INFO JABAR - Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengemukakan empat kriteria yang bisa menjadi pedoman dalam menjalankan berbagai program pembangunan. Program pembangunan jangan hanya berbasis pada APBD atau APBN, tapi juga harus dirancang agar menjadi gerakan masyarakat.
Gubernur yang akrab disapa Aher itu mencontohkan Gerakan Tanam Cabai yang bisa menjadi contoh sebuah gerakan untuk menghemat pengeluaran rumah tangga karena cabai bisa diproduksi secara mandiri di rumah-rumah warga sekaligus menjadi gerakan penguatan pangan.
Baca Juga:
Hal itu dia ungkapkan dalam acara Pra-Musrenbang untuk BKPP Wilayah III Cirebon melalui teleconference di Gedung Pakuan, Bandung, Kamis, 30 Maret 2017. Dengan pemikiran tersebut, Aher meminta program pembangunan tidak terpaku pada anggaran.
“Hadirkan lebih dulu tujuan atau target pembangunan yang ingin diraih sebelum menentukan anggaran. Mari kita ubah pola pikir kita. Jangan sampai target-target kita pupus atau rendah gara-gara anggaran yang rendah,” kata dia.
Adapun kriteria pertama pembangunan yang harus dijadikan program di setiap kota/kabupaten di Jawa Barat adalah pembangunan harus bertujuan menyelesaikan titik kritis sebuah persoalan. Karena itu, perlu lebih dulu dirumuskan seberapa besar dampak buruk yang ditimbulkan titik kritis itu terhadap masyarakat.
Baca Juga:
"Kita berhadapan dengan berbagai persoalan dan isu. Boleh jadi, titik kritisnya itu ada, tapi tidak banyak. Seperti gizi buruk. Boleh jadi, di hadapan mata kita tidak terlihat, tapi kalau ditelusuri ke lapangan, gizi buruk masih ada, " kata Aher.
Menurut Aher, di Jawa Barat, persentase gizi buruk di bawah dua persen dan itu sudah masuk kategori bagus secara nasional, bahkan mungkin sekarang di bawah satu persen. Sangat tidak berimbang jika persentase itu dibandingkan dengan provinsi. Sebab, daerah lain tidak memiliki penduduk sebanyak Jawa Barat.
Titik kritis ini, ujar Aher, harus diatasi dengan melibatkan seluruh level pemerintahan mulai RT/RW untuk mengetahui titik kritis atau persoalan utama yang dihadapi masyarakat. Persoalan seperti gizi buruk harus ditangani secara serius by name by address karena akan berdampak panjang terhadap masa depan sebuah generasi.
Kedua, program pembangunan menyangkut persoalan ancaman serius menyangkut pertahanan dan keamanan. Stabilitas keamanan menjadi salah satu faktor penting dalam melaksanakan pembangunan. Karena itu, Aher meminta aparat pemerintah daerah dapat mengedepankan koordinasi dengan pihak keamanan, seperti Polri dan TNI, atau sistem keamanan terpadu dengan melibatkan langsung masyarakat.
"Hari ini, kita khawatir ada urusan-urusan yang membuat kita tidak aman. Seperti di beberapa tempat, masih ada kejadian geng motor sampai memakan korban. Mungkin kasus geng motor hanya terjadi satu atau dua kali, tapi itu masalah serius," ucap Aher.
Kriteria ketiga, program pembangunan harus bisa dilaksanakan apabila berdampak secara dramatis. Seperti kekuatan pangan, apabila ketersediaan pangan berkurang atau hilang, dampak yang akan ditimbulkan adalah kelaparan hingga korban jiwa.
Keempat, pembangunan harus berdampak luas nilai positif atau kebaikannya untuk masyarakat. Aher mencontohkan program pembangunan, seperti pendidikan dan kesehatan. Pendidikan dan kesehatan akan menentukan kualitas generasi dan masa depan sebuah bangsa.
"Dengan pendidikan program jangka panjang, manusia terjamin kehidupannya. Juga kesehatan. Dengan tubuh sehat, orang bisa bekerja, bisa bergerak untuk memanfaatkan kehidupannya, serta membangun masa depannya,” kata Aher.(*)