UNBK SMK, Pemerintah Aceh Antisipasi Listrik dan Internet Putus

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah siswa mengikuti Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) di SMP Negeri 1 Ciruas, Serang, Banten, 8 Mei 2016. Ujian Nasional tingkat SMP dan sederajat di Banten diikuti 198 ribu siswa. ANTARA FOTO

    Sejumlah siswa mengikuti Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) di SMP Negeri 1 Ciruas, Serang, Banten, 8 Mei 2016. Ujian Nasional tingkat SMP dan sederajat di Banten diikuti 198 ribu siswa. ANTARA FOTO

    TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Daerah Aceh Dermawan menyebutkan pemerintah Aceh sudah berkoordinasi dengan pihak PLN dan Telkom untuk memastikan listrik dan jaringan Internet tak putus saat ujian nasional berbasis komputer (UNBK) untuk sekolah menengah kejuruan berlangsung.

    Namun di sekolah-sekolah juga sudah dipersiapkan genset untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan. “Sampai sekarang, tidak ada masalah. Semoga berjalan lancar semuanya," kata Dermawan, Selasa, 4 April 2017, di Banda Aceh.

    Baca: UNBK Dianggap Lancar Meski Ada Listrik Padam dan Server Sempat Drop

    Di sisi lain, Dermawan mengharapkan UN dapat dilaksanakan secara fair, penuh kejujuran dari semua pihak. “Dan tentunya kita berharap semua siswa lulus dengan predikat terbaik,” ujarnya.

    Sebanyak 187 SMK di Aceh mengikuti UN. Sebagian besar berbasis komputer.

    Kepala Dinas Pendidikan Aceh Laisani menuturkan pelaksanaan UN untuk SMK di seluruh Aceh dilakukan sejak Senin kemarin. Dia ikut meninjau UN di sejumlah lokasi. “Di seluruh Aceh, ada 133 SMK yang melaksanakan UN. Selebihnya, yakni 54 SMK, melaksanakan UN dengan kertas-pencil,” katanya, Selasa.

    Simak: Kementerian Pendidikan: Peserta UN Berbasis Komputer Naik 4 Kali Lipat

    Menurut dia, jumlah siswa SMK yang mengikuti UN sebanyak 12.231, terdiri atas 11.546 murid mengikuti UNBK dan 1.686 siswa mengikuti UN berbasis kertas-pencil.

    ADI WARSIDI

    Video Terkait:
    Zikir dan Doa Menjelang UNBK, Puluhan Siswi Pingsan



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    RZWP3K

    Sebanyak 21 provinsi telah menerbitkan Peraturan Daerah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang dianggap tak berpihak pada nelayan.