Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Wacana Ibu Kota Pindah ke Palangkaraya, Bappenas Siapkan Tim Kaji

Editor

Setiawan

image-gnews
Ilustrasi Monas Jakarta. ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf
Ilustrasi Monas Jakarta. ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengkaji usulan Presiden Joko Widodo yang menginstruksikan pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

Deputi Bidang Pengembangan Regional Bappenas Arifin Rudiyanto mengatakan, perlu kajian mendalam mengenai rencana pemindahan ibu kota negara karena  harus mencari lokasi yang tepat sesuai kriteria yang ditetapkan.

“Semua wilayah kami cari, yang penting cari kriterianya dulu. Kita sebagai negara merdeka ya harus mencari identitas sesuai kriteria tadi, harus aman, aksesnya mudah, lingkungannya bagus,” katanya di Kantor Kementerian Bappenas, Senin, 10 April 2017.

Baca Juga: Palangkaraya Diusulkan Ibu Kota, Johan Budi: Saat ...

Menurut Arifin, urgensi pemindahan ibu kota dari Jakarta ke tempat lain disebabkan  kondisi tata kota yang terlalu sempit. Ditambah dengan tingkat urbanisasi yang tinggi membuat keadaan semakin sumpek.

Arifin memprediksi Jakarta di masa mendatang berpotensi memiliki masalah lingkungan, hidrologi, transportasi, dan keamanan. Toh, Jakarta akan dipertahankan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. Sedangkan  pusat pemerintahan, "Kita cari wilayah yang benar-benar memenuhi persyaratan tadi.  Secara wilayah, lingkungan, geografi dan sebagainya,” ucap Arifin.

Dalam perencanaan pemindahan ibukota tersebut, Arifin menuturkan, pemerintah akan membentuk tim khusus untuk mengkaji teknis kajian dan pelaksanaan. Nantinya tim tersebut juga akan belajar dari pengalaman negara-negara lain yang pernah melakukan pemindahan ibu kota. Seperti Kazakhstan yang memindahkan ibu kota negara ke Astana, Australia ke Canberra, Amerika dengan ibu kota Washington DC, dan India dengan ibu kota New Delhi.

“Kami akan mempelajari keterangan-keterangan bagiamana mereka memindahkan, mempelajari variabel untuk memindahkan kota tadi, dan nanti berbagai variabel akan kami terapkan mana kota yang cocok untuk Indonesia yang negara kepulauan
ini,” tutur Arifin.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sebelumnya Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan Presiden Joko Widodo serius ingin memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Buktinya, Jokowi meminta Menteri PPN/Bappenas untuk melakukan kajian-kajian teknis.

Simak: Genjot Produksi, Pertamina Agresif Akuisisi Blok di Luar Negeri

"Kita perlu kajian-kajian itu dan Bapak Presiden sangat serius untuk mempertimbangkanya (pemindahan ibu kota)"ujar Bambang saat membuka Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional Kalimantan Tengah 2017 di Palangkaraya, Kamis, 6 April 2017.

Kajian ini, menurut Bambang, harus dilakukan sebab pemindahan ibu kota negara ini bukan seperti orang  pindah rumah,  tapi memindahkan ekosistem. Oleh sebab itu, kajiannya harus bagus.

DESTRIANITA|KARANA WW

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Presiden Jokowi Terima Kunjungan Kehormatan Menlu Cina Wang Yi di Istana

11 menit lalu

Menteri Luar Negeri Cina Wang Yi tiba di Istana Kepresidenan Jakarta untuk kunjungan kehormatan kepada Presiden Joko Widodo pada Kamis pagi, 18 April 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Presiden Jokowi Terima Kunjungan Kehormatan Menlu Cina Wang Yi di Istana

Presiden Jokowi menerima kunjungan kehormatan Menteri Luar Negeri Cina, Wang Yi, di Istana Kepresidenan Jakarta.


Jadwal Lanjutan Sidang MK Soal Sengketa Pilpres atau PHPU, Apa Agendanya?

50 menit lalu

Delapan hakim Mahkamah Konstitusi dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum untuk Pemilihan Presiden 2024 atau PHPU Pilpres di Gedung MK, Jakarta Pusat pada Senin, 1 April 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Jadwal Lanjutan Sidang MK Soal Sengketa Pilpres atau PHPU, Apa Agendanya?

Sidang Mahkamah Konstitusi (MK) soal sengketa Pilpres berlanjut usai libur Lebaran 2024. Berikut jadwal lanjutan sidang PHPU?


Gibran Harap Megawati Beri Izin Jokowi Bertemu

1 jam lalu

Wali Kota Solo sekaligus Cawapres Gibran Rakabuming Raka memberikan tanggapan soal surat Amicus Curiae yang dilayangkan oleh ketua umum PDIP Megawati Soekarnoputri kepada Mahkamah Konstitusi, di Balai Kota Solo, Jawa Tengah, Rabu, 17 April 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Gibran Harap Megawati Beri Izin Jokowi Bertemu

Gibran mengatakan jika Megawati mengizinkan Jokowi bertemu, maka para kader dan warga PDIP akan merasa sangat senang.


CEO Apple Tim Cook Bertemu dengan Prabowo Subianto, Apa yang Dibahas?

2 jam lalu

Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto (kiri) bertemu dengan CEO Apple Tim Cook (kanan) di kantor Kementerian Pertahanan RI, Rabu, 17 April 2024. Sumber: ANTARA
CEO Apple Tim Cook Bertemu dengan Prabowo Subianto, Apa yang Dibahas?

CEO Apple, Tim Cook, melakukan kunjungan ke kantor Menteri pertahanan Prabowo Subianto usai bertemu dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi kemarin.


Menakar Dugaan Politisasi Bansos dalam Putusan MK

2 jam lalu

Sidang sengketa hasil Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK) dengan agenda pemeriksaan saksi dan ahli pihak terkait atau Kubu Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Gedung MK, Jakarta pada Kamis, 4 April 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Menakar Dugaan Politisasi Bansos dalam Putusan MK

Pendapat ketiga kubu capres-cawapres soal politisasi bansos dalam putusan MK mendatang.


Soal Tak Ada Pertemuan Jokowi dan Megawati, Gibran Bilang Begini

11 jam lalu

Presiden Joko Widodo (kiri) dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (kanan) saat memberikan keterangan pers dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) III di Sekolah Partai PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa, 6 Juni 2023. Rakernas yang mengusung tema 'Fakir Miskin dan Anak Terlantar Dipelihara oleh Negara' tersebut itu juga akan membahas pemenangan Pemilu 2024 serta mendengar pengarahan khusus dari Presiden Joko Widodo. TEMPO/M Taufan Rengganis
Soal Tak Ada Pertemuan Jokowi dan Megawati, Gibran Bilang Begini

Menurut Gibran, pertemuan antara Megawati dan Jokowi akan membuat warga dan kader PDIP sangat senang.


Bali Kini Punya Apple Developer Academy, Kursus Gratis Berisi Serba Serbi iOS

13 jam lalu

Bali Kini Punya Apple Developer Academy, Kursus Gratis Berisi Serba Serbi iOS

CEO Apple, Tim Cook, akan meresmikan Apple Developer Academy di Bali. Pelatihan digital itu bisa diikuti cuma-cuma, namun seleksinya ketat.


Usai Bertemu Jokowi, CEO Apple Tim Cook Temui Prabowo

16 jam lalu

Usai Bertemu Jokowi, CEO Apple Tim Cook Temui Prabowo

Chief Executive Officer atau CEO Apple, Tim Cook, menemui Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Pertemuan berlangsung selama sekitar satu jam di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat, Rabu, 17 April 2024.


Jokowi Minta Luhut Koordinasikan Investasi Apple di IKN

16 jam lalu

Jokowi Minta Luhut Koordinasikan Investasi Apple di IKN

Luhut Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Investasi di IKN sejak Mei 2023. Kini dia ketiban tugas mengkoordinasikan rencana investasi Apple di IKN.


Refly Harun Ungkit Pernyataan Sri Mulyani Soal Pemblokiran Anggaran Bukan untuk Bansos

16 jam lalu

(ki-ka) Menko PMK Muhadjir Effendy, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani hadir dalam sidang perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat 5 April 2024. Agenda hari ini ialah mendengarkan kesaksian empat menteri kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin. TEMPO/Subekti.
Refly Harun Ungkit Pernyataan Sri Mulyani Soal Pemblokiran Anggaran Bukan untuk Bansos

Tim hukum AMIN Refly Harun mengungkit soal pemblokiran anggaran yang menurut Menkeu Sri Mulyani bukan untuk bansos berbeda dengan pernyataan Airlangga