Kisruh DPD, Pengamat Politik: Sekarang Sulit Mengharapkan DPD

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) terpilih Oesman Sapta Odang, Wakil Ketua I Nono Sampono dan Wakil Ketua II Darmayanti Lubis mengangkat tangan bersama saat jeda Sidang Paripurna DPD di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 4 April 2017. Paripurna DPD menetapkan Oesman Sapta menjadi Ketua DPD menggantikan Mohammad Saleh, Nono Sampono sebagai Wakil Ketua I, dan Darmayanti sebagai Wakil Ketua II. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) terpilih Oesman Sapta Odang, Wakil Ketua I Nono Sampono dan Wakil Ketua II Darmayanti Lubis mengangkat tangan bersama saat jeda Sidang Paripurna DPD di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 4 April 2017. Paripurna DPD menetapkan Oesman Sapta menjadi Ketua DPD menggantikan Mohammad Saleh, Nono Sampono sebagai Wakil Ketua I, dan Darmayanti sebagai Wakil Ketua II. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat politik Hanta Yudha menilai telah terjadi degradasi kualitas di lembaga Dewan Perwakilan Daerah  (DPD). Sejak awal kehadirannya, publik banyak berharap DPD bisa mengimbangi Dewan Perwakilan Rakyat. Namun dengan munculnya keributan beberapa waktu lalu, Hanta menyatakan sulit mengandalkan DPD.

    "Dulu ada harapan kalau DPR tidak optimal ya ke DPD. Tapi sekarang sulit mengharapkan DPD," ucap Hanta dalam diskusi Polemik Sindotrijaya di Jakarta, Sabtu, 8 April 2017. Direktur Poltracking itu menyatakan sejak awal mestinya kewenangan DPD diperkuat agar bisa mengimbangi DPR.

    Baca juga:
    Kisruh DPD, Ahli Hukum: MA Melawan Putusannya Sendiri
    DPD Terbelah, Pembatasan Periode Pimpinan Diminta Kaji Ulang

    Namun hijrahnya sejumlah anggota DPD menjadi anggota partai politik dianggap akan mempersulit gerak DPD. "Arena DPD adalah memperjuangkan daerah," ucap Hanta.

    Seperti diberitakan, berbagai polemik tengah dihadapi DPD. Selain soal anggota DPD yang menjadi anggota partai politik, masa jabatan pimpinan DPD menuai pro dan kontra. Persoalan makin menjadi setelah Mahkamah Agung mengeluarkan putusan yang bertentangan dengan rapat paripurna tentang masa jabatan Ketua DPD.

    Baca pula:
    Oesman Sapta Terpilih Ketua DPD, PUSaKO: Pemilihan Cacat Hukum

    Peneliti Forum Pemantau Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus mengamati ada hasrat kekuasaan yang masuk dalam DPD. Menurut dia, aturan yang ada dalam DPD sudah jelas, tapi menjadi muncul perdebatan dan masalah karena ada nafsu kekuasaan. "Demi kekuasaan, aturan dimanipulasi," kata dia.

    ADITYA BUDIMAN


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.