal sulit. Tinggal ada kemauan, ketegasan. Jika ada kemauan, anggaran disiapkan,” ujarnya.

    Baca: Palangka Raya Jadi Ibu Kota: Dari Bung Karno Hingga Jokowi

    Oleh karenanya, Uu sebagai kepala daerah berharap ibukota negara tetap di DKI Jakarta. “Saya harap tidak (pindah), masalah kemacetan bisa ditanggulangi pemerintah,” jelas Uu.

    Ihwal masalah macet dan banjir, Uu meminta masalah yang terjadi di DKI Jakarta tersebut tidak hanya ditangani pemerintah provinsi, tapi ditangani pula oleh pemerintah pusat. Kewenangan pemerintah pusat, kata dia, luas dan anggarannya pun besar.

    “Harus ada sinergitas dan keberanian dalam membuat keputusan untuk Jakarta lebih nyaman, lebih mudah dijangkau masyarakat lain,” kata dia.

    CANDRA NUGRAHA

    Baca: Pindah Ibu Kota, Tak Cukup Satu Periode Presiden


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kecelakaan Tol Cipali Dipicu Bus yang Supirnya Diserang Penumpang

    Kecelakanan Tol Cipali melibatkan empat kendaraan beruntun di kilometer 150, Senin dinihari, 17 Juni 2019 dipicu serangan penumpang pada supir.