TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sedang menyiapkan pembangunan Underpass Simpang Tugu Ngurah Rai di Kabupaten Badung, Bali. Proyek yang ditangani secara langsung oleh Direktoran Bina Maga dalam rangka mempersiapkan pertemuan tahunan Dana Moneter Internasional-Bank Dunia (IMF-WB) yang akan diselenggarakan di Bali pada Oktober 2018.
“Pembangunan infrastruktur ini sekaligus meningkatkan kualitas infrastruktur Pulau Bali sebagai destinasi pariwisata unggulan di tanah air,” ujar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam siaran persnya, Sabtu, 1 April 2017.
Secara prinsip, Basuki menyatakan pada prinsipnya Kementerian PUPR pihaknya siap melakukan pembangunan underpass tersebut, jika Pemerintah Provinsi Bali dan Kabupaten Badung berkomitmen membantu penyelesaian pengadaan lahannya. Apalagi, kata Basuki, pertemuan tahunan IMF adalah agenda internasional yang sangat penting.
“Untuk itu pemerintah akan memberi dukungan penuh kepada pemerintah daerah terkait di Bali agar event ini dapat berlangsung dengan lancar," tutur Basuki.
Adapun Direktur Jenderal Bina Marga Arie Setiadi Moerwanto menargetkan pembangunan underpass tersebut rampung sebelum pertemuan tahunan IMF diselenggarakan. Arie berharap pembangunan tersebut dapat membantu mengurai kemacetan jalan utama akses keluar-masuk bandara Ngurah Rai. Jalan tersebut nantinya akan langsung terkoneksi dengan pintu tol Bali Mandara.
“Kami punya problem kemacetan di sini, karena pertemuan arus dari Tol Bali Mandara ke arah Bandara, dan dari Nusa Dua ke Denpasar. Kami akan rancang underpass ini dari arah Sanur ke Nusa Dua. Panjangnya 600 meter," ujar Arie.
Menurut Arie, salah satu tantangan dalam pembangunan underpass tersebut adalah lokasinya yang berdekatan dengan bandara, sehingga tidak dapat menggunakan peralatan konstruksi yang terlalu tinggi. Pembangunan tersebut dikhawatirkan dapat mengganggu pesawat yang hendak terbang dan mendarat.
Selain lokasinya yang berdekatan dengan bandara, Arie juga menyebutkan terdapat beberapa sarana umum yang harus dipindahkan saat pembangunan, salah satunya adalah pipa gas melintang dari Teluk Benoa ke arah bandara. Adapun perkiraan biayanya bisa mencapai Rp 200 miliar.
“Paket yang akan dilelangkan yaitu design and build sehingga diharapkan lebih cepat dan dapat langsung ditangani oleh satu kontraktor," kata Arie.
Ia berharap proses lelang bisa selesai dalam jangka waktu tiga bulan ke depan. Kemudian, konstruksi diharapkan bisa dimulai dalam lima bulan ke depan, bersamaan dengan pembebasan lahan dan memindahkan utilitas, salah satunya pipa gas. Selain membangun underpass, Kementerian PPUPR juga berencana melakukan perbaikan geometrik jalan berupa penambahan satu lajur jalan di persimpangan Udayana.
LARISSA HUDA
