Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Tanggul Laut Tergantung pada Proyek Reklamasi

image-gnews
Tanggul Laut Tergantung pada Proyek Reklamasi
Tanggul Laut Tergantung pada Proyek Reklamasi
Iklan

INFO NASIONAL - Pengembangan kawasan baru melalui reklamasi di Teluk Jakarta akan menentukan kelanjutan pembangunan tanggul laut raksasa (giant sea wall). Sebab, kontribusi dari pihak swasta yang berperan dalam proyek reklamasi menjadi salah satu sumber pembiayaan utama tanggul ini.

Tanggul laut raksasa untuk mencegah banjir rob merupakan bagian dari Pengembangan Terpadu Pesisir Ibukota Negara atau National Capital Integrated Coastal Development (NCICD). Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono, menjelaskan pembiayaan tanggul laut berasal dari tiga sumber yaitu anggaran daerah, anggaran pusat, dan kontribusi swasta yang berkaitan dengan wilayah itu. “Ada kesepakatan-kesepakatan dalam perjanjian dengan mereka (swasta),” kata Sumarsono.

Dalam rencana awalnya, pembangunan tanggul laut raksasa mencakup tiga tahap (Fase A hingga C). Tahap A yaitu penguatan garis pantai Jakarta, yang sudah dimulai sejak tahun 2014. Data Kementerian PUPR mencatat, tanggul tahap A akan membentang sepanjang 120,3 kilometer. Dari jumlah itu, sekitar 56,5 kilometer (46,9 persen) akan dibangun pemerintah dan 63,8 kilometer (53,1 persen) dibangun oleh swasta. Adapun Fase B dan C masih dalam kajian.  

Pemerintah melibatkan swasta karena anggaran negara dipastikan tidak cukup membiayai proyek tanggul laut raksasa yang diperkirakan menelan dana sangat besar. Sebagai contoh, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jakarta 2017 tercatat Rp 70,1 triliun. Dari jumlah itu, hanya sekitar 36 persen sebagai belanja modal infrastruktur.

 

Itu pun tak seluruhnya dialokasikan bagi Jakarta Utara. Sementara sebagian besar anggaran sudah disiapkan untuk keperluan lain. Demikian pula dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pemerintah Pusat.

Pernyataan Sumarsono mengonfirmasi kebijakan Presiden Joko Widodo yang memutuskan melanjutkan proyek tanggul yang sudah  peletakan batu pertama (ground breaking) Oktober 2014 lalu. Presiden menilai konsep tanggul menjadi opsi terbaik mencegah Jakarta Utara tenggelam di masa mendatang.

Saat ini, 40 persen permukaan tanah di wilayah Jakarta rata-rata sudah berada di bawah permukaan air laut. "Proyek tanggul laut raksasa untuk selamatkan Jakarta dari banjir rob," ujar Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro.

Desain tanggul raksasa akan dilengkapi daerah perkotaan baru dengan melakukan reklamasi laut. Dengan demikian, Jakarta akan menjadi kota yang bersih, sehat, dan punya tata kelola lingkungan yang baik.

Untuk melancarkan prosesnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono bahkan telah menerbitkan Keputusan Menteri PUPR Nomor.645.KPTS/M/2016 tentang Pembentukan Tim Persiapan Pembangunan Terpadu Pesisir Ibukota Negara. Tim ini telah disahkan pada bulan Februari 2017 yang terdiri dari Ditjen Sumber Daya Air, Ditjen Cipta Karya, Badan Pengembagan Infrastruktur Wilayah, dan Badan Penelitian dan Pengembangan.  

Pakar Perkotaan dan Lingkungan dari Universitas Indonesia, Rudy Tambunan, menyatakan reklamasi 17 pulau dapat dilaksanakan secara paralel dengan pembangunan tanggul Fase A. Keberadaan tanggul fase awal tersebut dapat menahan banjir rob akibat kenaikan permukaan air laut dan penurunan tanah di Jakarta.

Mengutip studi Institut Teknologi Indonesia, Rudy menyebutkan, permukaan air laut naik antara 0,25; 0,57; hingga 1 sentimeter per tahun. Dengan kisaran kenaikan sebesar itu, daerah utara Jakarta yang akan terendam banjir rob pada 2050 akan berkisar 40, 45, dan 90 kilometer persegi.

Cakupan wilayah yang terendam rob tersebut dapat semakin luas manakala penurunan permukaan daratan lebih dalam. Sejumlah riset menyebut, permukaan daratan di Jakarta Utara turun antara 5-17 cm per tahun. ”Tapi banjir rob itu bisa diatasi, salah satunya dengan membangun tanggul  laut raksasa," kata Rudy. (*)

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Cara Merawat Ban Tubeless Mobil

7 November 2022

Cara Merawat Ban Tubeless Mobil

Agar ban tubeless Anda mampu bertahan lama, pasti harus diperlakukan dengan baik sehingga tidak cepat rusak.


Guru TIK Batam Makin Melek Digital

29 Agustus 2022

Kemenkominfo Menyelenggarakan Kelas Literasi Digital dalam Bimbingan Teknis untuk MeningkatkanKompetensi Guru TIK di Kota Batam | Foto: KEMENKOMINFO
Guru TIK Batam Makin Melek Digital

Kemenkominfo Menyelenggarakan Kelas Literasi Digital dalam Bimbingan Teknis untuk MeningkatkanKompetensi Guru TIK di Kota Batam


Semakin Mudah, LRT, Bus, dan Angkot di Palembang Sudah Terintegrasi

27 Februari 2022

Semakin Mudah, LRT, Bus, dan Angkot di Palembang Sudah Terintegrasi

Integrasi memudahkan aksesibilitas dan meningkatkan kenyamanan masyarakat menggunakan angkutan umum perkotaan di Palembang dan sekitarnya.


Gus Muhaimin Rajut Spirit Perjuangan Kiai Abbas di Pesantren Buntet Cirebon

27 Februari 2022

Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar
Gus Muhaimin Rajut Spirit Perjuangan Kiai Abbas di Pesantren Buntet Cirebon

Gus Muhaimin mengaku spirit perjuangan Kiai Abbas akan terus dikenang sepanjang masa.


Penangkapan Ikan Terukur Berbasis Kuota Utamakan Nelayan Kecil

27 Februari 2022

Penangkapan Ikan Terukur Berbasis Kuota Utamakan Nelayan Kecil

Kuota tersebut dimanfaatkan untuk nelayan lokal, bukan tujuan komersial (penelitian, diklat, serta kesenangan dan rekreasi), dan industri


BNI Siapkan Layanan Beyond Banking untuk 8 Juta Diaspora Indonesia

19 Februari 2022

(Ki-ka) Direktur Utama BNI Royke Tumilaar, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, dan Direktur Treasury dan International BNI Henry Panjaitan bersama sekitar 300 diaspora Indonesia yang hadir secara virtual dalam Acara Silaturahmi Daring Diaspora Indonesia, Sabtu (19/2/2021).
BNI Siapkan Layanan Beyond Banking untuk 8 Juta Diaspora Indonesia

Kolaborasi diaspora dengan perbankan nasional merupakan upaya untuk terus menciptakan banyak peluang investasi di luar negeri.


Mesin ATM BNI di Kantor Rans, Pakar: Strategi Bank Genjot Literasi Keuangan

19 Februari 2022

Mesin ATM BNI
Mesin ATM BNI di Kantor Rans, Pakar: Strategi Bank Genjot Literasi Keuangan

Heboh Raffi Ahmad dan Nagita Slavina yang mendapatkan kado ulang tahun mesin ATM dari PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI).


Bamsoet Optimistis Pengaspalan Kembali Sirkuit Internasional Pertamina Mandalika Segera Selesai

19 Februari 2022

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo
Bamsoet Optimistis Pengaspalan Kembali Sirkuit Internasional Pertamina Mandalika Segera Selesai

Tes pramusim MotoGP yang telah digelar pada 11 Maret 2022 menjadi pelajaran penting menghadapi race MotoGP pada 18-20 Maret 2022 nanti.


Dukung KTT G20, PLN Tambah 2 Pembangkit Perkuat Listrik Bali

19 Februari 2022

Dukung KTT G20, PLN Tambah 2 Pembangkit Perkuat Listrik Bali

Kesuksesan penyelenggaraan G20 Indonesia akan menjadi bukti keandalan listrik PLN dalam mendukung kegiatan berstandar dunia.


HNW: Sebaiknya Pemerintah Segera Mencabut Permenaker 2/2022

19 Februari 2022

Wakil Ketua MPR RI Dr. H. M Hidayat Nur Wahid, MA
HNW: Sebaiknya Pemerintah Segera Mencabut Permenaker 2/2022

Sikap yang memaksakan tetap berlakunya Permenaker 2/2022 itu bisa menciderai nilai kemanusiaan dan keadilan dalam Pancasila.