Suap, Pejabat Pajak Handang Didakwa Terima Suap Rp 1,9 Miliar  

Reporter

Tersangka OTT dari Ditjen Pajak, Handang Soekarno, menanggapi pertanyaan wartawan seusai menjalani pemeriksaan, di Gedung KPK, Jakarta, 22 November 2016. Handang tertangkap saat sedang bertransaksi terkait dugaan suap sebesar USD 148.500 atau setara dengan Rp 1,9 Miliar. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Subdirektorat Pemeriksaan Bukti Permulaan Direktorat Penegakan Hukum Direktorat Jenderal Pajak dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Pajak Handang Soekarno didakwa menerima suap US$ 148.500 atau sekitar Rp 1,9 miliar dari Ramapanicker Rajamohanan Nair. Suap itu diberikan agar terdakwa membantu menyelesaikan permasalahan pajak yang dihadapi PT EK Prima Ekspor Indonesia.

"Padahal terdakwa mengetahui hadiah atau janji itu diberikan agar terdakwa melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya," kata jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi, Ali Fikri, saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu, 12 April 2017.

Baca: Kasus Suap Pajak, Rajamohanan Akui 5 Kali Temui Handang Soekarno

PT EKP yang terdaftar sebagai wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Kalibata (KPP PMA Enam) tercatat memiliki sejumlah permasalahan pajak dalam kurun 2015-2016. Di antaranya pengajuan pengembalian kelebihan pembayaran pajak (restitusi), surat tagihan pajak pertambahan nilai (STP PPN), penolakan pengampunan pajak (tax amnesty), pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak, dan pemeriksaan bukti permulaan.

Untuk mempercepat penyelesaian masalah pajak perusahaannya, Rajamohanan menghubungi Handang dan menjanjikan uang 10 persen dari total nilai STP PPN sebesar Rp 52 miliar. Setelah negosiasi, terdakwa bersepakat uang yang akan diberikan oleh Rajamohanan dibulatkan menjadi Rp 6 miliar.

Pada 17 November 2016, Handang menghubungi Rajamohanan untuk menanyakan komitmen fee yang dijanjikan. Rajamohanan baru menyanggupi Rp 1,7 miliar. Namun Handang meminta nilai itu digenapkan Rp 2 miliar.

Baca: Syahrini Sengaja Disebut Handang dalam Sidang Suap Pajak, Namun...

Atas perbuatannya, Handang didakwa melanggar Pasal 12 a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Handang menerima dakwaan yang dibacakan jaksa. Melalui kuasa hukumnya, ia menyatakan tidak akan mengajukan keberatan. "Kami tidak mengajukan eksepsi, Yang Mulia," kata Soesilo Ari Wibowo, kuasa hukum Handang.

MAYA AYU PUSPITASARI







KPK Agendakan Pemanggilan Ulang Hakim Gazalba Saleh

6 hari lalu

KPK Agendakan Pemanggilan Ulang Hakim Gazalba Saleh

Gazalba Saleh ditetapkan tersangka oleh KPK pada 28 November 2022. Ia menjadi tersangka atas dugaan penerimaan suap.


KPK Ungkap Alasan Periksa Kuasa Hukum Lukas Enembe

8 hari lalu

KPK Ungkap Alasan Periksa Kuasa Hukum Lukas Enembe

Rening yang saat ditemui usai pemeriksaan kemarin di Gedung KPK berkata ia diperiksa soal profesinya sebagai kuasa hukum Lukas Enembe.


KPK Periksa Pramugari RDG Airlines di Kasus Lukas Enembe

8 hari lalu

KPK Periksa Pramugari RDG Airlines di Kasus Lukas Enembe

Gubernur Papua Lukas Enembe terjerat kasus dugaan suap sejumlah proyek pembangunan infrastruktur yang melibatkan dana APBD Papua.


KPK Bilang Penyelidikan Kasus Kardus Durian Masih Berlanjut

9 hari lalu

KPK Bilang Penyelidikan Kasus Kardus Durian Masih Berlanjut

KPK mengaku masih kesulitan untuk menaikkan kasus tersebut ke tahap penyidikan. Dua orang saksi kunci kasus tersebut telah meninggal.


KPK Periksa 5 Saksi dalam Kasus Bambang Kayun

9 hari lalu

KPK Periksa 5 Saksi dalam Kasus Bambang Kayun

para saksi akan dimintai keterangannya dalam kasus suap pemalsuan surat hak waris PT Aria Citra Mulia yang menyeret Bambang Kayun.


KPK Sebut Kuasa Hukum Lukas Enembe Penuhi Panggilan KPK Hari Ini

9 hari lalu

KPK Sebut Kuasa Hukum Lukas Enembe Penuhi Panggilan KPK Hari Ini

Kasus korupsi yang menyeret nama Gubernur Lukas Enembe merupakan perkara suap sejumlah proyek pembangunan di Provinsi Papua.


KPK Telisik Pembelian Berbagai Aset oleh Lukas Enembe

13 hari lalu

KPK Telisik Pembelian Berbagai Aset oleh Lukas Enembe

KPK memeriksa Mustakim sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi Gubernur Papua Lukas Enembe pada Rabu, 23 November 2022.


Penyidik KPK Blokir Rekening Bambang Kayun

13 hari lalu

Penyidik KPK Blokir Rekening Bambang Kayun

Ali mengatakan pemblokiran rekening milik Bambang Kayun dilakukan dalam rangka kebutuhan proses penyidikan kasus tersebut.


Polri Sebut Kasus AKBP Bambang Kayun Dilimpahkan ke KPK Demi Transparansi

14 hari lalu

Polri Sebut Kasus AKBP Bambang Kayun Dilimpahkan ke KPK Demi Transparansi

Kasus suap yang menjerat AKBP Bambang Kayun dilimpahkan Bareskrim Polri ke KPK demi transparansi. Bareskrim dan KPK telah berkoordinasi.


Anggota Polri Bambang Kayun Ajukan Praperadilan Setelah Ditetapkan Tersangka KPK

15 hari lalu

Anggota Polri Bambang Kayun Ajukan Praperadilan Setelah Ditetapkan Tersangka KPK

Anggota Polri Bambang Kayun mengajukan permohonan praperadilan atas penetapannya sebagai tersangka kasus suap oleh KPK. Komisi Antirasuah siap hadapi.