TEMPO.CO, Kendari - Presiden Joko Widodo dan Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam bertemu membahas pembangunan strategis nasional di Sulawesi Tenggara.
Dalam pertemuan yang dilangsungkan di Istana Negara, Senin sore kemarin, setidaknya ada tiga hal yang dibahas, seperti peningkatan fasilitas wisata di kawasan timur Indonesia. Sebab, Sulawesi Tenggara memiliki Wakatobi, yang terkenal dengan potensi wisata bahari dan bawah lautnya.
“Gubernur meminta Bali dan Raja Ampat, pusat wisata bahari di Indonesia, juga dijadikan satu paket wisata dengan Wakatobi agar pengembangan Wakatobi dapat disentuh wisatawan,” kata Humas Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Kusnadi kepada Tempo, Senin malam, 10 April 2017
Nur Alam, yang diundang khusus oleh Presiden, memaparkan pembangunan kawasan industri Morosi di Kabupaten Konawe, yakni PT Vortue Dragon Nikel Industri (VDNI).
Nur Alam meminta kepada Presiden agar pengurusan kawasan industri dikelola satu badan negara yang memiliki otoritas terhadap kawasan industri di Indonesia, seperti penerbitan izin usaha pertambangan (IUP), izin prinsip, izin pembangunan dan penggunaan pelabuhan, hingga dokumen analisis dampak lingkungan (amdal). Ini bertujuan agar penyalahgunaan izin dokumen pertambangan yang bermasalah dapat berkurang.
Gubernur Sulawesi Tenggara dua periode itu juga menjelaskan proses pembangunan bendungan Pelosika, di Konawe, yang dapat mengairi sawah sekitar 10 ribu hektare. Bendungan ini juga mendukung pembangkit listrik tenaga air, yang memiliki kekuatan 2 x 10,5 MW. Bendungan ini juga dapat menyediakan air baku 750 liter per detik serta dapat dijadikan sarana olahraga.
Menurut Kusnadi, dalam kesempatan itu, Jokowi menginstruksikan beberapa kementerian bersinergi dengan pemerintah daerah dalam mengatasi hambatan-hambatan yang ada di daerah. Dengan demikian, hambatan tersebut dapat dikoordinasikan dan diatasi agar pembangunan terselesaikan tepat waktu.
"Pelaksanaannya secara bertahap, tapi pada 2018-2019, beberapa proyek diprioritaskan sudah bisa selesai. Seperti (proyek) di Ladongi dan Pelosika, yang diharapkan pelaksanaan fisiknya paling lambat pada 2019 karena memang kapasitas dan anggaran bendungan ini cukup besar, mencapai Rp 3 triliun, dan wilayahnya cukup luas," kata Kusnadi melalui sambungan telepon kepada Tempo.
ROSNIAWANTY FIKRI