Kasus E-KTP, KPK Periksa Mantan Direktur Utama PNRI

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Tersangka korupsi e-KTP Andi Agustinus alias Andi Narogong keluar seusai pemeriksaan di KPK, 24 Maret 2017. Tempo/Danang F.

    Tersangka korupsi e-KTP Andi Agustinus alias Andi Narogong keluar seusai pemeriksaan di KPK, 24 Maret 2017. Tempo/Danang F.

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi memanggil mantan Direktur Utama Perum Percetakan Negara RI (PNRI), Isnu Edhi Wijaya, terkait dengan kasus e-KTP. Ia dimintai keterangan sebagai saksi untuk tersangka pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong.

    "Diperiksa sebagai saksi untuk tersangka AA," ujar juru bicara KPK, Febri Diansyah, di kantornya, Jakarta, Jumat, 31 Maret 2017.

    Baca: Kasus E-KTP, KPK Telusuri Peran Orang-orang yang Disebut Terlibat

    Berdasarkan pantauan Tempo, Isnu yang mengenakan kemeja biru menunggu di ruang tunggu lobi gedung KPK. Selain memeriksa Isnu, penyidik KPK memanggil Kepala Seksi Biodata NIK dan Kartu Keluarga Direktorat Pendaftaran Penduduk Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Diah Anggraeni untuk tersangka Andi.

    KPK resmi menetapkan Andi sebagai tersangka dalam kasus korupsi proyek pengadaan e-KTP tahun anggaran 2011-2012 pada 23 Maret 2017.

    Andi diduga bersama-sama dengan terdakwa kasus e-KTP lain, Irman dan Sugiharto, melakukan korupsi proyek itu yang merugikan negara hingga Rp Rp 2,3 triliun dari total proyek Rp 5,9 triliun. Andi diduga berperan aktif dalam proses penganggaran serta pengadaan barang dan jasa dalam proyek e-KTP.

    Baca juga: Sidang E-KTP, Setya Novanto: Serahkan ke Pengadilan

    Andi selaku pihak swasta mengadakan pertemuan dengan Irman, Sugiharto, sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan pejabat Kementerian Dalam Negeri terkait dengan pembahasan proses penganggaran proyek e-KTP.

    Andi juga banyak melakukan hal untuk meloloskan proyek e-KTP. Di antaranya berkaitan dengan aliran dana yang jatuh kepada sejumlah pihak di Badan Anggaran DPR, anggota Komisi II DPR, dan pejabat Kementerian Dalam Negeri serta terkait dengan aliran dana kepada sejumlah panitia pengadaan. Tak hanya itu, Andi juga merancang dan mengkoordinasi sebuah tim di Fatmawati, Jakarta Selatan, untuk kepentingan pemenangan tender pengadaan e-KTP.

    Simak pula: Ganjar: Setya Novanto Pernah Minta Agar Tak Galak Soal E-KTP

    Karena itu, Andi dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 juncto Pasal 64 KUHP.

    GRANDY AJI | RW



     

     

    Lihat Juga


    Selengkapnya
    Grafis

    Sidang MK, Tudingan Kubu Prabowo - Sandiaga soal Pilpres 2019

    Pada 16 Juni 2019, Tim kuasa hukum Prabowo - Sandiaga menyatakan mempersiapkan dokumen dan alat bukti soal sengketa Pilpres 2019 ke Sidang MK.