TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Indonesia melalui Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya menolak tuduhan Parlemen Eropa terkait persoalan sawit. Penolakan tersebut disampaikan melalui "Report on Palm Oil and Deforestation of Rainforests" di Starssbourg" pada 4 April 2017.
Pegiat lingkungan hidup dari Yayasan Madani, Teguh Surya mengatakan dalam menyikapi laporan Perlemen Eropa itu, pemerintah seharusnya tidak perlu menentang secara konfrontatif. “Karena bisa diselesaikan dengan cara-cara diplomasi
kepada berbagai pihak khususnya di dalam negeri, termasuk Civil Society Organization (CSO),” katanya, dalam keterangan tertulis kepada Tempo, Jumat, 7 April 2017.
Baca: Nutella Bela Industri Minyak Kelapa Sawit, Ini Alasannya
Teguh menuturkan pemerintah perlu melakukan konsolidasi dengan sejumlah pihak untuk memberikan dukungan bagi sawit yang berkelanjutan. Itu tidak bisa berjalan sendiri. Sebab, terdapat persoalan lain dari segi infrastruktur dan kapasitas kelembagaan, serta sistem birokrasi yang masih buruk.
Menurut Teguh terbitnya laporan dari Parlemen Eropa ini adalah muara dari kegagalan pemerintah dalam meyakinkan pasar terkait dengan komitmen dan progress pemerintah dalam menyelesaikan berbagai persoalan mendasar dalam tata kelola sawit. “Misalnya persoalnya perlindungan hutan dan gambut atau nol deforestasi, isu korupsi, pekerja anak, pelanggaran HAM, penghilangan hak masyarakat adat, dan lainnya,” katanya.
Teguh menambahkan meskipun pembangunan yang berkelanjutan disebut sebagai fokus pemerintah saat ini, masih banyak kebijakan pemerintah yang dinilai kontradiktif. Khususnya terkait dengan upaya perlindungan lingkungan dan hak masyarakat adat.
Sebelumnya dalam mosi yang diterbitkan Parlemen Eropa itu disebutkan bahwa sawit sebagai persoalan besar yang dikaitkan dengan masyarakat dan korupsi termasuk pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia."Tuduhan sawit adalah korupsi,
eksploitasi pekerja anak, menghilangkan hak masyarakat adat merupakan tuduhan yang keji dan tidak relevan," kata Siti Nurbaya dalam keterangan tertulis, Jumat 7 April 2017.
Siti mengatakan mosi yang dituduhkan parlemen Eropa soal sawit itu sebagai penghinaan terhadap Pemerintah Indonesia yang tidak dapat diterima. Siti mengungkapkan Pemerintahan Presiden Joko Widodo berupaya menggulirkan kebijakan pengelolaan sustainable sawit dan industri berbasis lahan tanah.
GHOIDA RAHMAH
