Soal Duit e-KTP, Nazaruddin: Pembicaraan Pembagiannya Sempat Ribut

Reporter

Mantan anggota DPR Komisi III M Nazaruddin (tengah) berjalan sebelum memberikan keterangan kesaksian dalam sidang kasus dugaan korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik dengan tersangka Irman dan Sugiarto sebelum menjalani sidang lanjutan dengan agenda mendengarkan keterangan delapan orang aksi di Pengadilan Tipikor, Jakarta, 3 April 2017. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, hadir sebagai saksi dalam sidang ke-5 kasus korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin, 3 April 2017.

Nazaruddin mengaku mengetahui beberapa hal penting mengenai penyimpangan anggaran e-KTP. "Memang saya ketahui, saya lihat dan saya terlibat dalam pembicaraan," kata Nazar, yang juga bekas anggota DPR, saat ditanya majelis hakim.

Baca: Sidang E-KTP, Nazaruddin Cerita Pertemuan Anas, Ignatius, Mustoko

Nazaruddin berujar, dalam perkara e-KTP, dia bertindak sesuai dengan perintah. Ketika ditanya hakim mengenai keterkaitannya dengan kasus e-KTP, dia menuturkan, sebagai Bendahara Partai Demokrat, yang merupakan fraksi terbesar di DPR saat itu, dia mengakui adanya aliran dana dan pertemuan yang berkaitan dengan proyek e-KTP.

"Saya melihat langsung. Pada saat uangnya mau diantar ke ruangan Bu Mustokoweni, saya berada di ruangan. Pembicaraannya sempat ribut," ucap Nazaruddin menjelaskan kondisi saat pimpinan Komisi II DPR dipanggil ke ruangan Mustokoweni. "Untuk Koordinator Komisi II, lalu untuk semua kapoksi digabung dalam satu amplop. Juga untuk anggota Banggar (Badan Anggaran)."

Simak: Jadi Saksi di Sidang E-KTP, Ganjar Pranowo Bawa Notulensi Rapat

Nazaruddin mengaku ikut serta dalam pertemuan di ruang Fraksi Demokrat lantai 9 saat Ignatius, Mustokoweni, dan Andi Narogong membahas anggaran program beserta berapa keuntungan yang akan didapat dari proyek e-KTP.

Dalam pertemuan tersebut, dibahas pula bagaimana pembagian dana kepada anggota komisi dan Kementerian Dalam Negeri. "Saya sampaikan apa adanya, saya ingin membantu KPK mengungkap semuanya tanpa ditambah ataupun dikurangi," ucapnya.

AZALIA RAMADHANI | KUKUH WIBOWO






Surya Darmadi Kembali Sebut Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Mengada-Ada

18 September 2022

Surya Darmadi Kembali Sebut Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Mengada-Ada

Surya Darmadi menyatakan dirinya seharusnya hanya mendapatkan sanksi administratif, bukan pidana.


Selain Ferdy Sambo dan Istrinya, Inilah 4 Pasangan Pejabat yang Pernah Jadi Tersangka

20 Agustus 2022

Selain Ferdy Sambo dan Istrinya, Inilah 4 Pasangan Pejabat yang Pernah Jadi Tersangka

Tak hanya Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi, berikut ini daftar pasangan pejabat yang menjadi tersangka sebuah tindak pidana.


Partai Demokrat Targetkan 15 Persen Kursi DPR, Pengamat: Kelihatannya Berat

22 Mei 2022

Partai Demokrat Targetkan 15 Persen Kursi DPR, Pengamat: Kelihatannya Berat

Pengamat menilai Partai Demokrat masih akan menanggung beban kasus korupsi yang mendera kadernya pada Pemilu 2024.


Komisi Yudisial Diminta Pantau Persidangan Tipikor di Banjarmasin

22 April 2022

Komisi Yudisial Diminta Pantau Persidangan Tipikor di Banjarmasin

Berharap Majelis Hakim tidak dapat diintervensi oleh pihak-pihak yang beritikad jahat


Angelina Sondakh Jalani Cuti Mulai Hari Ini, Ditjenpas: Dia Minta Maaf

3 Maret 2022

Angelina Sondakh Jalani Cuti Mulai Hari Ini, Ditjenpas: Dia Minta Maaf

Angelina Sondakh meminta maaf atas perbuatan yang membuatnya harus mendekam di penjara selama 10 tahun.


Kiprah Nazaruddin: Mantan Bendahara Demokrat yang Dituduh Hendak Dongkel AHY

4 Februari 2021

Kiprah Nazaruddin: Mantan Bendahara Demokrat yang Dituduh Hendak Dongkel AHY

Bekas Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin disebut-sebut menjadi salah satu aktor rencana untuk mendongkel kepemimpinan AHY


Bebas, Terpidana Kasus Hambalang Nazaruddin Akan Bangun Pesantren dan Masjid

13 Agustus 2020

Bebas, Terpidana Kasus Hambalang Nazaruddin Akan Bangun Pesantren dan Masjid

Nazaruddin dinyatakan bebas murni Kamis 13 Agustus 2020 setelah melalui masa cuti menjelang bebas (CMB) sejak 14 Juni 2020.


ICW Kecam Pemberian Remisi kepada Nazaruddin

18 Juni 2020

ICW Kecam Pemberian Remisi kepada Nazaruddin

Pemberian remisi kepada Nazaruddin yang totalnya 45 bulan 120 hari, menurut ICW, bukti Kemenkumham tidak berpihak pada pemberantasan korupsi.


Kata Ditjen PAS Soal Bebasnya Nazaruddin

17 Juni 2020

Kata Ditjen PAS Soal Bebasnya Nazaruddin

Humas Ditjen PAS Rika mengungkapkan muncul juga usulan dari Kepala Lapas Kelas I Sukamiskin agar Nazaruddin mendapat cuti menjelang bebas (CMB).


Bakal Bebas, Nazaruddin Pernah Lapor KPK 11 Kasus Dugaan Korupsi

17 Juni 2020

Bakal Bebas, Nazaruddin Pernah Lapor KPK 11 Kasus Dugaan Korupsi

Nazaruddin kini menjalani cuti menjelang bebas. Mendapat remisi 45 bulan 120 hari.