Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Dugaan Korupsi Pembangunan Embung, Kadis PU Sabu Raijua Ditahan

image-gnews
Gambar Borgol. merdeka.com
Gambar Borgol. merdeka.com
Iklan

TEMPO.COKupang - Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur (NTT), Selasa, 4 April 2017, menahan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sabu Raijua Lay Rohi terkait dengan dugaan kasus korupsi pembangunan 100 embung mini di daerah itu pada 2012-2013 senilai Rp 5 miliar.

"Tersangka ditahan berkaitan dengan kasus dugaan korupsi Rp 5 miliar untuk pembangunan 100 embung di Kabupaten Sabu Raijua," kata Kepala Seksi Penerangan dan Hukum Kejati Nusa Tenggara Timur Shirley Manutede, Selasa, 4 April 2017.

Dalam kasus tersebut, tersangka menjadi kuasa pengguna anggaran (KPA) di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sabu Raijua. Proyek pembangunan 100 embung mini tersebut belum selesai, tapi anggaran sudah mengucur 100 persen.

Menurut Shirley, proyek pembangunan 100 embung tersebut menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dengan nilai Rp 50 juta per embung. "Kami masih akan terus mengembangkan kasus ini," katanya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Setelah diperiksa dari Selasa pagi hingga petang, tersangka digiring menuju Rumah Tahanan (Rutan) Kelas II B Kupang untuk ditahan selama 20 hari sambil menunggu pemberkasan dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kupang.

Lay Rohi mengaku akan mengikuti proses hukum. "Saya ikut proses hukum saja, karena saya sekarang sudah jadi tersangka dan ditahan," ujarnya. 

YOHANES SEO

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Kejati Tetapkan Tersangka Baru Korupsi Dana Sekretariat DPRD Papua Barat

23 Agustus 2023

Ilustrasi korupsi. Shutterstock
Kejati Tetapkan Tersangka Baru Korupsi Dana Sekretariat DPRD Papua Barat

Kejati Papua Barat sebelumnya telah menahan FKM mantan Sekretaris DPR pada Kamis malam, 27 Juli 2023.


Sekda Ditunjuk Jadi Pelaksana Harian Bupati Sabu Raijua

16 Februari 2021

Orient P Riwu Kore mencalonkan diri sebagai Bupati Sabu Raijua pada Pilkada 2020  bersama Thobias Uly, yang diusung oleh Partai Demokrat dan PDI Perjuangan. Facebook.com
Sekda Ditunjuk Jadi Pelaksana Harian Bupati Sabu Raijua

"Untuk mengisi kekosongan kepala daerah, Sekda ditunjuk sebagai Plh Bupati Sabu Raijua," kata Benny.


Kedubes AS Enggan Ungkap Status Kewarganegaraan Bupati Sabu Raijua

4 Februari 2021

Orient Riwu Kore, mengajukan permohonan pindah lagi dari Jakarta Selatan ke Kelurahan Nunbaun Sabu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Suku Dinas Dukcapil Jakarta Selatan pada 30 Juli 2020 perihal permohonan penerbitan SKPWNI. Istimewa
Kedubes AS Enggan Ungkap Status Kewarganegaraan Bupati Sabu Raijua

Bupati Sabu Raijua Orient Riwu Kore pernah memiliki paspor Amerika tanpa melepaskan status kewarganegaraan Indonesia.


Bupati Sabu Raijua Warga Amerika, Bawaslu: Lakukan Pembohongan Publik

3 Februari 2021

Jajaran pimpinan Bawaslu menggelar konferensi pers terkait rencana pelaporan atas Komisioner KPU Wahyu Setiawan ke DKPP atas dugaan pelanggaran kode etik, di Kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Jumat, 10 Januari 2020. Tempo/Egi Adyatama
Bupati Sabu Raijua Warga Amerika, Bawaslu: Lakukan Pembohongan Publik

Bawaslu mengklaim sejak awal Pilkada sudah mencurigai Bupati Kabupaten Sabu Raijua terpilih.


Respons Kemendagri soal Usulan Kenaikan Gaji Kepala Daerah

7 Desember 2018

Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi (kiri) beserta staf, menunjukkan baju tahanan khusus koruptor di Jakarta, Senin (18/7). ANTARA/Puspa Perwitasari
Respons Kemendagri soal Usulan Kenaikan Gaji Kepala Daerah

Ketua KPK Agus Rahardjo sebelumnya mengusulkan agar pemerintah mengkaji remunerasi bagi kepala daerah.


Kasus Nur Mahmudi Ismail, Mantan Sekda Depok Hari Ini Diperiksa

12 September 2018

Jalan Nangka, Tapos, Kota Depok, yang rencana pelebaran jalannya mangkrak dan menjerat mantan wali kota dua periode Nur Mahmudi Ismail sebagai tersangka korupsi, Rabu 29 Agustus 2018. Tempo/Irsyan
Kasus Nur Mahmudi Ismail, Mantan Sekda Depok Hari Ini Diperiksa

Dua mantan pejabat Kota Depok, Nur Mahmudi Ismail dan Harry Prihanto, dituduh merugikan negara Rp 10,7 miliar dalam korupsi proyek Jalan Nangka.


Kejari Yogya SP3 Kasus Dana Purna Tugas 13 Mantan Anggota DPRD

3 November 2017

Ilustrasi pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD. Dok. TEMPO/Fully Syafi;
Kejari Yogya SP3 Kasus Dana Purna Tugas 13 Mantan Anggota DPRD

Dalam kasus dana purna tugas ini sebanyak 17 anggota DPRD Kota Yogyakarta periode 1999-2004 lainnya sudah menjalani hukuman.


Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nganjuk Diciduk KPK

25 Oktober 2017

Ilustrasi korupsi
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nganjuk Diciduk KPK

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nganjuk Harianto diperiksa penyidik KPK di Polres Nganjuk.


Cegah Korupsi di DKI Jakarta, Ini Cara Kerja Dua Tim Khusus KPK

4 Oktober 2017

Wakil Ketua KPK Inspektur Jenderal Basaria Panjaitan dan Djarot Saiful Hidayat usai menghadiri penandatanganan komitmen bersama dalam rangka program pencegahan dan penindakan korupsi terintegrasi di Balai Kota Jakarta, Rabu, 4 Oktober 2017. TEMPO/Larissa
Cegah Korupsi di DKI Jakarta, Ini Cara Kerja Dua Tim Khusus KPK

Tim koordinasi supervisi bekerja sama dengan perangkat daerah untuk mencegah korupsi di DKI Jakarta.


OTT di Batubara, Ada Indikasi Terkait Fee Proyek

14 September 2017

Bupati Batubara OK Arya Zulkarnaen (tengah) dikawal petugas ketika terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK, sebelum diberangkatkan ke Jakarta di Mapolda Sumut, Medan, Sumatera Utara, Rabu (13/9) malam. OK Arya Zulkarnaen bersama enam orang, diantaranya pejabat pemerintahan Batubara dan pengusaha tersebut terjaring OTT oleh KPK terkait pengurusan sejumlah proyek di Batubara. ANTARA FOTO
OTT di Batubara, Ada Indikasi Terkait Fee Proyek

Bupati Batubara OK Arya Zulkarnaen terjaring dalam OTT KPK. Ia diduga menerima fee proyek.