Tanggul Laut Tergantung pada Proyek Reklamasi

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Tanggul Laut Tergantung pada Proyek Reklamasi

    Tanggul Laut Tergantung pada Proyek Reklamasi

    INFO NASIONAL - Pengembangan kawasan baru melalui reklamasi di Teluk Jakarta akan menentukan kelanjutan pembangunan tanggul laut raksasa (giant sea wall). Sebab, kontribusi dari pihak swasta yang berperan dalam proyek reklamasi menjadi salah satu sumber pembiayaan utama tanggul ini.

    Tanggul laut raksasa untuk mencegah banjir rob merupakan bagian dari Pengembangan Terpadu Pesisir Ibukota Negara atau National Capital Integrated Coastal Development (NCICD). Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono, menjelaskan pembiayaan tanggul laut berasal dari tiga sumber yaitu anggaran daerah, anggaran pusat, dan kontribusi swasta yang berkaitan dengan wilayah itu. “Ada kesepakatan-kesepakatan dalam perjanjian dengan mereka (swasta),” kata Sumarsono.

    Dalam rencana awalnya, pembangunan tanggul laut raksasa mencakup tiga tahap (Fase A hingga C). Tahap A yaitu penguatan garis pantai Jakarta, yang sudah dimulai sejak tahun 2014. Data Kementerian PUPR mencatat, tanggul tahap A akan membentang sepanjang 120,3 kilometer. Dari jumlah itu, sekitar 56,5 kilometer (46,9 persen) akan dibangun pemerintah dan 63,8 kilometer (53,1 persen) dibangun oleh swasta. Adapun Fase B dan C masih dalam kajian.  

    Pemerintah melibatkan swasta karena anggaran negara dipastikan tidak cukup membiayai proyek tanggul laut raksasa yang diperkirakan menelan dana sangat besar. Sebagai contoh, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jakarta 2017 tercatat Rp 70,1 triliun. Dari jumlah itu, hanya sekitar 36 persen sebagai belanja modal infrastruktur.

     

    Itu pun tak seluruhnya dialokasikan bagi Jakarta Utara. Sementara sebagian besar anggaran sudah disiapkan untuk keperluan lain. Demikian pula dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pemerintah Pusat.

    Pernyataan Sumarsono mengonfirmasi kebijakan Presiden Joko Widodo yang memutuskan melanjutkan proyek tanggul yang sudah  peletakan batu pertama (ground breaking) Oktober 2014 lalu. Presiden menilai konsep tanggul menjadi opsi terbaik mencegah Jakarta Utara tenggelam di masa mendatang.

    Saat ini, 40 persen permukaan tanah di wilayah Jakarta rata-rata sudah berada di bawah permukaan air laut. "Proyek tanggul laut raksasa untuk selamatkan Jakarta dari banjir rob," ujar Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro.

    Desain tanggul raksasa akan dilengkapi daerah perkotaan baru dengan melakukan reklamasi laut. Dengan demikian, Jakarta akan menjadi kota yang bersih, sehat, dan punya tata kelola lingkungan yang baik.

    Untuk melancarkan prosesnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono bahkan telah menerbitkan Keputusan Menteri PUPR Nomor.645.KPTS/M/2016 tentang Pembentukan Tim Persiapan Pembangunan Terpadu Pesisir Ibukota Negara. Tim ini telah disahkan pada bulan Februari 2017 yang terdiri dari Ditjen Sumber Daya Air, Ditjen Cipta Karya, Badan Pengembagan Infrastruktur Wilayah, dan Badan Penelitian dan Pengembangan.  

    Pakar Perkotaan dan Lingkungan dari Universitas Indonesia, Rudy Tambunan, menyatakan reklamasi 17 pulau dapat dilaksanakan secara paralel dengan pembangunan tanggul Fase A. Keberadaan tanggul fase awal tersebut dapat menahan banjir rob akibat kenaikan permukaan air laut dan penurunan tanah di Jakarta.

    Mengutip studi Institut Teknologi Indonesia, Rudy menyebutkan, permukaan air laut naik antara 0,25; 0,57; hingga 1 sentimeter per tahun. Dengan kisaran kenaikan sebesar itu, daerah utara Jakarta yang akan terendam banjir rob pada 2050 akan berkisar 40, 45, dan 90 kilometer persegi.

    Cakupan wilayah yang terendam rob tersebut dapat semakin luas manakala penurunan permukaan daratan lebih dalam. Sejumlah riset menyebut, permukaan daratan di Jakarta Utara turun antara 5-17 cm per tahun. ”Tapi banjir rob itu bisa diatasi, salah satunya dengan membangun tanggul  laut raksasa," kata Rudy. (*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Donald Trump dan Para Presiden AS yang Menghadapi Pemakzulan

    Donald Trump menghadapi pemakzulan pada September 2019. Hanya terjadi dua pemakzulan terhadap presiden AS, dua lainnya hanya menghadapi ancaman.