Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pilkada Serentak di Kalimantan Tengah Dikhawatirkan Tertunda  

image-gnews
Ilustrasi surat suara Pemilu, Pilkada, Pilgub, dll. TEMPO/Fahmi Ali
Ilustrasi surat suara Pemilu, Pilkada, Pilgub, dll. TEMPO/Fahmi Ali
Iklan

TEMPO.CO, Palangkaraya - Ketua Komisi Pemilihan Umum Kalimantan Tengah Achmad Syar'i mengungkapkan potensi tertundanya pemilihan kepala daerah serentak di sebelas kabupaten pada 2018. Penyebabnya adalah masalah dana.

"Paling lambat tanggal 1 September 2017, anggaran di kabupaten harus tersedia. Sebab, kalau belum, dikhawatirkan pelaksanaannya tertunda," ujarnya di Palangkaraya, Rabu, 5 April 2017.

Berdasarkan perhitungan KPU Kalimantan Tengah, untuk melaksanakan pilkada serentak di sebelas kabupaten/kota di Kalimantan Tengah pada 2018 dibutuhkan dana sekitar Rp 200 miliar. Saat ini, dana yang sudah siap baru di dua kabupaten, yaitu Barito Utara dan Seruyan.

Ada beberapa alasan daerah belum menyiapkan dana pilkada. Salah satunya anggaran pilkada berada dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, baik tahun 2017 maupun 2018. "Memang, kalau yang 2017, sudah masuk APBD 2017, sementara anggaran tahun 2018 belum dibahas," ujarnya.

KPU Kalimantan Tengah selalu mengingatkan kabupaten agar naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) segera ditandatangani. "Ini karena tahapan pilkada akan dilakukan mulai Oktober mendatang," tutur Achmad.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Untuk diketahui, sebelas kabupaten/kota  di Kalimantan Tengah yang akan ikut pilkada serentak pada 2018 adalah Sukamara, Lamandau, Katingan, Pulang Pisau, Barito Timur, Gunung Mas, Murung Raya, Barito Utara, Kapuas, Seruyan, dan Kota Palangkaraya.

Sekretaris Daerah Kalimantan Tengah Syahrin Daulay mengatakan sudah mengingatkan bahwa pelaksanaan NPHD paling lambat 1 September 2017. "Sebab, bila tidak dilakukan, pilkadanya dikhawatirkan batal. Karena itu, kami terus mengingatkannya," ujarnya.

Selain anggaran, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memantau jumlah data pemilih. Data pemilih di kabupaten/kota sudah mulai berproses dan terus dipantau.

KARANA W.W.


Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Menyentuh 3,45 Meter, Banjir di Kalimantan Tengah Berangsur Surut

14 hari lalu

Dua warga menggunakan perahu saat keluar rumahnya yang terendam banjir di Desa Sungai Rangas Ulu, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Ahad, 5 Maret 2023. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banjar mencatat sejak 25 Februari hingga 4 Maret 2023, sebanyak 65.784 jiwa dan 17.257 rumah di 99 desa dan kelurahan terdampak banjir di Kabupaten Banjar. ANTARA/Bayu Pratama S
Menyentuh 3,45 Meter, Banjir di Kalimantan Tengah Berangsur Surut

Banjir di Kabupaten Barito Selatan mencapai 3,45 meter. Pemerintah Kota Palangkaraya mulai memberi bantuan kepada warga korban banjir.


Kemendagri Mulai Bahas Anggaran hingga Penanganan Pelanggaran Pilkada 2024

23 hari lalu

Personel Brimob Polda Jabar berupaya membubarkan unjuk rasa saat simulasi gabungan pengamanan Pilkada di Indramayu, Jawa Barat, Senin 16 Oktober 2023. Simulasi Sistem Pengamanan Kota (Sispamkota) yang diikuti 800 personel gabungan itu untuk meningkatkan kesiapan petugas yang terlibat dalam Operasi Mantap Brata 2023-2024 dalam menangani gangguan keamanan selama pelaksanaan tahapan Pemilu 2024. ANTARA FOTO/Dedhez Anggara
Kemendagri Mulai Bahas Anggaran hingga Penanganan Pelanggaran Pilkada 2024

Pilkada Serentak 2024 digelar pada 27 November mendatang, BSKDN Kemendagri mulai membahas persiapan Pilkada.


Penandatanganan NPHD Dana Pilkada 2024 di Sumatera Selatan

6 Desember 2023

Penandatanganan NPHD Dana Pilkada 2024 di Sumatera Selatan

Sumsel Daerah Yang Pertama Kali Lakukan Penandatanganan Serentak NPHD Dana Pilkada Tahun 2024 Provinsi dan Kabupaten/Kota


Kabupaten dan Kota Se-Sumsel Serentak Tandatangani NPHD Dana Pilkada

19 November 2023

Kabupaten dan Kota Se-Sumsel Serentak Tandatangani NPHD Dana Pilkada

Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota Se-Sumsel Serentak Tandatangani NPHD Dana Pilkada


KPU DKI: 1.859 Bacaleg Memenuhi Syarat Ikut Pemilu 2024

7 Agustus 2023

Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta, di Senen, Jakarta Pusat. ANTARA /HO-Humas KPU DKI Jakarta.
KPU DKI: 1.859 Bacaleg Memenuhi Syarat Ikut Pemilu 2024

KPU DKI mengumumkan ribuan bakal calon legislatif (bacaleg) memenuhi syarat (MS) dan sisanya, ratusan peminat tidak memenuhi syarat (TMS)


Pilkada 2024, Heru Budi Gelontorkan Dana Hibah Rp 206 Miliar kepada Bawaslu DKI Jakarta

31 Oktober 2022

Ketua Bawaslu DKI Jakarta Munandar Nugraha memberikan keterangan kepada wartawan usai bertemu dengan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono di Pendopo Balai Kota, Senin, 31 Oktober 2022. Tempo/Mutia Yuantisya
Pilkada 2024, Heru Budi Gelontorkan Dana Hibah Rp 206 Miliar kepada Bawaslu DKI Jakarta

Heru Budi Hartono menyambut baik Bawaslu DKI untuk persiapan Pilkada 2024 dan berkomitmen untuk saling bersinergi.


Fakta-fakta Unik Palangka Raya: Sempat Jadi Kandidat Ibu Kota Negara

23 Oktober 2022

Seorang jurnalis mengambil video di Monumen Tiang Pancang peletakan batu pertama pembangunan Kota Palangka Raya (Tugu Soekarno), di Palangka Raya, Kamis (4/2/2021). ANTARA/Rendhik Andika
Fakta-fakta Unik Palangka Raya: Sempat Jadi Kandidat Ibu Kota Negara

Kota Palangka Raya di Kalimantan Tengah menyimpan sejumlah fakta-fakta unik.


Wantimpres Bertemu MPR Evaluasi Mekanisme Pilkada Langsung

10 Oktober 2022

Ilustrasi pemilu. REUTERS
Wantimpres Bertemu MPR Evaluasi Mekanisme Pilkada Langsung

Ketua Wantimpres, Wiranto, menyatakan tugasnya hanya memberikan nasihat dan pertimbangan ke Presiden. Soal evaluasi Pilkada belum dibicarakan.


Citilink Buka Rute Baru ke Palu, Ambon, dan Palangkaraya, Simak Jadwalnya

2 September 2021

Citilink
Citilink Buka Rute Baru ke Palu, Ambon, dan Palangkaraya, Simak Jadwalnya

Maskapai penerbangan Citilink Indonesia membuka rute anyar ke tiga kota sekaligus, yakni Palu, Ambon, dan Palangkaraya, mulai Rabu, 2 September 2021.


Harga Cabai Rawit di Palangkaraya Melambung Rp 130 Ribu per Kg

1 Maret 2021

Penjual cabai rawit memilah dagangannya di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta, Senin, 11 Januari 2021. Menurut Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono, bahwa penyumbang utama inflasi secara bulanan yaitu cabai rawit sebesar 0,09 persen. TEMPO/Tony Hartawan
Harga Cabai Rawit di Palangkaraya Melambung Rp 130 Ribu per Kg

Harga cabai rawit di Palangkaraya terus mengalami kenaikan, kini mencapai Rp 130 ribu per kilogram.