Sidang E-KTP, Anas: Ada Arahan dari SBY untuk Dukung E-KTP  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Setya Novanto dan Anas Urbaningrum saat bersaksi dalam kasus E-KTP di Tipikor, Jakarta Pusat, 6 April 2017. TEMPO/Maria Fransisca (magang)

    Setya Novanto dan Anas Urbaningrum saat bersaksi dalam kasus E-KTP di Tipikor, Jakarta Pusat, 6 April 2017. TEMPO/Maria Fransisca (magang)

    TEMPO.COJakarta - Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengaku menerima arahan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY untuk mendukung program pengadaan e-KTP atau kartu tanda penduduk elektronik. Keterangan ini ia sampaikan saat bersaksi dalam sidang dugaan korupsi e-KTP di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis, 6 April 2017.

    "Ada arahan Ketua Pembina Partai Demokrat, kebetulan saat itu Presiden RI, agar setiap kebijakan pemerintah didukung Demokrat dan fraksi partai-partai koalisi," kata Anas di hadapan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis, 6 April 2017.

    Baca juga: Bantah Terima Duit E-KTP, Begini Dalih Anas Urbaningrum

    Menurut Anas, yang ketika itu menjabat Ketua Fraksi Demokrat di DPR, proyek e-KTP memang perlu dukungan karena ini adalah program pemerintah untuk memperbaiki administrasi kependudukan nasional. "Karena itu, perlu modernisasi," ujarnya.

    Anas mengatakan, selain arahan tersebut, tak ada pesan khusus terkait dengan pengawalan anggaran e-KTP. "Tidak ada atensi khusus," tuturnya.

    Dalam surat dakwaan terhadap Irman dan Sugiharto, Anas disebut melakukan pertemuan dengan tersangka Andi Agustinus alias Andi Narogong bersama Setya Novanto dan Muhammad Nazaruddin sekitar Juli-Agustus 2010. Andi Narogong menganggap tiga anggota DPR ini sebagai representasi Partai Demokrat dan Partai Golkar—dua partai terbesar—yang dapat mendorong Komisi Pemerintahan DPR menyetujui anggaran proyek e-KTP

    Simak pula: Sidang E-KTP, Anas Siap Bantu KPK Beberkan tentang Fakta dan Fiksi

    Disebutkan pula, dari beberapa kali pertemuan itu akhirnya disepakati bahwa DPR akan menyetujui anggaran e-KTP sebesar Rp 5,9 triliun, yang proses pembahasannya akan dikawal Fraksi Demokrat dan Fraksi Golkar. Sebagai kompensasi, Andi Narogong akan memberikan fee kepada beberapa anggota DPR dan pejabat Kementerian Dalam Negeri. Besarnya dana yang akan dibagi-bagikan itu juga disepakati empat orang ini, yakni 49 persen dari total anggaran e-KTP atau Rp 2,558 triliun.

    Anas membantah pernah menerima dana korupsi. Ia juga mengatakan tak ada dana korupsi yang mengalir ke partainya. "Daun jambu aja enggak ada, apalagi uang," katanya. Menurut Anas, sebagian cerita korupsi e-KTP hanya karangan belaka.

    MAYA AYU PUSPITASARI


     

     

    Lihat Juga


    Selengkapnya
    Grafis

    Kecelakaan Tol Cipali Dipicu Bus yang Supirnya Diserang Penumpang

    Kecelakanan Tol Cipali melibatkan empat kendaraan beruntun di kilometer 150, Senin dinihari, 17 Juni 2019 dipicu serangan penumpang pada supir.