Alokasi Anggaran Atasi Ketimpangan Kemiskinan DIY Hanya Rp 5 M

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Warga menunggu pembagian sembako gratis saat digelarnya Bakti Sosial Ikatan Waria Yogyakarta (IWAYO) di Ledok Code, Kecamatan Gondokusuman, Yogyakarta, Kamis (29/11). Dalam bakti sosial ini para anggota IWAYO menggelar potong rambut massal gratis, bagi-bagi sembako dan pakaian bekas pantas pakai kepada warga di kawasan Sungai Code. TEMPO/Suryo Wibowo

    Warga menunggu pembagian sembako gratis saat digelarnya Bakti Sosial Ikatan Waria Yogyakarta (IWAYO) di Ledok Code, Kecamatan Gondokusuman, Yogyakarta, Kamis (29/11). Dalam bakti sosial ini para anggota IWAYO menggelar potong rambut massal gratis, bagi-bagi sembako dan pakaian bekas pantas pakai kepada warga di kawasan Sungai Code. TEMPO/Suryo Wibowo

    TEMPO.CO, Yogyakarta - Meskipun prioritas pembangunan DIY saat ini adalah mengatasi ketimpangan kemiskinan, tetapi besaran alokasi anggaran APBD DIY 2017 untuk mengatasinya hanya lima persen dari total dana yang dikelola atau berkisar Rp 5 miliar. Sedangkan besaran APBD DIY 2017 Rp 5,18 triliun yang terdiri dari belanja langsung Rp 2,42 triliun dan belanja tak langsung Rp 2,75 triliun.

    Padahal prioritas pembangunan saat ini adalah mengatasi ketimpangan kemiskinan dengan prosentase kemiskinan berdasar data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) per September 2016 adalah 13,10 persen atau kurang tiga poin dari target nasional 10,70 persen.

    Baca juga:
    BPS: Jumlah Penduduk Miskin Yogyakarta Bertambah

    “Prosentase anggaran terbesar untuk reformasi birokrasi yang dibuat roadmap 2012-2017. Jadi untuk internal birokrat sendiri. Tidak tepat sasaran,” kata Kepala Bidang Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DIY Muhammad Taufik Arrahman saat menyampaikan dalam diskusi bulanan bertajuk Membedah Ketimpangan Desa-Kota di Joglo Winasis Institute for Ressearch and Empowerment (IRE) di Sleman, Kamis, 30 Maret 2017 sore.

    Sedangkan upaya pengentasan kemiskinan yang telah dilakukan sejak 2012-2015 adalah dengan mengintervensi lewat bantuan keuangan khusus. Dana yang digelontorkan Rp 1 juta per rumah tangga miskin dengan harapan bisa untuk meningkatkan produktivitas.

    “Duit satu juta oleh petani atau buruh tani akan dikonversi apa? Enggak cukup bermakna buat nambah modal,” kata Taufik.

    Berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev) 2012-2015 ternyata desain program tersebut bermasalah. Lantaran elitis karena dieksekusi oleh beberapa aktor saja, sasaran program tidak diklarifikasi berdasar pekerjaannya tetapi dikelompokkan berdasarkan kedekatan tempat tinggal, orientasinya pragmatis sekedar untuk menambal keuangan rumah tangga miskin saat disurvei Badan Pusat Statistik (BPS). Alhasil, penurunan kemiskinan DIY kurun waktu itu hanya 0,27 persen dari target 2 persen.

    Sementara strategi kebijakan untuk mengatasi ketimpangan saat ini, menurut Taufik dengan memperkuat perlindungan sosial yang difokuskan pada kelompok miskin yang tinggal di wilayah yang ketimpangan kemiskinannya tinggi. Misal, membuat opsi asuransi untuk petani yang gagal panen, juga membuat desain beasiswa untuk anak petani.

    “Desainnya enggak mudah. Belum ditemukan formulasinya,” kata Taufik.

    Persoalannya, menurut peneliti senior IRE Arie Sujito, keuntungan dari modernisasi dikuasai segelintir elit. Tetapi risikonya dibagikan kepada masyarakat kelas bawah sehingga jarak ketimpangan makin besar.

    “Polusi yang ditimbulkan mobil mewah dinikmati pertama kali oleh masyarakat kecil. Bukan pemilik yang ada di dalam mobil,” kata Arie menganalogikan.

    Melalui riset lima bulan selama 2016 antara International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) dan Oxfam, Direktur INFID Sugeng Bahagijo menilai dari empat sumber ketimpangan di Indonesia, hanya ketimpangan kesempatan yang mudah diatasi. Solusi ketimpangan kesempatan adalah dengan menyediakan akses listrik, air bersih, jalan. Sedangkan tiga ketimpangan lainnya yang sulit diatasi adalah ketimpangan pasar kerja, konsentrasi kekayaan, dan ketimpangan menghadapi goncangan.

    “Jadi negara harus hadir untuk mengatasinya. Jangan hanya diserahkan pada pasar,” kata Sugeng.

    PITO AGUSTIN RUDIANA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Jejak Fahri Hamzah Dari PKS Ke Partai Gelora Indonesia

    Partai Gelora Indonesia didirikan di antaranya oleh Fahri Hamzah dan Anis Matta pada, 28 Oktober 2019. Beberapa tokoh politik lain ikut bergabung.