DPRD Jawa Tengah: Pejabat Publik Kok Jadi Inisiator Cabang FPI?

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Laskar Front Pembela Islam (FPI) mengawal mobil Imam Besar FPI Rizieq Shihab pada aksi damai 112 di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, 11 Februari 2017. Aksi damai ini diisi dengan tausiyah dan doa bersama untuk keselamatan bangsa. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Laskar Front Pembela Islam (FPI) mengawal mobil Imam Besar FPI Rizieq Shihab pada aksi damai 112 di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, 11 Februari 2017. Aksi damai ini diisi dengan tausiyah dan doa bersama untuk keselamatan bangsa. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Semarang - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Tengah menyayangkan seoarang pejabat publik dari komisioner Komisi Informasi Publik, Zaenal Abidin terlibat sebagai insiator pendirian ormas Front Pembela Islam (FPI). Sikap itu disampaikan karena selama ini FPI sering menyebarkan kebencian dan menimbulkan keresahan masyarakat.

    “Maka kami mengimbau kepada tim pansel KIP untuk lebih berhati dalam memilih anggota atau pejabat publik adhoc lainnya,” kata anggota Komisi hukum dan pemerintahan, DPRD Jateng, Benny Karnadi, Kamis 13 April 2017.

    Baca : Jaya Suprana Ingin Berguru ke Rizieq, FPI: Mereka Sering Bertemu

    Ia menilai keterlibatan Zaenal Abidin seorang komisioner KIP yang menjadi fasilitator terbentuknya ormas FPI di berbagai kota di Jateng tak patut. “Karena FPI itu ormas yg sering bikin resah, melakukan pelanggaran hukum, dan tidak menghargai toleransi,” kata Benny menjelaskan.

    Menurut dia, seharusnya Zaenal Abidin sebagai pejabat publik memahami itu dan menjadi sosok yang toleran dan menghormati hukum. Tercatat FPI akan diinisiasi berdiri di sejumlah kota di Jawa Tengah, di antaranya Semarang, Pekalongan, Kendal, Batang, Salatiga, Sukoharjo, Sragen, Karanganyar dan Kebumen.

    Ketika dimintai konfirmasi, komisioner KIP Zenal Abidin menyatakan justru ingin membawa FPI yang lebih humanis. “Sesuai tujuan ormas pemberdayaan dan melayani, termasuk jika ada masyarakat yang resah ketika ada kemaksiatan,” kata Zaenal.

    Simak pula : Zakir Naik ke Makassar, Laskar FPI Terjunkan 150 Mujahid

    Ia mengaku keterlibatan dirinya di FPI tidak melanggar undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang komisi penyiaran, yang isinya tak melarang komisionernya aktif di ormas. “Begitu pula FPI bagian ormas yang diatur undang-undang nomor 17 tahun 2013,” kata Zaenal.

    Menurut dia, FPI sebenarnya sudah ada di 35 kabupten kota di Jateng, agenda deklarasi yang hendak dilakukan pada Kamis malam 13 April 2017 di Kota Semarang untuk pengukuhan sejumlah pengurus yang telah diajukan ke pimpinan pusat.

    Zaenal tak memungkiri deklarasi FPI di Kota Semarang banyak ditolak oleh publik, meski begitu dia tak mau menyebut siapa saja yang menolak. “ Sudah ada aduan penolakan ke kepolisian,” katanya.

    EDI FAISOL
    Baca juga : Kuota Pendaftar SBMPTN Berbasis Komputer di Malang Hanya 1.650


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Modus Sejumlah Kepala Daerah dan Pejabat DPD Cuci Uang di Kasino

    PPATK menyingkap sejumlah kepala daerah yang diduga mencuci uang korupsi lewat rumah judi. Ada juga senator yang melakukan modus yang sama di kasino.