Sumarsono: Pasha Ungu Konser di Singapura Tak Langgar Aturan

Reporter

Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Sumarsono menghadiri Rapat Koordinasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2017di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, 31 Januari 2017. TEMPO/Larissa

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri  Sumarsono menegaskan bahwa Wakil Wali Kota Palu, Sulawesi Tengah, Sigit Purnomo Syamsuddin Said alias Pasha Ungu, tidak melanggar aturan terkait dengan konser grup band Ungu di Singapura pada Sabtu, 25 Maret 2017.

"Kalau di hari libur tanpa izin itu hak individual, bukan sebagai wakil wali kota," kata Sumarsono saat ditemui di Balai Kota, Jakarta, Jumat, 31 Maret 2017. Sumarsono saat ini menjabat sebagai pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta, menggantikan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, yang cuti kampanye pemilihan kepala daerah 2017.

Baca: Pasha Ungu Konser ke Luar Negeri, Begini Sikap Mendagri Tjahjo

Pasha sempat menuai kritik karena tampil bersama Ungu dalam konser bertajuk "Anniversary Concert Live" di Singapore dalam rangka perayaan ulang tahun Ungu ke-20. Tindakan Pasha itu dianggap melanggar aturan karena Pasha tidak meminta izin Kementerian Dalam Negeri.

Ketua DPRD Kota Palu, Muhammad Iqbal Andi Magga, juga melontarkan kritiknya. Menurut dia, Pasha melanggar etika publik sebab kepala daerah tidak boleh terlibat dalam suatu usaha.

Simak pula: Ini Kata Pasha Soal Rumah Sewa Rp 1 Miliar yang Diprotes 

Menanggapi kritik tersebut, Sumarsono menjelaskan, menjadi vokalis band Ungu tidak melanggar aturan. Apabila ketahuan melanggar aturan, kata dia, Pasha akan diberi sanksi berupa peringatan tertulis.

BENEDICTA ALVINTA | RW






Mendagri Tegaskan Kepulauan Widi Tidak Boleh Pindah ke Tangan Asing

12 jam lalu

Mendagri Tegaskan Kepulauan Widi Tidak Boleh Pindah ke Tangan Asing

Kemedagri sudah mengecek status PT LII dan saat ini izinnya dibekukan.


Kinerja Satgas Dukcapil Kemendagri Bantu Penyintas Gempa Cianjur Raih Apresiasi

21 jam lalu

Kinerja Satgas Dukcapil Kemendagri Bantu Penyintas Gempa Cianjur Raih Apresiasi

Kerja cepat ini mengikuti arahan Mendagri Tito Karnavian agar mempermudah proses data kependudukan.


Stok Blangko E-KTP di Jakarta Kosong, Baru Tersedia Tahun Depan

2 hari lalu

Stok Blangko E-KTP di Jakarta Kosong, Baru Tersedia Tahun Depan

Pemerintah akan memberikan Surat Keterangan Pengganti E-KTP atau menerbitkan Identitas Kependudukan Digital (IKD).


Ketua Umum MIPI Lantik Pengurus Cabang Sulawesi Selatan

5 hari lalu

Ketua Umum MIPI Lantik Pengurus Cabang Sulawesi Selatan

Ketua Umum MIPI, Bahtiar mengapresiasi dukungan Pemprov Sulsel. Menandakan seluruh jajaran dituntun oleh ilmu pemerintahan.


Kemendagri Dukung Festival Al Quran Braille dan Dzikir bersama Seribu Tunanetra

5 hari lalu

Kemendagri Dukung Festival Al Quran Braille dan Dzikir bersama Seribu Tunanetra

Kegiatan berlangsung di Masjid Istiqlal dan berlanjut di Hall Balairung Jakarta.


Mendagri Periksa Kesiapan Acara Puncak Sail Tidore 2022

11 hari lalu

Mendagri Periksa Kesiapan Acara Puncak Sail Tidore 2022

Kementerian Dalam Negeri bertanggung jawab sebagai Ketua Pelaksana Perayaan Puncak Sail Tidore 2022.


Kamboja Belajar Layanan di Mal Pelayanan Publik DKI Jakarta, Akan Ditiru

12 hari lalu

Kamboja Belajar Layanan di Mal Pelayanan Publik DKI Jakarta, Akan Ditiru

DKI Jakarta menerima kunjungan Kementerian Dalam Negeri Kamboja, Transparency International Cambodia, dan Action Aid Cambodia.


Bahas UMP DKI 2023, Heru Budi: Penghitungannya Harus di Atas Inflasi

19 hari lalu

Bahas UMP DKI 2023, Heru Budi: Penghitungannya Harus di Atas Inflasi

Pj DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan sudah membahas kenaikan UMP DKI 2023 bersama Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Ketenagakerjaan


Kemendagri Rampungkan 797 Segmen Batas Daerah

26 hari lalu

Kemendagri Rampungkan 797 Segmen Batas Daerah

Penegasan batas daerah bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan.


Kemendagri Apresiasi Pemda yang Percepat Penyelesaian Batas Daerah

26 hari lalu

Kemendagri Apresiasi Pemda yang Percepat Penyelesaian Batas Daerah

Dengan batas daerah yang jelas, maka luas wilayah dapat dihitung dengan pasti.