Ahli Hukum Tata Negara Persoalkan Pembatasan Periode Pimpinan DPD

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Senator asal Bengkulu Mohamad Saleh terpilih sebagai pimpinan DPD wilayah Barat dalam sidang paripurna luar biasa DPD. Ia menggantikan posisi Irman Gusman yang dicopot karena menjadi tersangka dugaan suap. Jakarta, 11 Oktober 2016. TEMPO/Ahmad Faiz

    Senator asal Bengkulu Mohamad Saleh terpilih sebagai pimpinan DPD wilayah Barat dalam sidang paripurna luar biasa DPD. Ia menggantikan posisi Irman Gusman yang dicopot karena menjadi tersangka dugaan suap. Jakarta, 11 Oktober 2016. TEMPO/Ahmad Faiz

    TEMPO.CO, Jakarta - Ahli hukum tata negara Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Bivitri Susanti mempertanyakan adanya pembatasan masa jabatan pimpinan Dewan Perwakilan Daerah. Sebab, menurut dia, jabatan pimpinan dewan adalah jabatan politik.

    "DPD adalah lembaga politik dan jabatan pimpinan DPD bukan jabatan karier seperti di kampus," kata Bivitri dalam diskusi di Restoran Gado-Gado Boplo, Jakarta, Sabtu 1 April 2017.
    Baca : Gugatan Dikabulkan MA, Masa Jabatan Pimpinan DPD Kembali 5 Tahun

    DPD akan menggelar paripurna pemilihan pimpinan pada 3 April nanti. Pemilihan itu didasari oleh aturan tata tertib terbaru yang menyebut masa jabatan pimpinan adalah 2,5 tahun. Tata tertib ini ditolak sebagian anggota yang mengajukan uji materi ke Mahkamah Agung.

    MA pun memutuskan mengabulkan gugatan uji materi pemotongan masa jabatan pimpinan DPD yang dimotori empat anggota DPD, yaitu Gusti Kanjeng Ratu Hemas, Djasarmen Purba, Anang Prihantoro, dan Marhany Victor Poly Pua. Jabatan pimpinan pun kembali menjadi lima tahun.

    Anggota DPD yang mendukung tata tertib, Nono Sampono, mengatakan pembatasan masa jabatan yang diusulkan untuk menjalankan fungsi kontrol pimpinan dewan. "Tujuannya perbaikan kinerja," ujar Nono. Menurut dia, pembatasan memberi ruang evaluasi.

    Simak : DPD Seharusnya Bisa Menjadi Penyeimbang DPR, Tapi...

    Bivitri menilai alasan tersebut tidak tepat. Menurut dia, pimpinan dewan adalah representasi seluruh anggota DPD. Baik-buruk kinerja DPD bukan karena kinerja pimpinan, tetapi hasil kerja 134 anggota DPD. "Tidak perlu penilaian kinerja 2,5 tahun. Penilaian itu tidak tepat," kata Bivitri.

    ARKHELAUS W.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lolos ke Piala Eropa 2020, Ronaldo dan Kane Bikin Rekor

    Sejumlah 20 negara sudah memastikan diri mengikuti turnamen empat tahunan Piala Eropa 2020. Ada beberapa catatan menarik.