Konflik DPD Berlanjut: Oesman Klaim Legal, Hemas Sebut Ilegal

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Farouk Muhammad (kiri) dan GKR Hemas (kanan) saat memimpin Sidang Paripurna Luar Biasa di Gedung Nusantara V, Jakarta, 5 Oktober 2016. Paripurna ini beragendakan penyampaian Ihtisar Hasil Pemeriksaan (IHP) semester I tahun 2016 dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh BPK RI. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Farouk Muhammad (kiri) dan GKR Hemas (kanan) saat memimpin Sidang Paripurna Luar Biasa di Gedung Nusantara V, Jakarta, 5 Oktober 2016. Paripurna ini beragendakan penyampaian Ihtisar Hasil Pemeriksaan (IHP) semester I tahun 2016 dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh BPK RI. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta  - Konflik kepemimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) berlanjut pasca sidang paripurna yang berbuntut keributan pada Senin, 3 April 2017. Dua kubu yang bersebrangan sama-sama menggelar rapat panitia musyawarah (Panmus), Senin, 10 April 2017.

    Satu kubu menganggap sidang paripurna yang memilih Oesman Sapta Odang sebagai Ketua DPD legal. Sedangkan kubu lainnya, yang dipelopori Wakil Ketua DPD Farouk Muhammad dan Gusti Kanjeng Ratu Hemas, menganggap ilegal.

    Baca: Kisruh DPD, Ahli Hukum: MA Melawan Putusannya Sendiri

    DPD di bawah kubu Oesman Sapta menggelar rapat panmus di ruang rapat pimpinan lantai 8 Gedung Nusantara III. Sedangkan kubu Hemas dan Farouk menggelar rapat di Ruang Samithi, Gedung Nusantara V.

    "Saya kira apa yang mereka lakukan (kubu Oesman Sapta) menurut kami adalah ilegal," kata Hemas saat ditemui di Ruang Samithi.

    Simak: Kisruh DPD, Ratu Hemas Tolak Kepemimpinan Oesman Sapta Odang

    Anggota DPD asal Jawa Tengah Akhmad Muqowwam menyangkal anggapan bahwa DPD terpecah. Menurutnya, kepemimpinan Oesman Sapta  adalah sah. "Setahu saya enggak ada dua kubu). Pak OSO (Oesman Sapta Oedang) sudah dilantik," ujarnya di lantai 8, Gedung Nusantara III.

    Rapat panmus kubu Oesman Sapta  dihadiri oleh 17 orang. Adapun panmus yang digelar Hemas dan Farouk diikuti oleh 14 orang tanpa kehadiran Sekretariat Jenderal DPD. Sekjen DPD Sudarsono Hardjosoekarto justru hadir di rapat panmus kubu Oesman Sapta.

    Lihat: Kisruh DPD, Pengamat Politik: Sekarang Sulit Mengharapkan DPD

    "Sekjen itu berpihak. Tapi mau difasilitasi atau tidak kami harus tetap melaksanakan rapat panmus ini. Panmus yang dilaksanakan dan diprakarsai Sekjen itu juga merupakan kesalahan. Panmus ilegal," kata Hemas.

    Panmus dua pihak ini sama-sama membahas soal jadwal rapat paripurna. Kubu Hemas telah menyelesaikan rapat panmus, sementara itu rapat  kubu Oesman Sapta masih berlangsung.

    AHMAD FAIZ


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tingkat Kepuasan Kinerja dan Catatan Baik Buruk 5 Tahun Jokowi

    Joko Widodo dilantik menjadi Presiden RI periode 2019 - 2024. Ada catatan penting yang perlu disimak ketika 5 tahun Jokowi memerintah bersama JK.