Ahli Hukum Tata Negara: MK Perketat Aturan Etik dan Seleksi Hakim

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua hakim MK Arief Hidayat, menunjukkan surat kuasa pihak terkait penuh coretan yang dinilai tidak menghormati dan menghina persidangan dalam sidang perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah serentak Kabupaten Kepulauan Sangihe, Banggai Kepulauan dan Buton Tengah, di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 21 Maret 2017. Sidang ini dengan agenda mendengarkan jawaban termohon (KPU), pihak terkait dan pengesahan alat bukti. TEMPO/Imam Sukamto

    Ketua hakim MK Arief Hidayat, menunjukkan surat kuasa pihak terkait penuh coretan yang dinilai tidak menghormati dan menghina persidangan dalam sidang perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah serentak Kabupaten Kepulauan Sangihe, Banggai Kepulauan dan Buton Tengah, di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 21 Maret 2017. Sidang ini dengan agenda mendengarkan jawaban termohon (KPU), pihak terkait dan pengesahan alat bukti. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti menyarankan Mahkamah Konstitusi (MK) memperketat aturan etik dan sistem seleksi calon hakimnya. Hal itu untuk mengembalikan kepercayaan publik pada MK, yang dinilai kerap tersandung isu negatif.

    Meski sudah ada dua hakim konstitusi yang terjerat kasus suap, MK dinilai hanya bisa memperkuat institusi secara internal. Pengawasan eksternal, dalam hal ini terhambat oleh Putusan MK Nomor 005/PUU-IV/2006.

    Baca juga:

    Seleksi Calon Hakim MK Dinilai Belum Penuhi Harapan Publik

    "Ide pengawasan eksternal kita setuju, namun ada putusan (MK) dan mengikat. Hal itu bisa disiasati dengan penguatan komite (dewan) etiknya," kata Bivitri usai diskusi publik yang digelar di Kantor Imparsial, Tebet, Jakarta Selatan, Ahad kemarin, 2 April 2017.

    Dia mengatakan Putusan MK No. 005/PUU-IV/2006 menghalangi institusi lain, seperti Komisi Yudisial (KY), untuk mengawasi MK. "Tapi kalaupun KY tak bisa masuk secara kelembagaan, unsur-unsurnya kan bisa masuk ke Dewan Etik (MK)," katanya.

    MK, kata Bivitri, juga bisa memperketat kode etik setiap hakimnya. "Standar kode etik harus tinggi. Hakim MK harus asosial, tak bisa nongkrong, ditraktir, atau tak boleh terlalu sering ketemu orang apalagi pihak yang berperkara," ujarnya.

    Baca pula:

    Begini Alasan MK Percepat Seleksi Hakim Pengganti Patrialis

    Bivitri pun menyorot proses seleksi hakim konstitusi sebagai salah satu cara memperkuat MK. Proses itu sempat berlangsung pada 27 dan 29 Maret lalu.

    Tujuh orang yang tergabung dalam panitia seleksi (pansel) hakim MK melakukan wawancara terhadap 11 calon. Hasilnya, ada tiga nama yang kini disodorkan pada Presiden Joko Widodo untuk kemudian dipilih. Nama-nama tersebut belum dipublikasi.

    "Wawancara sebenarnya bukan satu-satunya cara, kan bisa juga melihat rekam jejak (setiap calon)," kata Bivitri.

    YOHANES PASKALIS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lolos ke Piala Eropa 2020, Ronaldo dan Kane Bikin Rekor

    Sejumlah 20 negara sudah memastikan diri mengikuti turnamen empat tahunan Piala Eropa 2020. Ada beberapa catatan menarik.