Setengah Warga Tasikmalaya Belum Memiliki Akta Kelahiran

Reporter

Tempo/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Tasikmalaya – Setengah atau 50 persen warga Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat belum memiliki akta kelahiran. Hal ini terungkap saat Sosialisasi Kebijakan Kependudukan yang digelar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya di Hotel City Tasikmalaya, Rabu 5 April 2017.

“50 persen yang sudah dilaporkan, tapi sebenarnya lebih dari itu yang sudah, tapi pelaporannya belum,” kata Bupati Tasikmalaya Uu Ruzhanul Ulum usai mengikuti sosialisi.

Baca: Bikin Akta Kelahiran di Bandung Cukup Lewat Internet

Menurut Uu, kendala masih banyaknya warga yang belum memiliki akta kelahiran karena masyarakat perdesaan belum memahami pentingnya akta kelahiran. Selain itu, kata dia, tidak menutup kemungkinan banyak warga yang menikah siri sehingga tidak memiliki buku atau akta nikah. Akta nikah ini merupakan salah satu syarat pembuatan akta kelahiran.

“Tidak menutup kemungkinan banyak yang menikah tetapi tidak memiliki legalitas formal secara kenegaraan (nikah siri). Secara syar’i mungkin halal, karena di akhirat tidak ditanya tentang akta nikah, tapi kita belum masuk akhirat. Jadi yang diperlukan akta nikah, surat nikah,” tuturnya.

Simak: Pembuatan Akte Lahir, KTP, dan KK Kini Gratis

Agar warga yang menikah siri bisa mendapat akta lahir untuk keturunannya, Uu meminta Pengadilan Agama dan Kementerian Agama  membuat isbat nikah di kantor kecamatan. Tujuannya supaya melegalkan pernikahan mereka secara negara. “Pernikahan mereka kalau secara agama sudah legal, tapi belum secara negara. Penting dilegalkan untuk mendapatkan pengakuan-pengakuan dari negara,” ucap Uu.

Pentingnya akta lahir, kata Uu, agar negara bisa melindungi warganya. Jika tidak punya data pribadi kenegaraan, maka negara tidak bisa melindungi warga. “Jika ingin dilindungi negara harus memiliki data pribadi dan lain-lain,” tegasnya.

Lihat: Sekarang Bikin Akta Kelahiran Harus Bawa Saksi 

Uu mengimbauan bagi warga yang melahirkan segera membuat akta lahir untuk anaknya. Jika tidak, dikhawatirkan di masa datang akan menyulitkan terhadap anak itu sendiri. “Umrah saja sekarang harus ada akta lahir. Maka sangat butuh. Oleh karenanya jangan sungkan-sungkan bagi yang melahirkan datang ke RT, RW, Kades untuk dibuat akta,” katanya.

Bagi warga yang melakukan nikah tapi belum dilegalkan secara negara, segera laporan kepada pemerintah. “Karena kami akan bekerjasama dengan pengadilan dan Kemenag untuk membuat isbat nikah di berbagai kecamatan,” ujarnya.

Baca juga: Pemkot Bandung Terbitkan Akta Kelahiran Berhuruf Braille

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya Najmudin Azis mengatakan, pembuatan akta kelahiran tidak dikenakan biaya sepeser pun. Oleh karenanya, warga yang baru melahirkan dan belum memiliki akta lahir diharapkan segera membuatnya.

“Biayanya gratis. Kecuali bagi yang 60 hari setelah alhiran baru membuat ada denda. Sesuai perda dendanya Rp 60 ribu. Diharapkan warga yang baru melahirkan secepatnya membuat akta, bisa lewat bidan desa maupun kepala desa,” kata Najmudin.

CANDRA NUGRAHA






Jokowi Kritik ABPD Mengendap di Bank Rp 123 Triliun, Wali Kota Bogor: Bukan Sengaja

14 hari lalu

Jokowi Kritik ABPD Mengendap di Bank Rp 123 Triliun, Wali Kota Bogor: Bukan Sengaja

Jokowi mengkritik pemda soal APBD yang mengendap di bank hingga akhir tahun 2022 mencapai Rp 123 triliun. Begini tanggapan Wali Kota Bogor Bima Arya.


Cara Mengisi Nomor Registrasi Akta Kelahiran di Aplikasi Dapodik

47 hari lalu

Cara Mengisi Nomor Registrasi Akta Kelahiran di Aplikasi Dapodik

Cara mengisi nomor registrasi akta kelahiran di aplikasi dapodik untuk pendataan sekolah tidaklah sulit.


MIPI Gelar Webinar, Bahas Tata Kelola Pemerintahan di Sulawesi Selatan

59 hari lalu

MIPI Gelar Webinar, Bahas Tata Kelola Pemerintahan di Sulawesi Selatan

Sulsel mempunyai potensi untuk menjadi barometer pembangunan di Indonesia Timur.


Kecukupan Penganggaran di APBD Kunci Keberlangsungan JKN

7 November 2022

Kecukupan Penganggaran di APBD Kunci Keberlangsungan JKN

Pemda tidak boleh ragu melakukan penganggaran untuk keseatan masyarakat.


Politikus PDIP Sebut Anies Baswedan Sepelekan Korban Banjir

7 Oktober 2022

Politikus PDIP Sebut Anies Baswedan Sepelekan Korban Banjir

Politikus PDIP Gilbert Simanjuntak menyatakan Anies Baswedan menyepelekan korban banjir dengan mengatakan indikator utama adalah tak ada korban jiwa.


Ridwan Kamil: Saya Minta Pemerintah Daerah Gelar Karpet Merah bagi Investor

6 Oktober 2022

Ridwan Kamil: Saya Minta Pemerintah Daerah Gelar Karpet Merah bagi Investor

Gubernur Jawa Barat (Jabar) M Ridwan Kamil meminta pemerintah kabupaten/kota lebih proaktif menarik investor.


10 Provinsi Dapat Rp 10 Miliar karena Dinilai Bisa Kendalikan Inflasi

30 September 2022

10 Provinsi Dapat Rp 10 Miliar karena Dinilai Bisa Kendalikan Inflasi

Airlangga mengungkapkan ada sepuluh provinsi yang mendapatkan Dana Insentif Daerah (DID) karena mampu mengendalikan inflasi.


Kabupaten Bogor Janji Dukung Pemenuhan Hak Anak

28 September 2022

Kabupaten Bogor Janji Dukung Pemenuhan Hak Anak

Pemerintah Kabupaten Bogor janji untuk mendukung pemenuhan hak-hak anak.


Kemendagri Sosialisasi 1 Desa 100 Pekerja Rentan Terlindungi BPJS Ketenagakerjaan

23 September 2022

Kemendagri Sosialisasi 1 Desa 100 Pekerja Rentan Terlindungi BPJS Ketenagakerjaan

BPJS Ketenagakerjaan siap berkolaborasi dengan Kemendagri karena masih banyak banyak pekerja di pemerintahan desa belum memiliki perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.


5 Fakta Elektrifikasi 2030: Kendaraan Dinas Dikebut Diganti Mobil Listrik

22 September 2022

5 Fakta Elektrifikasi 2030: Kendaraan Dinas Dikebut Diganti Mobil Listrik

Melalui Inpres Nomor 7 Tahun 2022, Presiden Jokowi telah menginstruksikan kendaraan listrik sebagai wajib kendaraan dinas pemerintah.