Imbas Konflik PB XIII dan Putrinya, Museum Keraton Solo Ditutup

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Puluhan lansia berwisata sejarah dengan mengunjungi Museum Keraton Kasunan Surakarta, Jawa Tengah, Rabu (30/5). TEMPO/Andry Prasetyo

    Puluhan lansia berwisata sejarah dengan mengunjungi Museum Keraton Kasunan Surakarta, Jawa Tengah, Rabu (30/5). TEMPO/Andry Prasetyo

    TEMPO.CO, Surakarta - Konflik yang memanas antara Raja Keraton Kasunanan Surakarta Paku Buwana (PB) XIII dan putri sulungnya, Gusti Kanjeng Ratu Timoer Rumbai Kusuma Dewayani, beberapa hari terakhir berimbas pada layanan publik. Museum keraton terpaksa ditutup sementara untuk wisatawan.

    Manajer Museum Keraton Surakarta KRMH Suryo Adimijoyo mengatakan museum libur sejak Selasa kemarin. "Diliburkan hingga batas waktu yang tidak ditentukan," katanya, Rabu, 5 April 2017.

    Baca: Gara-gara Digugat Rp 2,1 M, Paku Buwana XIII Ancam Usir Putrinya

    Suryo menjelaskan, bangunan museum sebenarnya memiliki batas dengan keraton. Namun pihaknya tetap khawatir museum terimbas oleh adanya konflik yang terjadi. "Paling tidak kenyamanan pengunjung akan terganggu," ucapnya.

    Apalagi polisi melakukan penjagaan cukup ketat di sekitar keraton. "Ada kendaraan semacam panser di depan," ujarnya. Kondisi itu membuat pengelola terpaksa meliburkan layanan untuk sementara.

    Baca: Paku Buwana XIII Digugat Anak dan Keponakannya Rp 2,1 Miliar

    Menurut Suryo, selama ini, tingkat kunjungan ke museum keraton cukup besar. Pada hari biasa, setidaknya 150 wisatawan berkunjung ke museum. "Pada akhir pekan, kunjungan bisa melonjak hingga 600 pengunjung," tuturnya.

    Museum yang berisi benda-benda keraton itu diurusi 50 abdi dalem. "Sebagian dari mereka tetap masuk kerja untuk bersih-bersih," katanya.

    AHMAD RAFIQ

    Baca: Kubu Berseteru Keraton Solo Gelar Perundingan, Polisi Jaga Ketat


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Enam Poin dalam Visi Indonesia, Jokowi tak Sebut HAM dan Hukum

    Presiden terpilih Joko Widodo menyampaikan sejumlah poin Visi Indonesia di SICC, 14 Juli 2019. Namun isi pidato itu tak menyebut soal hukum dan HAM.