Kisruh DPD, PBHI Laporkan Wakil Ketua MA ke Komisi Yudisial

Reporter

Editor

Pruwanto

Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (PBHI) melaporkan dugaan pelanggaran Kode Etik Hakim oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Suwardi ke Komisi Yudisial, 11 April 2017. TEMPO/Caesar Akbar

TEMPO.CO, Jakarta - Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) melaporkan Wakil Ketua MA (Mahkamah Agung) Suwardi ke Komisi Yudisial. Suwardi, yang membidangi non yudisial itu dianggap melanggar kode etik hakim agung karena melantik Oesman Sapta Odang sebagai Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI Periode 2017-2019.

“Kami menemukan keganjilan-keganjilan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung terkait penuntunan sumpah dalam pemilihan ketua DPD,” kata Ketua PBHI Totok Yulianto di Kantor Komisi Yudisial, Jakarta Pusat, Selasa, 11 April 2017.

Baca juga: Kisruh DPD, Ini Alasan MA Hadiri Pengambilan Sumpah Pimpinan DPD

Totok mempertanyakan kapasitas Suwardi yang melantik Oesman pada 3 April 2017. Pengambilan sumpah Ketua DPD, kata dia, wewenang dari Ketua MA Hatta Ali. Sementara Hatta saat itu sedang menjalankan ibadah umrah. “Tidak ada keputusan mengenai siapa Plt (pelaksana tugas) yang ditugaskan untuk hal-hal seperti ini,” dia mengatakan.

Menurut Totok, pelantikan Oesman mengingkari Putusan MA No. 20P/HUM/2017 mengenai masa jabatan pimpinan DPD yang merupakan keputusan lembaga negara itu sendiri. Pengingkaran itu disebutkan terlihat dari pelantikan Oesman.

Mahkamah, kata dia, seharusnya menelaah ulang sah atau tidaknya pemilihan Ketua Dewan Perwakilan Daerah. “Waktu antara proses pemilihan dan sumpah jabatan begitu singkat, seharusnya ada waktu untuk melakukan proses penelaahan secara profesional,” Totok menambahkan.

Simak pula: Polemik Ketua DPD, MA: Bukan Pelantikan Tapi Menuntun Sumpah

Komisi Yudisial menyatakan akan memproses laporan ini. “Nanti keputusannya setelah rapat pleno,” ujar Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi Komisi Yudisial Jaja Ahmad Jayus. Dia berharap keputusan sudah dikeluarkan dalam waktu dua pekan.

Oesman dilantik oleh Mahkamah Agung setelah terjadi kekisruhan di tubuh DPD. Saat itu Dewan Perwakilan Daerah menerbitkan ketentuan internal (tata tertib) mengenai masa jabatan pimpinan yang hanya dua setengah tahun. Mahkamah yang diminta menguji materi ketentuan itu menganggap masa jabatan pimpinan DPD tetap harus lima tahun.

Sedangkan Suwardi melantik Oesman Sapta Odang. Oesman merupakan Wakil Ketua MPR RI dan Ketua Umum Partai Hanura. Seorang Pimpinan DPD, Gusti Kanjeng Ratu Hemas, memberi tenggat sehari terhadap perbedaan sikap Suwardi dan Mahkamah Agung itu.

CAESAR AKBAR | PRU






Hanura Belum Tentukan Sikap Soal Capres 2024, OSO: Nanti Desember 2022

13 hari lalu

Hanura Belum Tentukan Sikap Soal Capres 2024, OSO: Nanti Desember 2022

Partai Hanura sampai saat ini belum menentukan sikap soal calon presiden yang akan diusung di Pilpres 2024. OSO sebut situasi politik membingungkan.


Pasang Target Tinggi di Pemilu 2024, Partai Republiku: Harus Yakin Pecah Rekor

54 hari lalu

Pasang Target Tinggi di Pemilu 2024, Partai Republiku: Harus Yakin Pecah Rekor

Partai Republiku tak tanggung-tanggung memasang target lolos parlemen dan meraih suara di atas 30 persen di Pemilu 2024.


Draf Final RKUHP: Hina DPR, Polri, dan Lembaga Negara Diancam Penjara 1,5 Tahun

7 Juli 2022

Draf Final RKUHP: Hina DPR, Polri, dan Lembaga Negara Diancam Penjara 1,5 Tahun

Draf final RKUHP tetap mempertahankan pasal penghinaan terhadap kekuasaan umum dan lembaga negara. Ketentuan tersebut diatur dalam dalam Pasal 351.


BRIN Lantik 1.648 Periset dari Kementerian dan Lembaga

19 Juni 2022

BRIN Lantik 1.648 Periset dari Kementerian dan Lembaga

Pelantikan itu membuat total 3.621 orang periset peralihan dari kementerian dan lembaga yang telah resmi bergabung ke BRIN.


KPK Minta Instansi Laksanakan Survei Integritas 2021

23 April 2022

KPK Minta Instansi Laksanakan Survei Integritas 2021

KPK melakukan SPI 2021 untuk memetakan risiko kerawanan korupsi di berbagai instansi pemerintahan dan lembaga di Indonesia.


Komisi Yudisial Diminta Pantau Persidangan Tipikor di Banjarmasin

22 April 2022

Komisi Yudisial Diminta Pantau Persidangan Tipikor di Banjarmasin

Berharap Majelis Hakim tidak dapat diintervensi oleh pihak-pihak yang beritikad jahat


Kasus Dugaan Investasi Bodong Raja Sapta Oktohari Naik ke Tingkat Penyidikan

20 Januari 2022

Kasus Dugaan Investasi Bodong Raja Sapta Oktohari Naik ke Tingkat Penyidikan

Raja Sapta Oktohari dilaporkan karena diduga menghimpun dana nasabah tanpa izin dari BI dan dituduh melakukan penggelapan investasi


Deretan Pengurus Pemuda Pancasila yang Jadi Pejabat Negara

26 November 2021

Deretan Pengurus Pemuda Pancasila yang Jadi Pejabat Negara

Sebagai salah satu organisasi besar di Indonesia, Pemuda Pancasila memiliki sejumlah anggota yang pernah dan masih menjadi pejabat negara.


Gede Pasek Suardika Melepas Jabatan Sekjen Partai Hanura

28 Oktober 2021

Gede Pasek Suardika Melepas Jabatan Sekjen Partai Hanura

Gede Pasek Suardika memutuskan mundur sebagai Sekjen Partai Hanura. Ia mengaku membutuhkan tempat pengabdian baru.


Ini 5 Kementerian dan Lembaga Negara dengan Anggaran Tertinggi di 2022

17 Agustus 2021

Ini 5 Kementerian dan Lembaga Negara dengan Anggaran Tertinggi di 2022

Jokowi mengatakan belanja negara dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2022 direncanakan sebesar Rp 2.708,7 triliun.