Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

DPRD Jawa Tengah: Pejabat Publik Kok Jadi Inisiator Cabang FPI?

Editor

Dwi Arjanto

image-gnews
Laskar Front Pembela Islam (FPI) mengawal mobil Imam Besar FPI Rizieq Shihab pada aksi damai 112 di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, 11 Februari 2017. Aksi damai ini diisi dengan tausiyah dan doa bersama untuk keselamatan bangsa. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Laskar Front Pembela Islam (FPI) mengawal mobil Imam Besar FPI Rizieq Shihab pada aksi damai 112 di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, 11 Februari 2017. Aksi damai ini diisi dengan tausiyah dan doa bersama untuk keselamatan bangsa. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Iklan

TEMPO.CO, Semarang - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Tengah menyayangkan seoarang pejabat publik dari komisioner Komisi Informasi Publik, Zaenal Abidin terlibat sebagai insiator pendirian ormas Front Pembela Islam (FPI). Sikap itu disampaikan karena selama ini FPI sering menyebarkan kebencian dan menimbulkan keresahan masyarakat.

“Maka kami mengimbau kepada tim pansel KIP untuk lebih berhati dalam memilih anggota atau pejabat publik adhoc lainnya,” kata anggota Komisi hukum dan pemerintahan, DPRD Jateng, Benny Karnadi, Kamis 13 April 2017.

Baca : Jaya Suprana Ingin Berguru ke Rizieq, FPI: Mereka Sering Bertemu

Ia menilai keterlibatan Zaenal Abidin seorang komisioner KIP yang menjadi fasilitator terbentuknya ormas FPI di berbagai kota di Jateng tak patut. “Karena FPI itu ormas yg sering bikin resah, melakukan pelanggaran hukum, dan tidak menghargai toleransi,” kata Benny menjelaskan.

Menurut dia, seharusnya Zaenal Abidin sebagai pejabat publik memahami itu dan menjadi sosok yang toleran dan menghormati hukum. Tercatat FPI akan diinisiasi berdiri di sejumlah kota di Jawa Tengah, di antaranya Semarang, Pekalongan, Kendal, Batang, Salatiga, Sukoharjo, Sragen, Karanganyar dan Kebumen.

Ketika dimintai konfirmasi, komisioner KIP Zenal Abidin menyatakan justru ingin membawa FPI yang lebih humanis. “Sesuai tujuan ormas pemberdayaan dan melayani, termasuk jika ada masyarakat yang resah ketika ada kemaksiatan,” kata Zaenal.

Simak pula : Zakir Naik ke Makassar, Laskar FPI Terjunkan 150 Mujahid

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Ia mengaku keterlibatan dirinya di FPI tidak melanggar undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang komisi penyiaran, yang isinya tak melarang komisionernya aktif di ormas. “Begitu pula FPI bagian ormas yang diatur undang-undang nomor 17 tahun 2013,” kata Zaenal.

Menurut dia, FPI sebenarnya sudah ada di 35 kabupten kota di Jateng, agenda deklarasi yang hendak dilakukan pada Kamis malam 13 April 2017 di Kota Semarang untuk pengukuhan sejumlah pengurus yang telah diajukan ke pimpinan pusat.

Zaenal tak memungkiri deklarasi FPI di Kota Semarang banyak ditolak oleh publik, meski begitu dia tak mau menyebut siapa saja yang menolak. “ Sudah ada aduan penolakan ke kepolisian,” katanya.

EDI FAISOL
Baca juga : Kuota Pendaftar SBMPTN Berbasis Komputer di Malang Hanya 1.650

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Mantan Napi Korupsi Melenggang Menjadi Anggota Dewan: Nurdin Halid dan Desy Yusandi

4 jam lalu

Nurdin Halid. TEMPO/Subekti
Mantan Napi Korupsi Melenggang Menjadi Anggota Dewan: Nurdin Halid dan Desy Yusandi

ICW temukan 56 mantan napi korupsi ikut dalam proses pencalonan anggota legislatif Pemilu 2024. Nurdin Halid dan Desy Yusandi lolos jadi anggota dewan


Kaesang Pangarep: Perolehan Kursi PSI di DPRD Meningkat Sekitar 200 Persen

7 hari lalu

Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep (tengah) bersama Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni, dan Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie, beserta jajarannya dalam konferensi pers di Basecamp DPP PSI, Jakarta Pusat, Kamis, 21 Maret 2024. TEMPO/Defara
Kaesang Pangarep: Perolehan Kursi PSI di DPRD Meningkat Sekitar 200 Persen

Kaesang Pangarep mengatakan, meski PSI tidak lolos ke Senayan, perolehan kursinya di DPR meningkat sekitar 200 persen.


Sepekan Banjir Semarang, Sejumlah Kelurahan Masih Terendam

9 hari lalu

Foto udara suasana jalur kereta api dan areal stasiun yang terendam banjir di Stasiun Tawang, Semarang, Jawa Tengah, Kamis, 14 Maret 2024. Banjir yang merendam stasiun dengan ketinggian air dari 30 cm - 100 cm akibat intensitas hujan tinggi sejak Rabu (13/3/2024) di daerah itu menyebabkan pelayanan kereta api terganggu serta sejumlah rute perjalanan kereta api dibatalkan dan dialihkan ke rute kota lain baik kedatangan mapupun keberangkatan. ANTARA /Makna Zaezar
Sepekan Banjir Semarang, Sejumlah Kelurahan Masih Terendam

Sepekan setelah banjir Semarang, posko pengungsian sudah ditutup. Namun, masih ada genangan di beberapa kelurahan.


William Aditya Sarana Raih Suara Tertinggi Pemilu 2024 untuk Caleg DPRD DKI Jakarta, Ini Profilnya

11 hari lalu

William Aditya Sarana. TEMPO/Hilman Fathurrahman W
William Aditya Sarana Raih Suara Tertinggi Pemilu 2024 untuk Caleg DPRD DKI Jakarta, Ini Profilnya

Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana meraih suara terbanyak untuk caleg DPRD DKI dalam Pemilu 2024. Di mana dapilnya? Ini profilnya


Mengapa Banjir Selalu Jadi Problem di Semarang dan Pantura?

13 hari lalu

Sejumlah pengendara menerobos hujan dan banjir di Jalan Majapahit, Semarang, Jawa Tengah, Kamis 14 Maret 2024. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkirakan wilayah Pantura, Jawa Tengah bagian tengah dan selatan masih berpotensi dilanda cuaca ekstrem hujan dengan intensitas sedang sampai lebat disertai kilat sekaligus petir akan terjadi hingga Rabu mendatang dan memperingatkan kepada masyarakat agar tetap waspada saat beraktivitas di luar ruangan. ANTARA FOTO/Makna Zaezar
Mengapa Banjir Selalu Jadi Problem di Semarang dan Pantura?

Banjir selalu menjadi masalah di Indonesia. Namun, mengapa Jawa Tengah, terutama Semarang dan Pantura selalu dilanda banjir saban tahun?


Wayan Koster Umumkan Lima Kader PDIP Bali Amankan Tiket ke Senayan

15 hari lalu

Dokumentasi Ketua DPD PDI Perjuangan Bali Wayan Koster saat diwawancara di Denpasar.ANTARA/Ni Putu Putri Muliantari
Wayan Koster Umumkan Lima Kader PDIP Bali Amankan Tiket ke Senayan

Wayan Koster mengatakan PDIP masih menjadi partai terkuat di Pulau Dewata meskipun capres-cawapresnya belum berhasil menang.


Ketua Komisi A DPRD DIY: Tidak Boleh Sweeping Rumah Makan Saat Ramadan

24 hari lalu

Perhelatan Sarkem Fest 2024 digelar di Yogyakarta. (Dok. Dinas Pariwisata Yogyakarta)
Ketua Komisi A DPRD DIY: Tidak Boleh Sweeping Rumah Makan Saat Ramadan

Ketua Komisi A DPRD DIY Eko Suwanto menegaskan tidak boleh ada sweeping rumah makan saat Ramadan. Begini penjelasannya.


Meninggal Dunia Sebelum Kampanye, Caleg PAN Raih Suara Terbanyak di Jabar

25 hari lalu

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menyapa warga saat kampanye terbuka di Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (24/1/2024). Zulkifli Hasan mengajak seluruh simpatisan dan masyarakat untuk memberikan suaranya untuk memenangkan pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024. ANTARA FOTO/Hasrul Said
Meninggal Dunia Sebelum Kampanye, Caleg PAN Raih Suara Terbanyak di Jabar

Meski telah meninggal dunia sebelum masa kampanye, caleg dari partai PAN, mendapatkan raihan suara terbanyak.


Komisioner KPU Jayawijaya Dianiaya Massa Distrik Asotipo, Pleno Dibatalkan

27 hari lalu

Polisi menertibkan sekelompok warga Distrik Asotipo, Jayawijaya, yang menganiaya Komisioner KPU Kabupaten Jayawijaya Alpius Asso di Gedung DPRD, Wamena, Jumat, 1 Maret 2024. Dok. Subbid Penmas Bid Humas Polda Papua.
Komisioner KPU Jayawijaya Dianiaya Massa Distrik Asotipo, Pleno Dibatalkan

Penganiayaan Komisioner KPU dan perusakan Gedung DPRD Jayawijaya berawal saat massa Distrik Asotipo datang membawa alat tajam dan batu.


MK Perbolehkan Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD Maju Pilkada Tanpa Perlu Mengundurkan Diri

27 hari lalu

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo memimpin jalannya sidang perkara nomor 116/PUU-XXI/2023 mengenai uji materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum di Gedung MK, Jakarta, Kamis (29/2/2024). . ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/Spt (ADITYA PRADANA PUTRA/ADITYA PRADANA PUTRA
MK Perbolehkan Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD Maju Pilkada Tanpa Perlu Mengundurkan Diri

MK menyatakan calon anggota DPR, DPD dan DPRD tetap boleh maju pilkada tanpa perlu mengundurkan diri sebagai anggota Dewan.