Komisioner KPU Baru Berharap RUU Pemilu Segera Disahkan  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • dok. TEMPO/Ramdani

    dok. TEMPO/Ramdani

    TEMPO.CO, Jakarta – Anggota Komisi Pemilihan Umum terpilih, Pramono Tanthowi, berharap rancangan Undang-Undang Pemilu bisa secepatnya dibahas dan disahkan. Semakin cepat selesai, KPU akan mempunyai waktu yang cukup untuk menyiapkan peraturan turunan.

    ”Kalau UU Pemilu mundur, KPU persiapannya juga mundur,” ucap Pramono setelah dilantik di Istana Negara Jakarta, Selasa, 11 April 2017.

    Baca juga: KPU Minta Penguatan Lembaga dalam Revisi RUU Pemilu

    UU tentang Penyelenggaraan Pemilu saat ini sedang dibahas Pansus di Dewan Perwakilan Rakyat. Pansus RUU Pemilu menargetkan paling lambat rancangan beleid tersebut sudah diparipurnakan pada akhir April.

    Selain menyoal tentang RUU Pemilu, Pramono menyatakan komitmen terhadap netralitas harus ditingkatkan. Kendati beberapa anggota KPU sudah mempunyai pengalaman menjaga netralitas di tingkat provinsi, level kali ini lebih besar, yaitu nasional.

    ”Mereka sudah cukup teruji di tingkat bawah. Tinggal nanti di tingkat pusat kami naikkan skalanya,” kata Pramono.

    Menurut dia, salah satu hal yang bisa dilakukan adalah tidak melakukan pertemuan secara tertutup dengan pihak mana pun. Kalaupun harus bertemu yang terkait dengan tugas dan wewenang KPU, hal itu dilakukan di kantor. “Komunikasi secara resmi, tidak ada yang ditutupi. Itu komitmen kami bersama,” ucapnya.

    Presiden Joko Widodo resmi melantik tujuh anggota KPU dan lima anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) periode 2017-2022. Acara pelantikan berlangsung di Istana Negara, Jakarta, Selasa, 11 April 2017.

    Komisioner KPU yang dilantik adalah Pramono Ubaid Tanthowi, Wahyu Setiawan, Hasyim As’ari, Ilham Saputra, Viryan, Evi Novida Ginting Manik, dan Arief Budiman. Sedangkan lima komisioner Bawaslu adalah Ratna Dewi Pettalolo, Mochamad Afifuddin, Rahmat Bagja, Abhan, dan Fritz Edward Siregar.

    ADITYA BUDIMAN



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Sidang MK, Tudingan Kubu Prabowo - Sandiaga soal Pilpres 2019

    Pada 16 Juni 2019, Tim kuasa hukum Prabowo - Sandiaga menyatakan mempersiapkan dokumen dan alat bukti soal sengketa Pilpres 2019 ke Sidang MK.